Month: April 2021

Keluarga Besar Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua turut berduka cita atas musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 di Selat Bali pada hari rabu (21/4/2021).

Doa terbaik untuk 53 prajurit dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan.

Mereka Tidak Hilang 
Mereka Juga Tidak Tenggelam
Mereka hanya sedang berpatroli untuk
Selamanya didalam lautan yang dalam.

Rest in peace KRI Nanggala 402.

Jakarta (22/4). Saban tahun, pada 22 April seluruh dunia merayakan Earth Day atau Hari Bumi Internasional. Tahun ini, tema yang diangkat “Restore Our Earth” atau Pulihkan Bumi Kita. Seperti biasanya, sejak dicanangkan pada 1970, Hari Bumi Internasional selalu mengangkat tema-tema lingkungan yang relevan.

“Hari Bumi selalu menjadi pengingat umat manusia, agar mereka peduli dan melestarikan alam di sekitar tempat tinggal atau lingkungannya, bahkan alam. Karena sebuah ekosistem, termasuk manusia di dalamnya, bakal rusak bila tak dirawat,” ujar Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso. 

Chriswanto mengatakan memulihkan bumi bukan hanya karena peduli dengan alam, tetapi karena kita hidup di atasnya, “Kita semua membutuhkan bumi yang sehat untuk mendukung kehidupan dan kelangsungan hidup manusia,” ujarnya.

Bumi yang sehat bukan hanya pilihan tetapi menjadi kebutuhan. Ia menambahkan, bumi yang sehat bukan hanya milik kita tetapi juga milik generasi mendatang, untuk itu wajib kita lestarikan. 

Menurut Chriswanto, Hari Bumi yang digagas oleh Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson, seorang pengajar lingkungan hidup, pada tahun 1970 memang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap bumi sebagai tempat tinggal umat manusia.

Bumi terus menghadapi pemanasan global, akibat pertumbuhan industri yang tak ramah lingkungan dibarengi dengan deforestasi atau penggundulan hutan.

“Ironi, bila kesejahteraan manusia dibangun di atas penderitaan alam. Terkait deforestasi, LDII telah mencanangkan gerakan Go Green pada lahan-lahan gundul, baik di pesisir maupun pegunungan,” ujar Chriswanto. Di DKI Jakarta, warga LDII Jakarta Selatan, membuat sumur biopori atau sumur resapan untuk menjaga air tanah. 

Bagi LDII, menjaga alam adalah bagian dari ibadah, Nabi SAW bersabda, “tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat,” ulas Chriswanto menyitir hadist yang diriwayatkan Imam Muslim. 

Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor yang juga Ketua DPP LDII, H. Sudarsono, gerakan peduli lingkungan LDII, juga dibangun melalui pengembangan SDM yang mempunyai pemahaman tentang pentingnya membantu mengatasi berbagai isu lingkungan, “Di provinsi yang telah melaksanakan gerakan Go Green dibentuk tim pemantau – Satgas Go Green, yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan pohon-pohon yang ditanam,” ujar Sudarsono. 

Ia mengatakan, LDII telah mencatatkan diri sebagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang telah mencanangkan isu lingkungan sebagai salah satu fokus perhatian. Dengan gerakan Go Green yang telah dimulai sejak tahun 2008, “LDII telah menanam lebih dari 3,5 juta pohon di seluruh Indonesia dengan tingkat kematian tujuh persen,” ujarnya. 

Selain itu, sampah organik dan anorganik juga merupakan masalah penting yang dihadapi oleh penduduk dunia saat ini, terutama di daerah perkotaan. Pengelolaan sampah rumah tangga perkotaan telah menjadi permasalahan berkepanjangan, termasuk di Indonesia. 

Warga LDII di Tangerang, Kemal Pasya pendiri Abu & Co telah memulai mengelola sampah di perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) lebih dari 20 tahun. Sampah-sampah organik dan anorganik tersebut diolah kembali agar bernilai ekonomi, “Hasilnya berupa bahan daur ulang, briket, kerajinan tangan, magot pakan ternak, hingga arang,” ujar Kemal Pasya. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sehingga tidak berakhir di TPA, mencemari lingkungan dan menciptakan polusi bau. 

Warga LDII lainnya, Hj Erni Nandang, secara terus menerus mengkampanyekan pemanfaatan sampah daur ulang, untuk dijadikan produk yang bernilai ekonomi melalui berbagai pelatihan yang digagasnya di wilayah Cilacap dan sekitarnya. Untuk upayanya ini, Erni bahkan pernah mendapatkan penghargaan MURI dalam upaya uniknya menciptakan gaun pengantin berbahan baku plastik bekas.

Salah satu program kerja LDII, menempatkan lingkungan hidup sebagai fokus utama. Menurut Sudarsono, sampah plastik telah menjadi problema besar karena selain mencemari daratan hingga lautan, karena sangat sulit dan lama terurai.

Bahkan ketika terurai menjadi mikroplastik tetap akan menjadi penyebab masalah lingkungan pada masa mendatang. “Hasil pembakaran plastik bisa dihirup manusia, mikroplastik bisa termakan oleh hewan, yang berpotensi memicu masalah kesehatan,” imbuhnya. 

Menurut Sudarsono, DPP LDII telah dan akan terus mendorong pemahaman tentang pentingnya isu lingkungan di lingkup pondok pesantren dan sekolah formal yang bernaung di bawah LDII. Selain itu, instrumen organisasi di tingkat pusat (DPP), provinsi (DPW), kabupaten dan kota (DPD), hingga kecamatan (PC) dan kelurahan (PAC) akan terus didorong untu melaksanakan program penyelamatan lingkungan.

Target LDII adalah mewariskan bumi yang sehat untuk keberlangsungan hidup manusia sehingga mewujudkan rahmatal lil ‘alamiin.

Sementara itu ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, Imam Subekti menyampaikan LDII Jayapura sering bekerjasama maupun bergabung dengan instansi terkait, kelompok pecinta alam (KPA), kelompok konservasi maupun stakeholder lainya dalam rangka menjaga lingkungan dan upaya konsevasi.

“LDII terus berkomitmen menggerakan Go Green sebagai wujud kontribusi terhadap alam, lingkungan, beserta ekosistemnya sehingga kelak bumi bisa terus diwariskan kepada anak cucu untuk kemaslahatan bersama,” tambah Imam Subekti. (dew)

Jakarta (20/4). Setahun lebih pandemi, kini berbagai negara tak lagi fokus kepada pembatasan gerak manusia. Sebagai gantinya, politik vaksin terjadi di berbagai negara. Negara-negara pemilik vaksin menggunakannya sebagai alat penekan. Indonesia yang menjadi negeri untuk pasar vaksin, justru terjebak dalam perdebatan mengenai vaksin produk dalam negeri.

“Vaksin buatan dalam negeri itu ranah saintifik. Bisa diperdebatkan di lingkungan akademisi kedokteran dan kesehatan. Jangan menjadi komoditas ekonomi dan politik, sebab rakyat yang bisa jadi korban,” ujar Ketua Umum DPP LDII Kyai Haji Chriswanto Santoso.

Ia mengingatkan, kebijakan publik menyangkut jiwa manusia dalam hal ini rakyat Indonesia, “Untuk itu, kebijakan mengenai vaksin jangan sampai mengorbankan jiwa manusia dan harus mencerminkan keadilan dan keberadaban,” kata Chriswanto.

Chriswanto meminta ketulusan hati semua pihak dalam penyediaan vaksin. Para intelektual yang berdiri pada pro dan kontra mengenai vaksin, harus membantu pemerintah agar permasalahan vaksin bisa terselesaikan. Termasuk penyediaan vaksin produksi dalam negeri, agar ketergantungan terhadap luar negeri berkurang.

Chriswanto mengajak semua pihak yang terlibat dalam politik vaksin di dalam negeri menengok kembali konstitusi UUD 1945, “Di dalam Pembukaan UUD 1945, negara Indonesia didirikan untuk memenuhi hak-hak konstitusi warga dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” ujarnya. Bahkan, Pancasila sebagai ideologi negara, menekankan kebijakan publik harus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Senada dengan Chriswanto, Anggota DPR Komisi VI yang juga warga LDII, Singgih Januratmoko menekankan pentingnya nasionalisme dalam politik vaksin, yang kini jadi bagian dari efek negatif globalisasi. Menurut Singgih, nasionalisme dalam hal ini bukan dalam pengertian yang sempit, yang menganggap bangsa sendiri unggul di atas bangsa lain.

“Nasionalisme yang dibingkai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika berupa sosio-nasionalisme,” ujar anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko. Politisi Golkar itu menyebut, pandemi menyadarkan bangsa Indonesia mengenai sosio-nasionalisme.

Menurut Singgih sosio-nasionalisme sebagaimana dipaparkan Bung Karno, adalah nasionalisme yang menempatkan seluruh bangsa sederajat, antikolonialisme, dan bersifat humanistik, “Jadi ketika negara-negara maju, cenderung menahan vaksin buatannya tanpa menghiraukan negara-negara lain yang membutuhkan, di sinilah pentinganya sosio-nasionalisme itu,” ujar Singgih.

Menurutnya, pengembangan vaksin harus diupayakan dipercepat tanpa melibatkan kepentingan dan egosektoral, “Ketulusan bangsa ini dalam menciptakan vaksin merupakan bagian dari sosio-nasionalisme,” imbuhnya. Pasalnya, dalam pandangan Singgih, terdapat kecenderungan negara-negara maju, menggunakan vaksin sebagai alat penekan.

“Mereka enggan berbagi dengan alasan kebutuhan dalam negeri mereka juga meningkat. Sementara negara-negara di belahan bumi lain harus melawan Covid-19 tanpa ketercukupan vaksin,” ujarnya.

Covid-19 menunjukkan, bagaimana globalisasi – yang salah satunya juga membawa wabah – juga menjadi tantangan kebangsaan, “Politik vaksin menunjukkan bagaimana globalisasi yang makin luas, juga menciptakan persaingan antarbangsa yang kian tajam,” ujar Singgih.

Masalah vaksin itu, bila dipahami secara sosio-nasionalisme menjadi pengingat pentingnya bangsa Indonesia tak bergantung dengan vaksin dari negara lain.

Jakarta (8/4). Bahasa bukan hanya alat komunikasi, ia memiliki fungsi yang sangat mendasar dalam membangun sebuah bangsa. Identitas bangsa bisa dilihat dari bahasa. Bahkan, bahasa menjadi pemersatu untuk membentuk sebuah negara. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Pengarah (SC) Munas IX LDII, Iskandar Siregar.

“Jauh sebelum Indonesia berdiri, pada 1928 para pemuda dalam Kongres Pemuda sudah menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebuah negeri yang belum terbentuk yaitu Indonesia,” ujar Iskandar Siregar. Inilah salah satu keistimewaan Indonesia, yang baru terbentuk 17 tahun kemudian sejak peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Iskandar mengatakan, Bahasa Indonesia juga hadir sebagai penyelamat saat Perang Dingin berakhir. Ketika negara-negara Blok Timur terpecah karena hilangnya tokoh pemersatu, Indonesia tak mengalami hal itu, “Yugoslavia terpecah karena kehilangan sosok Josip Broz Tito meninggal dunia. Indonesia pada 1998 dikhawatirkan pecah, tapi Bahasa Indonesia menjadi pengikat sehingga Indonesia tetap utuh hingga saat ini,” ujar Iskandar Siregar.

Dalam pandangan Iskandar Siregar bersatunya bangsa Indonesia merupakan modal dasar pembangunan nasional, “Persatuan tersebut memerlukan pergerakan sosial. Bukan perjuangan dengan senjata, melainkan perjuangan dengan politik kebahasaan untuk mewujudkan bangsa Indonesia bersatu di dalam wilayah NKRI,” paparnya.

Ia lalu menyebut dua tokoh nasional pada era pergerakan Sanusi Pane dan M. Tabrani. Sanusi Pane yang lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara Mohammad Tabrani adalah wartawan asal Madura. Keduanya menentang usulan Mohammad Yamin yang ingin menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia.

Berkat jasa keduanya, menurut Iskandar, politik bahasa itu mengikat keragaman budaya dan adat istiadat. Indonesia menjadi salah satu negara terunik di dunia, dengan ratusan suku dan bahasa namun terikat secara batin oleh Bahasa Indonesia, “Berkat jasa keduanya, seluruh elemen bangsa mampu memelihara Indonesia dan terus berkarya demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa,” ujar Iskandar.

Namun menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu bukannya tanpa tantangan, “Bahasa sebagai produk budaya menghadapi benturan akibat budaya global. Untuk itu kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing,” ujarnya. Dengan cara itulah, menurut Iskandar Siregar, Indonesia menjaga kemerdekaan dan independensinya.

Selagi bahasa Indonesia masih menjadi bahasa pemersatu di nusantara ini, maka bangsa Indonesia masih terjaga eksistensinya. Untuk itu, LDII mendukung Sanusi Pane dan Mohammad Tabrani sebagai pahlawan nasional, perintis dan pejuang bahasa nasional Indonesia “Bagi warga LDII Mereka adalah pahlawan nasional di bidang bahasa, atau pahlawan bahasa yang jasanya bisa dinikmati hingga kini,” ujarnya.

Munas IX LDII mewujudkan dukungan itu, dengan mengumpulkan tanda tangan dari para peserta, “Kami berharap, kedua tokoh bahasa yang mendedikasikan hidupnya melestarikan bahasa Indonesia itu menjadi pahlawan nasional,” tutup Iskandar Siregar.

sumber: Pers Rilis DPP LDII

Jakarta (8/4). Suhajar Diantoro, pembicara yang hadir pada MUNAS IX LDII (8/4) ini mengatakan bahwa, “Arah hukum politik negara Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai nilai, karakter, semangat, dan sejajar dengan kedaulatan hukum adalah kata kunci Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”  

Acara Munas ke-IX tahun ini, DPP LDII menggelar selama dua hari di Pondok Pesantren Minhajurosyiddin, Jakarta dan dihadiri oleh perwakilan dari 34 Propinsi baik secara daring maupun luring.

Mengenai potensi Indonesia, Suhajar Diantoro yang juga merupakan staf ahli Mendagri Bidang Pemerintahan menjelaskan, berdasarkan kondisi geografis, Indonesia merupakan negara terluas dan juga penduduk terbanyak ke-4  di dunia. Pada 24 Januari lalu, penduduk Indonesia berjumlah 271.342.880 juta dengan mayoritas beragama Islam, makanya perlu pemahaman lebih mengenai kedaulatan negara.

“Negara yang besar dengan potensi luar biasa dan juga masalah yang besar, ini yang harus dipahami. Dalam sejarah negara-negara besar, menjaga suatu negara adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa beratnya tetapi sangat mulia,” kata Suhajar.

Bangsa Indonesia perlu tahu bagaimana memiliki sikap bernegara, karena Indonesia menganut demokrasi konstitusional yang mempertemukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum. “Jadi, sekiranya arah pembangunan politik negara kita menempatkan kedaulatan rakyat sebagai karakter, semangat, nilai tetapi juga disejajarkan dengan kedaulatan hukum,” ia menekankan.

Suhajar mengatakan setiap pelaksanaan program kebijakan pemerintah maupun organisasi maka indikator pertama, perlu menentukan kedaulatan rakyat. Kedua, menentukan kepastian hukum yang layak dijalankan sesuai indikator sistem politik Indonesia. 

“Maka dari itu yang kita jadikan dasar dan dituangkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya organisasi kemasyarakatan tujuannyabermuara kepada tiga hal ini,” tegas Suhajar.

Suhajar juga menyampaikan pandangan Tito Karnavian sebagai Mendagri mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul, itu tidak bersifat absolut atau mutlak. Suhajar mengatakan, “Ada 4 batasan penting, yakni harus menghargai hak-hak asasi orang lain, menjaga ketertiban umum atau ketertiban publik, mengindahkan etika moral, serta harus menjaga apa yang disebut dalam ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yaitu menjaga keamanan nasional  seperti tertulis dalam UU No. 9 Tahun 1998 yakni menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” katanya.

Ambiguitas Krisis Kepercayaan Menjadi Tantangan Bangsa Indonesia

Tantangan mutakhir bangsa pasca reformasi berbagai hambatan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini masih tetap merintangi perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional. 

Adapun ancaman bangsa saat ini seperti korupsi, radikal, terorisme, penyalahgunaan narkoba, intoleransi, disorder: salah mengartikan makna kebebasan dan demokrasi, degradasi moral bangsa: penurunan semangat kekeluargaan dan gotong royong, potensi konflik sosial (horizontal/vertikal), globalisasi dan penyalahgunaan medsos (media sosial), serta krisis kepercayaaan.

Suhajar mengatakan, “Krisis kepercayaan ini juga kadang-kadang ambigu, karena di zaman ini disebut juga perubahan yang cepat dengan skala besar harus ada antisipasi semua orang termasuk organisasi kemasyarakatan, terutama LDII, Kedua ketidakpastian sekarang mewarnai kehidupan, jadi hari ini jika sebuah konsep dinyatakan benar dalam waktu singkat belum diketahui semua itu benar.”

Dalam kehidupan sehari-hari, jadi kebenaran yang mutlak itu ada di dalam kitab suci dan hadist Rasulullah, yang lain semua itu bisa diperdebatkan. “Karena itu semua di muka bumi ini, selain dua hal tersebut tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada yang boleh memonopoli kebenaran. Juga dengan banyaknya faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol, faktor internal, tiga hal ini menjadi lingkungan strategis eksternal yang harus diantisipasi oleh organisasi termasuk organisasi kemasyarakatan,” tutur Suhajar.

“Ormas Islam berperan dalam konsensus kebangsaan, antara lain: NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945,  kalau kata tentara, empat hal ini, harga mati,” tutur Suhajar.

Peran ormas di dalam masa pandemi yang sangat penting adalah mengedukasi umat untuk mematuhi prokes dan melawan hoax, memperkokoh ekonomi umat lewat pemberdayaan masyarakat, memberi masukan kepada pemerintah dalam menghadapi masalah keumatan terkait pandemi.

“Berbicara soal kesatuan dan persatuan intinya adalah Pancasila,” kata Suhajar.

Ia menganalogikan, seperti Jerman dan Inggris relatif satu bahasa. Atau seperti Australia, Srilanka, dan Singapura memiliki kesamaan daratan. Begitu pula dengan Jepang, Korea, China menjadi satu rumpun karena kesamaan ras. Sebaliknya, Indonesia adalah negara yang berdiri diatas keberagaman, wilayahnya terdiri dari 17.000 pulau, penduduknya terdiri dari 1.340 suku bangsa, dan memiliki  700 bahasa atas dasar itulah Pancasila dipilih sebagai landasan ideologi negara.

Pancasila merupakan ikhtiar untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin dalam konteks penerapannya secara substansialitas dalam kehidupan sehari-hari indonesia. “Islam, kemerdekaan, dan Pancasila adalah satu tarikan nafas dalam ketunggalan,” tutur Suhajar.(Yuli/LINES)

Jakarta (7/4). Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif LDII di sejumlah bidang pada MUNAS IX LDII 2021 kemarin (7/4) dalam tayangan singkat di ponpes Minhaajurrosyidin, Jakarta Timur. Menurutnya, LDII tidak hanya bergerak di bidang dakwah semata, tapi juga ekonomi kreatif, dan pariwisata UMKM.

Kemenparekraf telah mengupayakan pemulihan lini ekonomi dari pariwisatanya, ada satu pencerahan dari pandemi ini, yakni perlunya ambil peluang dengan dibangunnya aplikasi digitalisasi yang terintegrasi. 

“Di tengah pembatasan mobilitas, justru belanja online tumbuh. Di tengah sepinya pedesaan, justru malah menggagas desa2 wisata yang memiliki kearifan budaya lokal. Community base tourism tumbuh di tengah pandemi ini. Kuliner dengan digitalisasi tumbuh di masyarakat terutama anak muda,” ujarnya.

Kemenparekraf rencananya akan melakukan koordinasi dengan LDII dan stakeholder lain kedepannya. Lebih dari 34 juta masyarakat indonesia bergantung dari pariwisata karena banyak yang dirumahkan. Ia berharap LDII punya program yang terkait dengan pemerintah, berkoordinasi, kerjasama agar tercipta baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.

Indra Cahya Uno yang hadir sebagai pembicara pada acara itu menambahkan, salah satu yang dilakukan dalam membangkitkan kembali ekonomi pariwisata dari ekonomi kreatif yakni dengan produktif. “Kontribusi konkritnya sederhana, memastikan tidak masuk dalam kategori pengangguran.

Tentunya yang tergabung adalah orang-orang produktif, bisa menghidupi diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain,” ujarnya.

Indonesia juara pengangguran karena ketiadaan akses untuk pekerjaan itu. Ironis, lulusan SMK banyak memberi angka pengangguran, padahal setiap lulusannya dicetak untuk memasuki dunia kerja. 

“Dalam 10 tahun terakhir belum mengurangi pengangguran di usia muda, tertinggi di Asia Tenggara,” ujarnya.

Kemenparekraf memiliki solusi untuk melakukan pelatihan individu atas setiap usaha. Begitu lulus, harapannya punya skill dan infrastruktur dan ekosistem mengenai penghasilan hidupnya. 

“Lulusan itu mampu memproduksi barang sendiri atau jasa, atau menjadi salah satu mata rantai distribusi itu. Maksudnya menciptakan lapangan kerja diri sendiri,” kata Indra.

Setiap individu terutama pemuda diharapkan mampu mendapatkan dan menciptakan penghasilan. “Inilah yang disebut kewirausahaan. Semua orang diminta untuk menjadi mentor nantinya,” pungkas Indra.(Wicak/Tami/LINES)

Jakarta (8/4). Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX LDII, yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur pada Rabu (7/4). Presiden mengingatkan Ormas Islam untuk mengembangkan dan melaksanakan moderasi beragama. 

Jakarta (7/4) – Direktur Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes mengatakan bahwa obat tradisional (OT) merupakan warisan budaya bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan sebagai salah satu kearifan lokal (local wisdom).

“Obat tradisional dapat digunakan sebagai pelengkap atau komplementer dari pengobatan terstandar serta sebagai pengganti pada keadaan dimana obat konvensional tidak dapat digunakan,” ujarnya saat memberikan pembekalan “Pemanfaatan Obat Tradisional (Ramuan Herbal Lokal) dalam Kedaruratan Kesehatan” pada Munas IX LDII tanggal 7 April 2021 yang dimoderatori oleh Prof. Sudarsono.

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Wiendra menjelaskan bahwa prinsipnya, OT diterapkan dengan mengacu pada kepentingan terbaik pasien. “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan menetapkan jenis obat tradisional yang digunakan. Obat tradisional harus aman, berkhasiat dan bermutu. Gunakan OT yang teregisterasi Badan POM,” jelasnya.

Obat tradisional yang bersumber dari hewan harus memiliki sertifikasi halal. “Tidak dalam bentuk simplisia, kecuali dalam rangka penelitian berbasis pelayanan. Tidak boleh digunakan dalam keadaan kegawat daruratan dan keadaan yang potensial membahayakan,” ungkap alumnus Kedokteran UGM ini.

Bentuk pemanfaatan OT dibagi menjadi dua, yaitu pada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan pada masyarakat. Pada Fasyankes, OT terbagi menjadi tiga, yaitu jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT) dan fitofarmaka dengan syarat memiliki izin edar Badan POM, kondisi kemasan dalam keadaan baik dan bentuk fisik dalam keadaan baik.

“Jamu memiliki khasiat berdasarkan pengalaman turun temurun secara tradisional. Obat herbal terstandar memiliki khasiat berdasarkan uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan uji. Fitofarmaka memiliki khasiat berdasarkan uji farmakologis, uji toksisitas pada hewan uji dan uji klinis pada manusia,” jelasnya.

Pada masyarakat, OT terdiri dari obat herbal (jamu), makanan (sop kelor, keripik pegagan), minuman (jamu), dan ramuan topical (lulur, obat oles/salep). Bertujuan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Mencegah penyakit atau risiko kesehatan. Mengatasi keluhan kesehatan ringan. pemulihan dan perawatan kesehatan, meningkatkan kesehatan dan kebugaran.

Terkait kondisi pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran No. HK.02.02/IV.2243/2020 tentang Pemanfaatan Obat Tradisional untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit, dan Perawatan Kesehatan.

Dalam rangka memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya pengembangan kesehatan tradisional perlu mengarahkan agar masyarakat dapat melakukan perawatan kesehatan secara mandiri dan benar melalui pemanfaatan tanaman obat sebagai obat tradisional berupa jamu, OHT, dan fitofarmaka.

Pemanfaatan obat tradisional tersebut sebagai upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan termasuk pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Bencana Nasional Covid-19.(fredi/LINES)

akarta (7/4). Ketua Umum DPP LDII Ir. H. Chriswanto Santoso M.Sc menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepengurusan LDII masa bakti 2016-2021. Dalam penyampaiannya, Chriswanto mengedepankan beberapa hal dengan tujuan revitalisasi dan penajaman program kerja sebelumnya.

Laporan tersebut disampaikan dalam Munas IX 2021 yang digelar DPP LDII pada 7-8 April 2021 di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta Timur. Munas IX LDII dihelat dalam rangka menentukan langkah kontribusi LDII lima tahun kedepan kepada masyarakat umum dan menghadapi bonus demografi 2030 mendatang.

Dalam laporan itu, Chriswanto menjelaskan bahwa selama masa bakti 2016-2021, DPP LDII telah melaksanakan visi-misi yang dituangkan dalam konstitusi organisasi LDII program  ‘Profesional Religius’. “Cara tersebut adalah sebagai kesamaan pikir serta gerak dan langkah dalam menjalankan organisasi dan keseharian kita dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” kata Chriswanto.

Seperti pada momen Rakernas LDII 2018 lalu, DPP LDII bekerja keras untuk berkontribusi untuk bangsa dengan memfokuskan pada delapan program pokok yang berfokus pada delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa.

Pertama, Wawasan Kebangsaan, yaitu program yang bertujuan selalu mendorong Pancasila sebagai dasar negara. LDII mengusulkan agar lembaga yang terkait dapat melakukan upaya perawatan Bahasa Indonesia yang perlu dikembangkan sebagai salah satu instrumen pertahanan bangsa non-militer. “Bahasa sebagai bagian pemersatu NKRI tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian manusia Indonesia,” kata Chriswanto.

Kedua, Bidang Keagamaan, yaitu program yang bertujuan untuk membentuk karakter warga negara menjadi umat Islam yang muttabi. Sehingga kerukunan kehidupan antar umat beragama baik intra maupun antar agama dan antar pribadi-pribadi pemeluknya dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan amanah nilai Pancasila.

Ketiga, Bidang Pendidikan, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan umum dan pengembangan keterampilan profesi. Pembentukan karakter bangsa dimulai dari sejak dini hingga usia dewasa dengan mengedepankan 6 nilai tabiat atau kebiasaan luhur yaitu jujur, amanah, kerja keras, hemat, rukun, kompak, dan bisa bekerjasama dalam kebaikan. 

“Sedangkan dalam bidang keterampilan profesi LDII mengusulkan perlu adanya peningkatan keterampilan dalam penggunaan teknologi mutakhir terutama pada bidang pangan/pertanian, energi dan industri untuk menyongsong era industri 4.0,” ucap Chriswanto.

Keempat, Bidang Ekonomi, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pengembangan kelembagaan ekonomi-keuangan yang berbasis bagi-hasil atau ekonomi-keuangan syariah serta pengembangan ekonomi digital. Lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi supporting system dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari UMKM dalam skenario jangka panjang.

Kelima, Bidang Kesehatan, yaitu program yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pengobatan berbasis herbal untuk memanfaatkan keanekaragaman sumber daya hayati. Sehingga perlu mendapat dukungan yang luas dari segenap masyarakat dan pemerintah. “Untuk itu, LDII mengupayakan penerapan dan pengembangan tanaman obat berbasis satuan keluarga maupun komunitas perlu ditingkatkan pelaksanaannya dengan baik dan terkelola sesuai persyaratan higienitas legal sekaligus memenuhi persyaratan akademik,” jelas Chriswanto.

Keenam, Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup, yaitu program yang bertujuan untuk mengembangkan sistim pertanian lahan dan aplikasi teknologi mutakhir dalam bidang bioteknologi pertanian dan mendapat dukungan dengan teknologi pertanian 4.0. Peningkatan kesadaran ketersediaan pangan berkelanjutan juga diperlukan untuk menjamin terwujudnya penyediaan pangan berkelanjutan secara simultan.

Ketujuh, Pengembangan Kemampuan Pendayagunaan Teknologi 4.0, yaitu program yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi di abad 21 untuk meningkatkan daya survival bangsa sehingga dapat terjaga secara berkelanjutan. Untuk itu LDII memiliki pandangan, mengupayakannya dengan melibatkan rakyat dan negara untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendayagunakan teknologi secara benar dan produktif.

Kedelapan, Energi Baru Terbarukan, yaitu program yang bertujuan untuk mengembangkan sumber energi baru terbarukan yang bukan tergolong dalam komoditas biasa atau umum dipakai. Sehingga diperlukan rencana lebih matang terkait pendayagunaan energi terbarukan tersebut. 

Berjalannya kedelapan bidang kontribusi LDII tersebut, juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. DPP LDII berupaya semaksimal mungkin untuk bangkit dari dampak wabah penyakit Covid-19. Digelarnya Rapimnas LDII pada Agustus 2020 lalu, LDII meneruskan perjuangan organisasi secara daring yang dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI periode sebelumnya, Jenderal TNI Purn Fachrul Razi dengan mengusung tema ‘Kontribusi Keberlanjutan LDII untuk Indonesia Bangkit dan Maju’ hingga akhir masa bakti tahun 2021 ini.

Di akhir penyampaiannya, Chriswanto sangat bersyukur dan mengapresiasi hasil kerja dan kiprah dari seluruh warga LDII untuk membangun negeri melalui DPP LDII. Harapannya laporan ini dapat menjadi bahan perbaikan di masa depan dengan cara mengembangkan di bidangnya masing-masing.(Dzul/LINES)

Jakarta (7/4). Ketua Umum DPP LDII KH. Chriswanto Santoso mengatakan bahwa berfikir dan bekerja keras secara gotong royong dari seluruh komponen bangsa serta mempraktikkan kerja kreatif, inovatif dan out of the box jadi kunci penanganan pandemi Covid-19.

“Beratnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah akibat pandemi Covid-19 yang masih berlanjut sampai sekarang benar-benar memukul mundur capaian target pembangunan berbagai sektor, khususnya kesehatan dan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia turun drastis sehingga pengangguran meningkat mengakibatkan kemiskinan dan jumlah penduduk yang meninggal dikarenakan Covid-19 cukup membuat kita bersedih,” ujar Chriswanto saat memberikan sambutan saat acara Munas IX DPP LDII Tahun 2021 pada Rabu, 7 April 2021 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta.

Munas IX LDII diikuti oleh 3.750 orang peserta dan peninjau yang berasal dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, baik hadir secara luring maupun daring. Munas IX LDII dibuka langsung oleh Presiden Jokowi, yang dihadiri oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Sekretaris Negara Prof. Pratikno, pimpinan dan anggota DPR RI, First Secretary Kedubes Singapore Linux Wong, pimpinan ormas-ormas Islam, dan pimpinan instansi pemerintah.

LDII sangat merasakan dan berempati terhadap permasalahan bangsa yang terjadi, untuk itu LDII mengajak kita semua berpikir dan bekerja keras agar target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Hal tersebut melatarbelakangi LDII untuk segera melaksanakan Munas. “Personil LDII yang baru harus segera ditetapkan agar LDII dapat berkontribusi dengan cara baru yang kreatif, inovatif, dan egile atau lebih cepat,” ujarnya.

Dengan kepengurusan baru dan sumber daya manusia (SDM) baru inilah, diharapkan kontribusi maksimal dalam membantu pemerintah untuk bangkit dan maju di era pandemi ini dapat terwujud.

Sejalan dengan konteks di atas, maka Musyawarah Nasional (Munas) IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2021 mengambil tema “Penguatan SDM Profesional Religius Untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju”. Melalui tema ini, LDII akan melakukan penguatan organisasi agar lebih agile, lebih cepat, lebih ulet, lebih trengginas.

Caranya yaitu dengan memperkuat SDM profesional religius pada seluruh jajaran organisasi kelak, sehingga kontribusi LDII kepada pemerintah dapat meningkatkan secara lebih signifikan.

“Melalui SDM yang profesional religius itulah, kami berharap penanganan terhadap delapan program yang selama ini telah dikontribusikan terhadap pembangunan bangsa, dapat dikelola secara lebih kontekstual, lebih sesuai dengan kondisi di era pandemi ini, dan hasilnya dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Chriswanto.

Pertama, Kebangsaan, yaitu program yang bertujuan membangun nasionalisme agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat lebih terjaga, termasuk mencintai produk bangsa sendiri. Sebagai Lembaga Dakwah Islam, LDII selama ini telah menempatkan program kebangsaan sebagai program utama, karena bagaimanapun juga persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal utama sekaligus prasyarat untuk menjalankan program-program yang lainnya

Kedua Keagamaan, yaitu program yang bertujuan meningkatkan nilai religiusitas bagi umat Islam, termasuk didalam membangun toleransi beragama.

Ketiga, Pendidikan, yaitu program yang mendorong agar pendidikan karakter, khususnya karakter professional religius, dapat dijadikan sebagai life-long education, atau pendidikan sepanjang hayat.

Keempat, Ekonomi, yaitu program yang mendorong ekonomi syariah, termasuk percepatan pemulihan dan membangkitkan kembali ekonomi di era pandemi ini.

Kelima, Pangan dan Lingkungan Hidup, yaitu program yang bertujuan untuk membangun kemandirian pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup,

Keenam Kesehatan, yaitu suatu program yang bertujuan mendorong penggunaan obat tradisional atau herbal secara meluas terlebih pada kondisi kedarutan kesehatan.

Ketujuh Teknologi Digital, yaitu suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai bidang pembangunan.

Dan kedelepan, Energi Baru Terbarukan, yaitu suatu program untuk mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, termasuk untuk mengurangi emisi karbon guna mengurangi efek rumah kaca.

“Kedelapan program tersebut di atas bukannya baru perencanaan, akan tetapi LDII telah berbuat dengan membuat beberapa pilot project di beberapa daerah sesuai kondisi keunggulan daerah tersebut,” tutup Chriswanto.(F/L/I/Lines)