Usaha Bersama (UB) Lantabur Jayapura yang diwakili oleh pengurus UB, Desri Eko Winasis mengikuti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Summit 2020 yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin yang diselenggarakan secara daring oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (16/11/2020).
Acara tersebut diselenggarakan dari tangal 16-17 November 2020 akan diikuti secara daring sebanyak 617 peserta dan secara luring sebanyak 40 peserta bertempat di Hotel Teras Kita Jakarta beberapa Koperasi Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan BMT di seluruh Indonesia.
Ketua Panitia kegiatan ini Ardito Bhinadi menyampaikan, BMT Summit dilaksanakan karena BMT masih menghadapi beberapa masalah. Terutama, sampai saat ini belum ada payung besar bagi BMT-BMT di Indonesia yang dapat merepresentasikan suara BMT secara nasional.
“Selain itu, digitalisasi di sektor keuangan dapat memperlemah posisi BMT yang belum menerapkan teknologi informatika,” ujarnya saat memberikan penjelasan umum BMT Summit di Hotel Teraskita, Jakarta.
Masalah lain BMT, ujarnya, belum adanya pihak yang menjadi lembaga penjamin simpanan untuk BMT/KSPPS. Ini dikarenakan regulasi BMT masih belum sekuat regulasi di sektor keuangan dan pembiayaan lainnya. “Sementara pemberdayaan ekonomi umat memerlukan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi dan sosial umat,” katanya.
BMT, menurutnya, adalah harapan dan tumpuan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kemandirian dan kemakmuran umat. Ini terbukti dari menjamurnya BMT dimana-mana yang artinya dibutuhkan masyarakat.
“Menghadapi era serba internet, era digital, kita perlu mempercepat dan mengadopsi tekhnologi digital dalam pengelolaan BMT. Diperlukan kolaborasi dan digitalisasi BMT untuk pemberdayaan ekonomi umat,” ungkapnya. Pertemuan/Summit ini, ujarnya, ingin mewujudkan kolaborasi yang lebih besar dan langkah lebih jelas untuk semua BMT ke depan.
Dalam kegiatan ini akan disampaikan materi beberapa menteri terkait seperti Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Gubernur BI, Sekjen MUI Buya Anwar Abbas, Direktur KNEKS, dan Ketua Dewan Komisioner OJK juga akan turut mengisi.
Selain itu, kegiatan ini akan diisi dengan sharing session bersama BMT yang sudah sukses di Indonesia seperti BMT Sidogiri, BMT BUS, Baitul Tamwil Muhammadiyah, BMT Rukun Abadi, BMT NUS, serta BMT-BMT maupun Koperasi Syariah lain di seluruh Indonesia.
Dalam pembukaanya Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin, berharap ribuan lembaga keuangan Baitu Al-Maal Wa Al-Tamil (BMT) dapat menjadi pendorong udaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga menggerakkan ekonomi nasional.
Wapres menjelaskan, pemerintah memberikan prioritas pengembangan kepada usaha mikro di seluruh pelosok tanah air. Pada tahap awal program ini, Pemerintah memberikan bantuan tunai langsung kepada 12 juta usaha mikro yang tidak sedang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.
Menurut Ma’ruf Amin, kebijakan itu sangat tepat mengingat usaha mikro dan kecil adalah tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja yang menyerap hampir 75 persen dari seluruh angkatan kerja. “Pengembangan UMKM menjadi sangat penting sebagai upaya kita untuk mengurangi kesenjangan,” ujarnya.
Dia memaparkan, dengan jumlah yang tidak kurang dari 4.000, BMT berpotensi untuk menggerakan perekonomian dari bawah. Sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi nasional.
“Saya juga berpendapat bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk kita dapat menggelorakan kembali berbagai upaya untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil,” kata Ma’ruf Amin.
Lebih lanjut, Wapres menilai ada dua kondisi yang mendukung. Pertama, Pemerintah sedang berupaya keras untuk membangkitkan perekonomian yang telah mulai menunjukkan adanya pemulihan. Kedua, pemerintah memiliki kemauan politik yang sangat tinggi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Pada tahun ini, lanjut Ma’ruf Amin, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari jumlah tersebut, sekitar Rp350 triliun atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan UMK. Selain itu juga diberikan berbagai insentif lainnya, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari 100 tiliun rupiah.
“Keberpihakan tersebut juga ditunjukkan dengan diluncurkannya Program Bantuan Produktif untuk pelaku usaha mikro oleh Bapak Presiden pertengahan bulan Agustus yang lalu. Program pemberian bantuan secara langsung kepada usaha mikro ini merupakan program yang pertama kalinya dilaksanakan oleh pemerintah,” tutur Ma’ruf Amin.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada 4 hal, yaitu pengembangan Industri Produk Halal, pengembangan Industri Keuangan Syariah, pengembangan Dana Sosial Syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Syariah.
Semua itu sangatlah erat kaitannya dengan pengembangan UMKM. Secara langsung atau tidak, suksesnya pelaksanaan empat fokus tersebut akan menghasilkan usaha mikro dan kecil termasuk BMT yang tangguh dan memiliki daya saing.
“Sebagai ketua harian KNEKS, saya akan memastikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut,” kata ma’ruf Amin. (dew)