LDII Papua Pantang Kendor Cegah Penyebaran Covid-19

Pengecekan dan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Oleh Panitia Muswil VI LDII Papua di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura (19/10).

JAYAPURA, ldiijayapura.com – Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Papua yang telah berperan aktif membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Bumi Cenderwasih.

Apresiasi ini disampaikan Gubernur Papua, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur, Elsye Penina Rumbiak pada pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) VI LDII Provinsi Papua tahun 2020, di Jayapura, Senin (19/10/2020).

Gubernur mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, LDII telah bekerjasama baik dengan dinas terkait, dengan ormas maupun lembaga keagamaan di dalam melakukan penyuluhan Covid-19, penyemprotan desinfektan pada tempat ibadah dan melakukan penanggulangan terhadap warga yang diduga terinfeksi covid- 19, berupa arahan dan fasilitas, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit.

“Untuk itu kami sangat mengapresiasi. Kami melihat LDII bisa tetap eksis, mampu membangun dan membina warganya dengan baik sehingga diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah untuk membangun Tanah Papua bersama ormas lainnya seperti NU Muhammadiyah dan juga ormas keagamaan lainnya,” harap Gubernur.

Di kesempatan itu, Gubernur juga mengapresiasi pelaksanaan Muswil yang tetap menerapkan protokol kesehatan secara luring dengan dibatasi dalam ruangan maksimal 40 orang dan sebelumnya sudah koordinasi dan telah mendapatkan ijin rekomendasi dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Jayapura.

Adapun secara daring muswil diikuti 14 (empat belas) DPD LDII Kota/Kabupaten se-Provinsi Papua dengan jumlah sebanyak 105 peserta yang berada di 10 (sepuluh) studio masing-masing DPD LDII Kota/Kabupaten dan sebagian yang terkendala jaringan internet bergabung ke studio DPD terdekat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Penandatanganan komitmen bersama pencegahan penyebaran Covid-19 DPW LDII Provinsi Papua oleh forkopimda, pengurus harian LDII dan tamu undangan.

Dalam acara tersebut juga ditandatangani komitmen bersama pencegahan Penyebaran Covid-19 DPW LDII Provinsi Papua. Dokumen komitmen tersebut ditandatangani oleh staf ahli Gubernur Papua, Pj Ketua Umum DPP LDII, Forkompimda, pengurus harian DPW, pimpinan ormas, serta tamu undangan lainya.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Papua, H. Winoto dalam arahannya menyampaikan, kegiatan Muswil ini selain untuk menetapkan program kerja lima tahun ke depan juga dalam rangka memilih Ketua Dewan Pimpinan Wilayah yang disampaikan secara daring dari Kota Jogjakarta.

“Permohonan maaf kami tidak bisa hadir bersama-sama bergabung di tempat acara karena suasana pandemi covid-19, yang mana anjuran dan petunjuk baik dari Pemerintah maupun para ahli yang berkembang bahwa pada orang  usia diatas 60 tahun atau dibawah 10 tahun dianjurkan untuk tidak naik kereta api, bus, pesawat maupun kendaraan lain karena rentan dengan suspek Covid-19,” ujar Winoto.

Ketua DPW LDII Provinsi Papua mas bakti 2015 -2020, Drs. H. Winoto, M.Pd saat menyampaikan sambutan dan laporan pertanggungjawaban secara daring dari Kota Jogjakarta.

Menurutnya, “saat ini karena terjadi perubahan luar biasa akibat Covid-19 sehingga terjadi perubahan program kerja, untuk itu kedepan kinerja kontribusi nyata LDII untuk kepentingan bangsa dan negara tentu adalah salah satunya pemilihan ketua, sebab keberhasilan ke depan itu tidak lepas dari kepemimpinan dan kepengurusan yang efektif dan efisien yang tentu dijaga kekompakan dalam mewujudkan program kerja yang nyata,” tutur Winoto.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso mengatakan muswil merupakan proses yang lumrah, yang dilakukan setiap ormas dalam lima tahun sekali, “Muswil untuk mengevaluasi kinerja organisasi pada semua aspek dan jadi upaya, untuk merespon perubahan kondisi lingkungan strategis yang terjadi,” ujar Chriswanto Santoso.

Ia mengingatkan, Muswil VI LDII Papua dihadapkan pada masalah nasional bahkan dunia, yakni pandemi Covid-19. “Pandemi Covid-19 juga menimbulkan persoalan yang parah, selain kesehatan. Pertumbuhan ekonomi berpotensi hingga minus lima. Bila dibiarkan dapat menciptakan krisis multi-dimensi seperti pengangguran, kemiskinan, gangguan ketertiban dan keamanan, kekurangan pangan, bahkan kelaparan,” ujar Chriswanto Santoso.

Menurut Chriswanto, para pengurus LDII diharapkan meningkatkan kontribusinya selama masa wabah. Bukan hanya dalam bidang dakwah saja, namun juga kebangsaan, ekonomi, pendidikan, teknologi digital, kesehatan, energi, dan pangan. Chriswanto menyebutnya sebagai delapan bidang program kerja LDII. (dew/Lines)

Membangun Ketahanan Pangan Keluarga di Tengah Wabah

Ilustrasi foto hidroponik . Foto : (DPP LDII)

Jakarta (26/10). Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food Agriculture Organization (FAO), memperkirakan jumlah orang yang kekurangan gizi pada 2020 bakal meningkat hingga 132 juta. Sementara jumlah anak-anak yang kekurangan gizi akut juga akan meningkat sebesar 6,7 juta di seluruh dunia, akibat wabah virus corona.

“Saat ini, umat manusia baru tersadar bahwa ketahanan pangan dalam krisis saat dihadapkan kepada pandemi. Untuk itu pada masa mendatang, bangsa Indonesia harus menyadari pentingnya ketahanan dan kemerdekaan pangan. Bukan berbasis impor tapi swadaya,” ujar Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso.

Namun, dalam jangka pendek, Chriswanto mengingatkan semua pihak, bahkan pada level keluarga sekalipun harus memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam menghadapi pandemi. Ia beralasan, pembatasan aktivitas sosial dan bisnis telah membuat produktivitas sektor pangan menurun. Di berbagai negara, bahkan beberapa komoditas tak dipanen karena berbagai hambatan akibat Covid-19. Hal tersebut berakibat terganggunya pasokan pangan global.

Chriswanto mengingatkan, ketahanan pangan juga bisa dibangun secara individual. Keluarga bisa memanfaatkan halaman mereka bercocok tanam dengan karung atau hidroponik. Bahkan memelihara ikan dengan konsep akuaponik.

Ilustrasi foto merawat tanaman . Foto : (DPP LDII)

Senada dengan Chriswanto, Profesor Riset Kementerian Pertanian Rubiyo mengatakan sistem pangan nasional harus berangkat dari bagaimana negara menyiapkan aspek kemandirian pangan, “Ukuran yang dicapai adalah ketahanan pangan dan keamanan pangan nasional. Outcome-nya adalah bagaimana 267 juta penduduk Indonesia tidak boleh lapar, sehat, aktif dan produktif,” ujar Rubiyo yang juga anggota Departemen Litbang Iptek SDA dan Lingkungan Hidup DPP LDII.

Ia menuturkan, salah satu aspek sederhana yang dapat dimulai adalah dengan melakukan penguatan pangan keluarga. Misalnya dengan mendorong masyarakat di daerah rentan rawan pangan mampu menyediakan pangannya sendiri, dengan memberikan pangan yang bergizi, seimbang dan aman.
“Langkah yang dapat dilakukan dimulai dengan membentuk family farming berbasis lokasi, misalnya pada level desa, kecamatan dan seterusnya,” ujarnya.

Selanjutnya adalah memasukkan pertanian pada sektor formal. Kemudian perlu memperkuat lumbung pangan masyarakat, contohnya adalah dengan model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), yakni mengusahakan pekarangan secara intensif untuk menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.

Ia menyarankan, perihal ketahanan pangan tersebut, dilakukan juga oleh ormas-ormas dengan mengorganisir anggotanya. Baik pada level provinsi, kabupaten, hingga kelurahan, “Kemudian terkait dengan pertanian keluarga, subjeknya adalah keluarga petani, kemudian kelompok pemuda. Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas), DPP LDII menyampaikan konsep ketahanan pangan, termasuk pertanian keluarga dan eco-pesantren,” ujarnya.

Konsep pertanian keluarga dengan memaksimalkan lahan di pekarangan melalui demplot dan ujicoba sehingga pekarangan rumah dapat memberikan nilai tambah. “Konsep urban farming juga potensial untuk memberikan nilai tambah berupa pendapatan keluarga dengan melakukan inovasi pada komoditas pertanian seperti sayur, ternak, rempah dan tanaman lainnya,” ujarnya.

Rumah tangga pada praktiknya memiliki kearifan masing-masing. Ia menganjurkan agar, semua pihak yang berkepentingan melakukan edukasi dan uji coba serta memastikan benih agar mudah. Hal tersebut dapat mempercepat transfer teknologi pada masyarkat dengan kearifan lokal masing-masing, “Misalnya budaya nasi jagung di Madura adalah kekayakaan khazanah Indonesia yang perlu didukung sehingga dapat juga mendorong keberhasilan diversifikasi pangan dengan kearifan lokal yang dimiliki,” imbuhnya.

Menurut Rubiyo, penguatan lahan di pekarangan perlu memperhatikan jenis tanah, luas lahan, ketersediaan tenaga kerja keluarga, pemahaman terhadap inovasi, dan preferensi yang menjadi masalah dalam implementasi di lapangan. Pengemasan urban farming yang baik, dapat dilakukan dengan mendorong komitmen pemerintah daerah, “Membangun ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan keluarga, pemerintah daerah memiliki andil besar dalam hal ini,” ujarnya.

Ilustrasi foto urban farming. Foto : (detik.com)

Implementasi di lapangan dapat dimulai dengan mendukung sarana dan prasarana, serta memberikan contoh keberhasilan program. Karena jika terbukti manfaatnya, akan lebih termotivasi untuk menerapkan urban farming.

Senada dengan Chriswanto dan Rubiyo, ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, Imam Subekti mendukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan, lahan dan halaman disekitar tempat tinggal masing-masing baik dengan sistem konvensional, sistem urban farming maupun hidroponik.

“Tanaman yang kita tanam baik sayur mayur, tanaman obat keluarga (toga), palawija, buah-buahan berumur pendek maupun jenis tanaman lainya setidaknya dapat mencukupi kebutuhan pangan dan gizi keluarga untuk menekan pengeluaran dan jika ada kelebihan dapat dijual untuk menambah penghasilan,” tambah Imam. (dew)

Sugiono Terpilih Sebagai Ketua LDII Papua Masa Bakti 2020-2025, Ini Pesan Dalam Pidato Perdananya.

Ketua DPW LDII Provinsi Papua masa bakti 2020 -2025, H. Sugiono, M.Si,

Jayapura (19/10) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Provinsi Papua telah menyelesaikan musyawarah wilayah (Muswil) VI dengan terpilihnya Sugiono secara aklamasi sebagai ketua DPW LDII Provinsi Papua. Selain itu juga menetapkan dewan penasihat dan pengurus harian melalui dewan formatur dengan masa bakti 2020-2025 bertempat di Hotel Grand Abe.

Serangkaian sidang paripurna dan komisi yang dilaksanakan hari ini, menampung sejumlah usulan dari 14 DPD LDII Kabupaten/Kota Se-Papua. Semua DPD LDII se-Provinsi Papua menerima laporan pertanggung jawaban dari ketua DPW LDII Papua periode 2015 – 2020 Bapak Winoto yang juga sebelumnya ketua periode 2010 – 2015 dan mengusulkan untuk menjadi ketua DPW LDII Papua yang baru yaitu Bapak Sugiono.

Dalam sambutan usai pengukuhan, sugiono menjelaskan, “kita telah selesai melaksanakan muswil dan mohon doa serta dukunganya agar dapat menjalankan amanah ini dengan tulus dan penuh tanggung jawab dan saya berharap LDII semakin maju dan berkembang”.

“Kepada jajaran pengurus dan dewan penasihat yang baru saja terpilih semoga semakin solid dan terus bekerja sama untuk memaksimalkan pelayanan umat dan mohon dukunganya untuk terus dapat meningkatkan 8 (delapan) kluster kontribusi LDII di Tanah Papua yang kita cintai ini”. ujar Sugiyono.

“Selain itu juga kami sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih atas kerja samanya dari seluruh panitia yang telah bekerja sehingga mencapai keberhasilan dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini,” tutup Sugiono.

Pj Ketua Umum DPP LDII, Ir. KH. Chriswanto Santoso, M.Sc,

Sambutan ketua umum DPP LDII, Chriswanto Santoso, “kelancaran muswil ini adalah pemberian Alloh SWT maka jangan lupa bersyukur kepada-Nya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta maupun panitia yang terlibat sekitar 200 orang telah menyukseskan acara baik yang hadir secara luring maupun daring dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua”.

“Kami ucapkan selamat karena keberhasilan ini merupakan keberhasilan kolektif dalam kontribusi dan pelayanan umat selama 5 (lima) tahun yang dievaluasi kinerjanya dalam muswil ini, yang telah terpilih sebagai pengurus supaya melaksanakan tugas dengan amanah dan yang belum terpilih atau yang selesai masa baktinya keberhasilan selama 5 (lima) tahun itu menjadi amal jariyah dan amal bakti untuk menaikkan derajat di hari akhirat nanti.,” tutur Chriswanto.

“Sebuah organisasi yang berkembang selalu menerapkan The right man on the right place ini merupakan tantangan kedepan membutuhkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi agar berjalan maksimal”.

“LDII dikenal sebagai organisasi pembelajar yang selalu berkembang mengantisipasi tentang lingkungan strategis yang ada, antisipasi terhadap tantangan-tantangan jaman, dan tantangan kedepan semakin besar oleh karenanya tantangan tersebut agar dapat diselesaikan sehingga kontribusi LDII di Tanah Papua ini betul-betul dinilai sebagai kontribusi positif dan LDII harus wajib memberikan manfaat kepada seluruh penduduk yang ada di Papua ini,” terang Chriswanto.

“Kepada pengurus yang baru terpilih yang diamanahkan dalam muswil ini bukan merupakan jabatan namun ini adalah amanah kerja keras untuk menunjukan LDII dapat memberikan manfaat keberadaanya, saya yaqin pengurus terpilih mampu mengemban tugas itu”.

“Sebuah tradisi di LDII bahwa kinerja LDII atas dasar kolektif  kolegian yaitu bekerja atas dasar kebersamaan dan kerja sama yang baik antar pengurus dan orang-orang yang terlibat didalamnya”.

Pelantikan Dewan Penasihat dan Pengurus Harian DPW LDII Provinsi Papua masa bakti 2020 – 2025 oleh Pj Ketua Umum DPP LDII, Ir. KH. Chriswanto Santoso, M.Sc,

“Kerja sama beda dengan sama-sama bekerja, kerja sama ada 4 (empat) unsure yang harus terpenuhi yang pertama, dalam menciptakan kerja sama maka harus melihat sisi positif atau khusnudhon dan ridho bukan yang dilihat sisi negatifnya, kalau kita melihat sisi negatifnya atau kelemahanya saja maka tidak ada orang yang tidak punya sisi negatif, sehingga jika akan membangun team work atau team building dengan melihat sisi negatifnya maka tidak akan pernah berhasil, maka mari kita melihat dan meletakan seseorang dari sisi positif dan kelebihanya, kalau ada kelemahanya kita perbaiki bersama”.

Kedua, agar  team building berhasil harus rela berkorban dan pengabdian yang tulus bukan niat mencari keuntungan pribadi dalam organisasi, sehingga perlu pengorbanan untuk maju secara kolektif dan bekerja sama sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Ketiga, harus ada komunikasi yang baik antar pengurus terhadap segala sesuatunya, jangan sampai segala sesuatunya tidak dikomunikasikan, sering bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan lalu berikhtiar hasilnya diserahkan kepada Allah SWT.

Keempat, harus ada unsur kepemimpinan yang taat asas, saat ini anda sudah sepakat memilih pemimpin yaitu Bapak Sugiyono itu adalah sebuah resiko anda harus taat asas inilah praktek kerja sama kolektif kolegian.

Selamat bekerja dengan keras dan supaya betul-betul melaksanakan dengan tupoksi kita masing-masing agar keberadaan LDII memberikan manfaat terhadap saudara-saudara di Papua, kalau LDII bermanfaat maka akan memberikan energi positif kepada saudara-saudara sekalian, mari kita bangun dan kontribusi di Tanah Papua menuju baldatun Thoyibatun warobbun Ghofur,” tutup Chriswanto. (dew/Lines)

Hari Santri, Saatnya Santri Jadi Modal Masa Depan Bangsa

Para santri sedang melaksanakan pembelajaran materi di kelas (gambar diambil sebelum masa pandemi Covid-19)

Jakarta (22/10). Pemerintah menetapkan setiap 22 Oktober sebagai hari santri. Tahun ini, pemerintah menetapkan tema “Santri Sehat Indonesia Kuat”. Tema tersebut terkait dengan wabah Covid-19 yang masih belum menunjukkan tanda-tanda menurun.

“Tema ini adalah komitmen kita bersama dalam mendorong kemandirian dan kekhasan pesantren. Saya yakin jika santri dan keluarga pesantren sehat, dan bisa melewati pandemi Covid-19 ini dengan baik, Insya Allah negara kita juga sehat dan kuat,” ujar Menteri Agama Fachrul Razi, dalam pidatonya memperingati Hari Santri, pada Kamis (22/10).

Menurutnya, pesantren tempat santri menimba ilmu merupakan entitas yang rentan terpapar Covid-19. Keseharian dan pola komunikasi para santri terbiasa tidak berjarak, antara satu dengan lainnya, “Pola komunikasi yang islami, unik dan khas, namun sekaligus rentan penularan virus,” ujarnya. Namun Fachrul Razi juga menegaskan, beberapa pesantren juga berhasil mencegah, mengendalikan, dan menangani dampak Covid-19 dengan baik di tengah keterbatasan fasilitas.

“Modal utamanya adalah tradisi kedisiplinan yang selama ini diajarkan kepada para santri, keteladanan, dan sikap kehati-hatian kyai dan pimpinan pesantren. Karena mereka tetap mengutamakan keselamatan santri dibanding lainnya,” imbuhnya.

Para santri sedangn melakukan upacara bendera (Pengambilan gambar sebelum masa pandemi Covid-19 )

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso mengatakan Hari Santri menjadi momentum, untuk meningkatkan pemberdayaan santri. Agar pada masa depan, semangat santri sebagai pejuang bangsa terus menggema.

“Dalam perjalanan sejarah bangsa, di samping peran nyata dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan, pesantren berperan penting dalam melahirkan insan yang beriman dan berkarakter untuk mengisi pembangunan nasional dalam kerangka NKRI,” imbuh Chriswanto.

Bila pada tahun 1945, peran santri yang besar dalam perjuangan terutama dalam Perang Surabaya, kini santri menghadapi tantangan berat.

“Pesantren masih dipandang dipandang sebagai kelompok pendidikan yang masih terpinggirkan. Alumni pesantren dianggap tidak mampu bersaing dalam dunia pendidikan, dunia kerja maupun birokratisasi pemerintahan,” ujar Chriswanto.

Dalam dunia pendidikan misalnya, alumni pesantren tidak lantas dapat meneruskan jenjang pendidikan pada sekolah umum maupun perguruan tinggi selain perguruan tinggi keagamaan.

Dalam dunia kerja, alumni pesantren dianggap tidak memiliki kecakapan keterampilan, selain di bidang agama, “Pandangan tersebut bisa diubah, bila terdapat penguatan dalam tata kelola regulasi pesantren,” imbuhnya.

Menurut Chriswanto, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren membawa angin segar bagi masyarakat pesantren. Undang-Undang yang disahkan Presiden Joko Widodo beberapa saat setelah pengambilan sumpah sebagai presiden periode kedua, semakin meneguhkan eksistensi lembaga pendidikan tertua di Indonesia tersebut.

“Afirmasi dan rekognisi pesantren sebagai satuan pendidikan semakin nyata dengan dituangkannya fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam UU Pesantren,” ujarnya. Dengan adanya Hari Santri memori kolektif bangsa, diajak mengingat Resolusi Jihad yang difatwakan KH Hasyim Asyari.

Seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan.

Resolusi jihad tersebut menggerakkan santri, pemuda, dan masyarakat untuk bergerak bersama, berjuang melawan pasukan kolonial yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran epik itu, kini dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Semangat kepahlawanan para santri itu harus dibangkitkan kembali, menurut Chriswanto. Mengenai peningkatkan dan pemberdayaan para santri, LDII menggabungkan pendidikan formal dengan pesantren, “Dengan demikian, santri selain memperoleh pengetahuan agama juga memiliki pengetahuan umum yang setara dengan sekolah atau pendidikan tinggi lainnya,” ujarnya.

Chriswanto mengatakan santri memiliki paket lengkap dalam hal kognitif dan afektif, “Secara keseluruhan santri memiliki daya hafal yang tinggi, dengan demikian mereka adalah generasi yang cerdas.

Sementara dari sisi kecerdasan emosional dan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah, mereka andal karena terbiasa mandiri. Mereka memiliki kesabaran dan analisis karena terbiasa menelaah kitab,” ujar Chriswanto.

Dengan demikian, menurut Chriswanto, memberdayakan dan mendidik santri dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi, merupakan modal besar membangun Indonesia, karena karakteristiknya yang profesional religius.

Staf Ahli Gubernur Apresiasi Kontribusi LDII dalam Membangun Papua

Pj. Ketua Umum DPP LDII, Ir. KH. Chriswanto, Santoso, M.Sc menyerahkan plakat LDII kepada staf ahli Gubernur Papua Elsye Penina Rumbekwan, S.Pi., M.Si

Jayapura (19/10). DPW LDII Provinsi Papua menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil ) VI, untuk memilih ketua dan jajaran pengurus masa bakti 2020-2025. Acara yang dibuka oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua, Elsye Penina Rumbekwan, bertempat di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura, Papua.

Perhelatan itu juga dihadiri oleh forkompimda Provinsi Papua, MUI Papua, FKUB Papua, NU, Muhammadyah, Vihara Arya Dharma, dan organisasi lainya, “Acara ini dilaksanakan secara luring dan daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Senkom Digital Communication (SDC),” ujar Ketua Panitia Muswil VI LDII Papua, Sugiyono. Muswil secara daring ini, dilaksanakan sehubungan masih tingginya pandemi Covid-19 di Jayapura.

Acara tersebut menurut Sugiyono, dihadiri oleh Pj Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso, pengurus harian dan dewan penasihat DPW LDII Provinsi Papua dan 14 DPD LDII kabupaten/kota di seluruh Papua. Mereka berada di 10 studio mini. Total peserta mencapai 122 peserta, “Terdapat 22 peserta pengurus LDII Papua dan empat ketua Kabupaten/Kota hadir langsung atau luring di aula hotel, agar memungkinkan peserta menjaga jarak,” tambah Sugiyono.

Dalam kesempatan tersebut, Elsye Penina Rumbekwan mengatakan, LDII Papua patut diapresiasi karena pada kondisi pandemi Covid-19, mampu melaksanakan Muswil, yang sangat strategis dan terpenting dalam kehidupan organisasi.

“Kalau menyimak laporan ketua panitia, sambutan ketua LDII Papua dan ketua DPP LDII, ormas ini telah eksis dan mampu membangun dan membina warganya dengan baik, sehingga dapat menjadi mitra untuk membangun tanah Papua bersama ormas-ormas keagamaan lainya,” ujar Elsye.

Ia mengapreasiasi tema Muswil LDII Papua, yakni “Kontribusi Berkelanjutan LDII Papua dalam Membangun Bangsa Berahlaqul Karimah dan Profesional Religius Guna Mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera yang Berkeadilan Menuju Indonesia Maju”.

Menurutnya, tema tersebut menunjukkan LDII memahami dan memiliki pemikiran yang maju. Hal tersebut dibutuhkan bangsa saat ini dalam konteks lokal papua. Elsye mengatakan pemerintah Papua sedang giat melaksanakan pembangunan, untuk memenuhi hak dasar orang asli Papua.

Pemprov Papua mengupayakan agar mereka memperoleh pendidikan dasar sembilan tahun. Selain itu, Pemprov Papua juga mengupayakan kekuatan ekonomi lokal yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang ramah terhadap budaya Papua. Ia berharap LDII dan ormas lainnya, mendukung terbentuknya Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan.

Penandatanganan komitmen bersama pencegahan penyebaran Covid-19 DPW LDII Provinsi Papua oleh peserta dan tamu undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso mengatakan muswil merupakan proses yang lumrah, yang dilakukan setiap ormas dalam lima tahun sekali, “Muswil untuk mengevaluasi kinerja organisasi pada semua aspek dan jadi upaya, untuk merespon perubahan kondisi lingkungan strategis yang terjadi,” ujar Chriswanto Santoso.

Ia mengingatkan, Muswil VI LDII Papua dihadapkan pada masalah nasional bahkan dunia, yakni pandemi Covid-19, “Pandemi Covid-19 juga menimbulkan persoalan yang parah, selain kesehatan. Pertumbuhan ekonomi berpotensi hingga minus lima. Bila dibiarkan dapat menciptakan krisis multi-dimensi seperti pengangguran, kemiskinan, gangguan ketertiban dan keamanan, kekurangan pangan, bahkan kelaparan,” ujar Chriswanto Santoso.

Menurut Chriswanto, para pengurus LDII diharapkan meningkatkan kontribusinya selama masa wabah. Bukan hanya dalam bidang dakwah saja, namun juga kebangsaan, ekonomi, pendidikan, teknologi digital, kesehatan, energi, dan pangan. Chriswanto menyebutnya sebagai delapan bidang program kerja LDII.

“Di bidang dakwah, pengurus LDII terus mengupayakan agar dakwah Islam merupakan hak setiap umat Islam. Dengan demikian, LDII perlu memberi perhatian kepada kelompok-kelompok masyarakat marjinal yang selama ini kurang diperhatikan, “Seperti masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, penderita tuna rungu dan disabilitas lainnya, penderita kusta, dan narapidana,” ujarnya.

Kedua, Pada bidang kebangsaan, LDII akan terus mengupayakan bahwa Bahasa Indonesia merupakan aset pemersatu bangsa. Oleh karena itu, Bahasa Indonesia perlu terus dibina dan dikembangkan. Ketiga, Pada bidang pendidikan, LDII akan terus membantu pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang fokus pada pendidikan karakter “Profesional Religius” — yang mengkombinasikan moral character dan performance character yang bersumber dari ajaran agama Islam dan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia.

Keempat, pada bidang kesehatan, LDII akan terus mendorong program program pemerintah dalam penggunaan obat herbal, berdampingan dengan penggunaan obat konvensional, sehingga obat herbal bukan sebagai pelengkap, melainkan menjadi obat yang memiliki khasiat tersendiri.

Kelima, pada bidang energi baru dan terbarukan, LDII akan terus mendorong agar energi baru dan terbarukan ini dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan, “Mengingat potensinya yang sungguh sangat masif di Indonesia, dan hingga saat ini, masih kurang dioptimalkan,” imbuhnya.

Keenam, pada bidang perekonomian, LDII akan terus mendorong bahwa perekonomian seyogyanya disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang dapat diwujudkan melalui pengembangan ekonomi syariah, yang lebih menekankan kerjasama, bukan melulu persaingan bebas dalam mekanisme ekonomi pasar.

Ketujuh, pada bidang penggunaan teknologi digital yang di Indonesia sangat masif dewasa ini, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, “Maka LDII akan terus mengupayakan agar penggunaan teknologi digital hendaknya lebih diarahkan pada hal-hal yang sifatnya produktif dan positif, bukan hanya pada yang konsumtif. Dengan demikian, sisi negatif dari teknologi digital ini dapat dihilangkan,” ujarnya.

Kedelapan, pada bidang pangan, LDII mendorong agar Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan. Untuk itu, lahan-lahan tidur yang tidak produktif seperti lahan gambut supaya diinovasi agar dapat menjadi lahan yang produktif, yang pada gilirannya dapat mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.   

Peserta luring Muswil VI LDII Papua
Peserta daring Muswil VI LDII Papua dari DPD LDII Kabupaten se-Provinsi Papua
Ketua DPW LDII Provinsi Papua masa bakti 2015 – 2020 sedang menyampaiakan sambutan dan laporan pertanggungjawaban dari Kota Jogjakarta

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPW LDII Provinsi Papua periode 2015 – 2020, Winoto yang sedang berada di Yogyakarta memberikan pula sambutan. Menurutnya, LDII Papua akan dan terus berkontribusi dalam turut serta membangun bangsa, khususnya di Provinsi Papua. “LDII Papua berperan aktif dalam pembangunan manusia agar mempunyai akhlaqul karimah yang merupakan dasar dari sifat yang harus dimiliki oleh setiap subjek pembangunan di negeri ini,” ujar Winoto.

Winoto menambahkan, SDM yang profesional religius harus dapat mengaktulaisasikan unsur soft skill berupa enam tabiat luhur dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun enam tabiat luhur dimaksud adalah Jujur, amanah, kerja keras dan hemat, rukun, kompak, serta dapat bekerja sama yang baik.

“Saya berharap kepada pengurus DPW LDII Provinsi Papua yang baru dapat melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik, maka prinsip yang harus dan selalu mengedepan dan melaksanakan konsep: jangan hidup dari organisasi tetapi harus mampu menghidupi organisasi,” tegasnya.

Winoto berharap program kerja LDII terus berkelanjutan, terutama dalam delapan bidang kontribusi. Namun mengdepankan kearifan lokal dan menjaga Papua sebagai tanah damai dengan prinsip kerja sama dan kerja bersama.

Dalam acara tersebut juga ditandatangani komitmen bersama pencegahan Penyebaran Covid-19 DPW LDII Provinsi Papua. Dokumen komitmen tersebut ditandatangani oleh staf ahli Gubernur Papua, Pj Ketua Umum DPP LDII, Forkompimda, pengurus harian DPW, dan pimpinan ormas. (dew/lines)

Terkait Pilkada Wonogiri, Pj Ketua Umum Tegaskan LDII Netral Aktif

Pj Ketua Umum DPP LDII, KH. Ir. Chriswanto Santoso., M.Sc

Wonogiri (14/10). DPD LDII Wonogori menggelar sarasehan dan pembekalan organisasi pada 14 Oktober 2020. Acara tersebut menghadirkan Pj Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso dan Ketua DPW LDII Jawa Tengah, Singgih Tri Sulistiyono yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro. Acara ini dihelat untuk memberi satu pemahaman kepada pengurus organisasi, bahwa LDII netral aktif.

“Acara ini diikuti sekitar 1.000 orang yang tersebar pada 29 studio di 23 Pengurus Cabang (PC). Sementa di studio utama di Pesanteran Al Barru diisi 50 orang yang terdiri dari dewan penasehat, para ulama, dan pengurus DPD LDII Wonogri,” ujar Sekretaris DPD LDII Joko Rahmanto.

Dalam pertemuan itu, Chriswanto Santoso menegaskan dalam Pemilu maupun Pilkada, LDII menganut sikap politik netral dan aktif, “Termasuk di Wonogiri. Kami menegaskan secara lembaga LDII tidak berafiliasi atau mendukung partai politik tertentu,” ujar Chriswanto Santoso. Sikap aktif, menurut Chriswanto, warga LDII didorong menyalurkan aspirasi politiknya. Mereka dilarang golput (Golongan putih/tidak memilih) dan turut menyukseskan Pemilu atau Pilkada.

Chriswanto mengingatkan, Pilkada Wonogiri merupakan proses demokrasi, untuk menghasilkan pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat. Mereka yang terpilih, akan menjalankan program kerjanya selama lima tahun, “Warga LDII saya harapkan dapat memilih kepala daerah yang berintegritas untuk melaksanakan program kerjanya untuk memajukan Wonogiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW LDII Jawa Tengah, Singgih Tri Sulistiyono mengatakan LDII di Wonogiri telah menjadi salah satu ormas terbesar selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, “LDII telah menjadi bagian dari Islam arus utama di Wonogiri. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 15 warga LDII yang dikukuhkan sebagai pengurus MUI Kabupaten Wonogiri pada 16 September 2020,” ujar Singgih. Jumlah itu mewakili 30 persen dari seluruh anggota MUI Kabupaten Wonogiri.

Menurut Singgih, dengan menjadi bagian MUI, LDII dapat meneruskan platform organisasi. Untuk memperjuangkan NKRI yang nasionalis religius, “Negara yang nasionalis religius menjadi komitmen berdirinya Indonesia. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang memungkinkan umat Islam bisa melaksanakan kebebasan beribadah demikian pula dengan agama lainnya,” ujar Singgih.

Singgih mengingatkan, dengan diakuinya eksistensi LDII sebagai bagian Islam arus utama, harus diakui perubahan sikap, “LDII kini dianggap menjadi mitra, dalam membangun karakter bangsa yang nasionalis religius,” imbuh Singgih.

Singgih berharap, pengurus LDII yang juga menjadi pengurus MUI mampu membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hikmah Alquran dan Alhadits, menurut Singgih, tak hanya dirasakan warga LDII namun juga seluruh masyarakat Wonogiri.

“Pengurus LDII yang jadi bagian MUI di Kabupaten Wonogiri harus bisa menjadi pengayom dan penyejuk. Mereka harus menjadi solusi atas kegelisahan warga dalam menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Abaikan Sosial Ekonomi, Efek Covid-19 Kian Berbahaya, Ini Solusinya

LDII Jayapura Saat Menyalurkan Bantuan Kepada Masyarakat di Kota Sentani. (dok: Ldii Jayapura)

Jakarta (28/9). Dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, terutama dalam bidang sosial ekonomi mampu menciptakan krisis. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada akhir September, Indonesia masuk jurang resesi. Kementerian Keuangan, menurutnya, telah melakukan update proyeksi perekonomian Indonesia. Untuk tahun 2020 secara keseluruhan, perekonomian Indonesia menjadi minus 1,7 persen hingga 0,6 persen.

Bahkan pada Juni lalu, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) memprediksi Pandemi Covid-19 menyebabkan 6 juta lebih tenaga kerja akan mengalami PHK. Pj Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso mengatakan, imbas Covid-19 adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat, “Masalah ini juga harus menjadi perhatian semua pihak. Kepedulian sosial bisa menjadi salah satu solusi tepat,” ujar Chriswanto Santoso.

Menurutnya, Covid-19 ini mendorong munculnya kembali modal sosial bangsa yang terpendam, berupa gotong-royong, “Bila gotong-royong pada kota-kota besar memudar, kini saatnya menggali kembali. Kita bangsa besar yang khas. Modal dan ikatan sosial berupa gotong royong dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, itu menjadi solusi terbaik kala warga yang lain terpuruk akibat pandemi,” imbuhnya.

Menurutnya, perhatian dan dukungan keluarga dan lingkungan, bisa menjadi salah satu faktor penyembuh yang besar. Saling bantu antartetangga misalnya, dengan memberi bantuan sembako bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Hal tersebut merupakan langkah sederhana, namun memiliki imbas besar bagi pasien.

Gotong-royong ini juga sudah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, “Saat Madinah mengalami kemarau panjang selama setahun, dan kota Madinah menjadi tujuan pengungsi dari berbagai wilayah di sekitarnya, semangat gotong-royong ditumbuhkan Khalifah Umar bin Khattab,” ujar Chriswanto Santoso.

Saat itu, Syaidina Umar bin Khattab memerintahkan satu warga Madinah membantu satu pengungsi. Dengan begitu, Masjid Nabawi yang penuh pengungsi bisa ditampung di rumah-rumah warga. Dan masalah kelaparan dan rumah tinggal teratasi dengan gotong-royong tersebut, “Tentu dengan pandemi, kepedulian sosial ini jadi sangat penting,” imbuh Chriswanto.

Senada dengan Chriswanto Santoso, Ketua DPP LDII Ardito Bhinadi yang juga Wakil Sekretaris Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI Pusat, mengatakan kepedulian sosial menjadi faktor kunci pengendali resesi ekonomi nasional yang menimpa keluarga, “Imbas Covid-19 bukan hanya pada mereka yang terpapar, namun juga mereka yang sehat pada sisi sosial ekonomi,” ujar Ardito yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta.

“Ada empat hal yang dilakukan Umar bin Khattab dalam menangani wabah,” ujarnya. Pertama, Khalifah Umar bin Khattab membentuk tim khusus, yang mendata korban yang terdampak langsung atau terinfeksi dan mendata korban tak langsung, yakni mereka yang terimbas secara ekonomi, “Data-data itu dilaporkan setiap hari.

Kedua, Umar bin Khattab memutus hubungan desa atau wilayah yang kena wabah dengan wilayah lain atau lockdown. Ketiga, ia membangun pusat-pusat karantina, dengan mengisolasi warga di pegunungan yang hawanya relatif bersih dan jauh dari permukiman warga, “Keempat, wilayah-wilayah yang tak terkena wabah diminta untuk mendistribusikan bantuan, “Prinsipnya, Khalifah meminta suatu wilayah yang sumberdayanya surplus dialihkan ke wilayah lain yang kena musibah,” ujarnya.

Kelima, dalam jangka pendek, Umar bin Khattab membangun ketahanan pangan dengan membuka jalur-jalur distribusi pangan. Kerja sama perdagangan pangan juga dilakukan dengan negara-negara di luar Hijaz. Sementara untuk jangka menengah, Umar bin Khattab menghidupkan lahan-lahan tidur dengan membangun pertanian, dengan menanaminya kembali. Catatan khusus, Umar dan para pembantunya sangat cakap dalam membangun irigasi.

Menurut Chriswanto, dengan meneladani yang dilakukan para nabi hingga sahabat Rasulullah, umat Islam bisa cepat keluar dari krisis ekonomi akibat wabah, “Nabi Yusuf alaihissalam dulu mengajarkan menyimpan sebagian hasil panen dan mengkonsumsi sebagian, saat Mesir diterpa kemarau berkepanjangan, warganya berhasil melalui paceklik karena memiliki ketahanan pangan,” ujarnya.

Sementara, dalam jangka panjang, Rasulullah SAW, menurut Chriswanto, mengajarkan mujhid muzhid, bekerja keras namun efisien, “Umat Islam beliau anjurkan untuk menabung dan sedekah, lalu sisanya dikonsumsi. Praktik konsumsinya, adalah memprioritaskan kebutuhan pokok atau mendesak. Saat terjadi goncangan ekonomi, warga bisa tetap bertahan,” papar Chriswanto.

Terkait dengan gotong-royong, Chriswanto mengingatkan adanya aspek-aspek tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Pertama, yakni mereka yang berpengetahuan mengajari yang tidak tahu, “Hal ini menunjukkan pentingnya literasi agar masyarakat memiliki inforasi terhadap pandemi, baik dampak maupun solusi,” imbuh Chriswanto.

Kedua, yang kuat membantu yang lemah, “Yakni ada distribusi antara yang berlebihan dan yang kekurangan, baik bantuan makanan, vitamin, obat, ataupun alat pelindung diri (APD),” ujarnya. Selanjutnya, yang ingat mengingatkan pada yang lupa. Mereka yang tak menerapkan protokol kesehatan saat berkumpul dalam ruang publik, supaya diingatkan, “Bahkan mereka yang kurang berolahraga, makan tak teratur, dan jam kerjanya tak seimbang agar diingatkan. Dalam skala individu, hal ini efektif mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Chriswanto.

Ardito menambahkan, perihal ketahanan ekonomi terdapat aspek yang harus diperhatikan, yakni mengatur pola prioritas keuangan keluarga, “Saat wabah alokasi belanja untuk kesehatan lebih banyak dibanding untuk liburan dan hiburan, misalnya,” ujar Ardito. Ia menyarankan, masyarakat tetap produktif saat pandemi untuk tetap berpenghasilan.

“Bisnis-bisnis yang berkaitan dengan kesehatan bisa dijadikan harapan, membuat masker dan APD, lalu dijual atau meningkatkan pemasaran dengan sistem online,” ujarnya. Senada dengan Chriswanto Santoso, Ardito menyarankan agar warga memiliki buffer stock, baik aset yang mudah dicairkan seperti tabungan atau menginvestasikan uangnya ke dalam bisnis yang produktif. Dengan begitu saat terjadi goncangan ekonomi, bisa aman dari krisis.

Rakyat Butuh Teladan untuk Menjaga Pancasila Warisan Falsafah Bangsa

Ilustrasi: cakrawalamedia.co.id

Oleh Singgih Tri Sulistyono

Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengenang upaya penyelamatan terhadap kondisi pemerintahan waktu itu. Lebih tepatnya pada era 1965, ketika sempat muncul usaha pengambilalihan kekuasaan yang diwarnai isu Dewan Jendral. Namun dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan wacana politik dan pendapat yang berkembang,usaha makar tersebut ternyata didalangi kekuatan komunis.

Pengusung paham komunisme berkeinginan mengganti ideologi Pancasila. Meskipun akhirnya percobaan melawan negara itu berhasil digagalkan. Pancasila kemudian dianggap sakti dan terbukti lestari sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Peristiwa kekalahan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disimbolkan dengan Kesaktian Pancasila merupakan peristiwa pada masa lampau. Namun yang tak kalah penting dilakukan bangsa ini, adalah memberikan makna terhadap momentum Kesaktian Pancasila. Sebab, menumbuhkan cara pandang dan memaknai Pancasila sebagai satu satunya ideologi dan dasar negara Indonesia sangat penting.

Peristiwa G30S, menandakan bahwa bangsa Indonesia menolak paham komunis karena bangsa ini memiliki falsafah bernegara Pancasila. Bangsa Indonesia telah membangun pengertian komunisme sangat bertentangan dengan Pancasila. Berbicara mengenai falsafah hidup bangsa ini, di dalamnya dibangun atas keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Komunisme yang di dalamnya terdapat atheisme, tidak pernah sejalan dengan prinsip Rakyat Nusantara yang religius nasionalis. Pengertian tentang hal ini, harus ditanamkan dengan baik. Muaranya agar rakyat negeri ini dapat menerima dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, yang sesuai dengan kepribadian ketimuran, agama, dan norma-norma yang berkembang. Apabila prinsip tersebut bisa diterima dengan baik, otomatis dapat memperkuat pemikiran masyarakat, untuk tidak perlu terpengaruh dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Posisi Pancasila menjadi tuntunan bangsa Indonesia, dalam konteks berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu penghayatan ke lima sila di dalamnya dan diterapkan dengan komitmen yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat. Pancasila menjadi bagian dari produk kebudayaan, yang perlu ditanamkan secara terus menerus di tengah rakyat. Adapun proses pembudayaan ini dapat melalui jalur formal maupun non formal. Misalnya masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional dan sebagainya. Hal terpenting bagaimana Pancasila selalu berada di dalam hati dan benak rakyat Indonesia sampai kapanpun.

Pancasila sejatinya butuh keteladanan. Saya yakin rakyat di tingkat bawah pasti akan sepenuh hati melaksanakan ajaran yang sudah menjadi konsensus bersama ini. Untuk itu, para pemimpin atau mereka yang sedang memegang tampuk kekuasaan di negara ini, seharusnya memberikan teladan dan contoh yang baik, agar penerapan nilai-nilai Pancasila kian menguat dalam semua sendi kehidupan.

Pancasila memang harus dijiwai dengan keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu prinsip utama yang harus dipegang teguh dan menjadi basis utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi masyarakat Indonesia adalah kaum beragama, yang percaya hidup tidak sebatas di dunia belaka melainkan melinkan hingga ke akhirat. Lalu setelahnya dilengkapi pula dengan prinsip kemanusiaan, persatuan bangsa , musyawarah dan keadilan sosial. Semuanya itu harus menjadi kesatuan utuh jangan sampai saling dipisahkan. Lima sila juga sudah menjadi rumusan yang tidak boleh ditiadakan satu atau lainnya.

Prof Dr Singgih Tri Sulistyono M. Hum adalah Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegara, yang juga Ketua DPW LDII Jawa Tengah. Kolom ini diolah dari wawancara Singgih Tri Sulistiyono dengan Suara Merdeka (27/9).