Month: January 2021

Sentani, ldiijayapura.com  – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kabupaten Jayapura masa bakti 2021-2026 dikukuhkan langsung oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Provinsi Papua, H. Sugiyono bertempat di Aula Baitul A’la Sentani, Sabtu (30/01/2021).

Dalam sambutanya H. Sugiyono menjelaskan, “pengurus DPD LDII Kabupaten Jayapura yang baru supaya mampu mengemban amanah organisasi, taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerukunan umat beragama, serta tulus mengabdi dan berkontribusi kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura”.

“Mari kita tingkatkan 8 (delapan) bidang kontribusi LDII untuk bangsa di Kabupaten Jayapura dibidang  dakwah, wawasan kebangsaan, ekonomi, pendidikan, informasi & teknologi digital, kesehatan & pengobatan herbal, pertanian & lingkungan hidup, serta energi terbarukan,” tutur H. Sugiyono.

Dimasa Pandemi ini kita tingkatkan prokes pencegahan covid-19 untuk selalu menerapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, serta menjaga jarak, juga diiringi dengan mengonsumsi vitamin dan makanan yang bergizi,” tambah Sugiyono.

Sementara itu ketua yang kembali terpilih, Imam Subekti menjelaskan, “dalam menjalankan kepengurusan LDII ini merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh rasa tanggungjawab untuk kemaslahatan umat serta mendukung program pemerintah di Bumi Kenambai Umbai, sebagiamana tema dalam pengukuhan ini kontribusi berkelanjutan LDII menuju Kabupaten Jayapura yang berkwalitas, sejahtera, dan damai”.

“Acara pengukuhan yang kita helat ini bersifat terbatas dan tidak mengundang banyak stakeholder mengingat masih dalam masa pandemi, namun sejak awal hingga akhir acara nanti tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pemakaian aula terbuka,” tutup Imam.

Agenda 5 (lima) tahunan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jayapura, KH Makmun Rosyidi dalam sambutanya memberikan selamat atas pengukuhan pengurus baru dan apresiasi terhadap program kerja dan kontribusi LDII yang barokah untuk umat dan masyarakat.

“Saya selalu mengamati LDII itu selalu tertib dan gigih, tertib dalam beribadah dan bermuamalah serta gigih dalam berdakwah kepada umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menauladani Nabi Muhammad SAW,” tutur KH Makmun.

“Kita tingkatkan ukhuwah islamiyah persaudaraan sesama umat islam, ukhuwah wathaniyah persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta ukhuwah insaniyah persaudaraan antara sesama umat manusia diseluruh dunia, intinya yang sama jangan dibedakan dan yang beda jangan disamakan agar tercipta kerukunan, ” tambah KH. Makmun.

 Turut hadir dalam acara pengukuhan dewan penasihat, pengurus harian, dan pengurus bagian DPD LDII Kabupaten Jayapura tersebut diantaranya dewan penasihat DPW LDII Papua, pengurus harian DPW LDII Papua, Kepala Lapas Narkotika Jayapura, sekretaris PKK Jayapura, ormas, ketua pimpinan cabang (PC) LDII tingkat distrik dan ketua pimpinan anak cabang (PAC) LDII tingkat kelurahan se-Kabupaten Jayapura. (dew/Lines)

Jakarta (25/1). Hari gizi nasional menemukan momentumnya pada tahun ini. Di saat wabah virus corona melanda dunia, Indonesia perlu kembali membenahi hal yang mendasar dalam berbangsa dan bernegara, yakni memajukan kesejahteraan umum.

“Tujuan bernegara dan berbangsa sangat jelas dalam Pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum, kini bangsa Indonesia sedang diuji dengan wabah. Ini mengingatkan pentingnya ketahanan keluarga, salah satunya edukasi mengenai gizi,” papar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.

Bukti keseriusan pemerintah dan masyarakat perihal gizi, menurut Chriswanto pada 1984 pemerintah mencanangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), lalu diteguhkan kembali oleh pemerintah pada 1986. Bahkan pada 2001, ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada 13 Juni 2001.

“Sayangnya, Posyandu sudah tak populer dulu lagi, padahal dulu banyak sukarelawan kesehatan Posyandu. Mereka memberikan penyuluhan kesehatan ibu dan anak, melayani vaksinasi, hingga deteksi dini kasus-kasus malagizi dan kekurangan gizi pada bayi dan balita,” ujar Chriswanto.

Ketika Posyandu tak lagi populer, menurut Chriswanto salah satu tools untuk edukasi kesehatan kepada masyarakat yang paling bawah turut hilang pula. Padahal edukasi gizi tersebut sangat penting, “Dengan edukasi gizi, masyarakat menjadi tahu makanan yang bergizi tak harus mahal. Selain protein hewani terdapat protein nabati yang relatif terjangkau,” imbuhnya. Di sini pula pentingnya interaksi antara para ibu dan penyuluh kesehatan, yang dulunya terdapat di Posyandu.

Melihat strategisnya posisi ibu dalam ketahanan gizi keluarga, menurut Chriswanto, sejak 1997 pihaknya telah rutin menggelar seminar wanita untuk pemberdayaan perempuan, “Manajemen rumah tangga dan edukasi mengenai kesehatan serta gizi selalu menjadi bahasan utama,” imbuhnya.

Sejalan dengan Hari Gizi Nasional, Chriswanto mengingatkan saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami lompatan sejak era reformasi, kasus stunting dan malagizi masih tinggi, “Bila mengutip standar WHO, prevalensi stunting di bawah 20 persen, sementara data Kementerian Kesehatan pada 2019, kasus stunting nasional mencapai 27,67 persen,” ujarnya.

Menurutnya, kasus kekurangan gizi atau pemahaman gizi yang rendah, menjadi ujian besar saat wabah Covid-19 menyerang secara global. Dengan APBN yang semakin meningkat seharusnya standar gizi dan kesehatan masyarakat turut meningkat.

Senada dengan Chriswanto, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Singgih Januratmoko mengingatkan pemahaman gizi yang baik, turut mendorong peningkatan imun masyrakat, “Pemerintah telah mengkampanyekan konsumsi minimal dua butir telur sehari untuk meningkatkan imun selama pandemi,” ujar Singgih.

Kebijakan tersebut ditunjang dengan terjangkaunya harga telur, “Bahkan harga daging ayam juga kian terjangkau sebagai sumber protein hewani. Namun bila kesadaran mengenai gizi rendah, protein hewani yang kian terjangkau itu menjadi tak berarti,” imbuhnya.

Kebijakan pemerintah tersebut, juga turut menggerakkan ekonomi, terutama pada bidang peternakan unggas rakyat, “Saat ini ada 15 juta orang menggantungkan hidupnya pada bisnis peternakan unggas,” ujar Singgih yang juga Ketua DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar).

Singgih mengatakan, isu utama memerangi wabah, saat ini adalah keberadaan vaksin Covid-19. Namun jumlah vaksin global masih rendah, sementara permintaan tinggi, “Yang bisa dilakukan pemerintah saat ini mengimpor vaksin sembari berupaya membuat vaksin di dalam negeri,” ujarnya.

Antara kecukupan vaksin dan permintaan yang tak imbang itu, menurut Singgih, langkah yang realistis saat ini bergantung kepada efektifitas program tes, telusur, isolasi, dan karantina yang ditunjang strategi 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, menjauhi kerumunan). Selain 5 M itu, masyarakat harus mulai mengkonsumsi gizi yang seimbang.

Baik Chriswanto dan Singgih mengingatkan, memerangi wabah, salah satunya dengan meningkatkan gizi dan imun. Untuk itu, pemahaman yang baik mengenai makanan bergizi sangat diperlukan, “Dan itu menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk Ormas Islam,” pungkas Chriswanto.

Sementara itu ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, Imam Subekti menambahkan dimasa pandemi ini supaya menjaga asupan gizi untuk meningkatkan imunitas tubuh.

“Tidak perlu mengkonsumsi makanan yang mewah namun gizi tidak seimbang, lebih baik mengkonsumsi hasil pangan lokal agar kandungan gizi tetap terjaga serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dimasa pandemi ini,” tambah Imam Subekti. (dew)

PALU, LDIIJAYAPURA.COM – Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 mengguncang Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2021). Banyak bangunan rusak, korban jiwa pun tidak terhindarkan.

Melihat kondisi tersebut, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Senkom Mitra Polri Sulawesi Tengah mengirimkan bantuan bagi korban gempa di Sulawesi Barat, Sabtu (16/1/2021).

Bantuan logistik diberikan dalam bentuk makanan dan obat-obatan serta bantuan kemanusiaan. “Mengingat ini situasi darurat untuk sementara bantuan yang kami kirimkan berupa logistik yakni makanan dan obat-obatan. Adapun untuk anggota Senkom akan membantu kami dalam pengawalan ke lokasi,” ujar Ketua DPW LDII Sulawesi Tengah Agussalim Sutan Marhum SPd MM.

“Pemberian bantuan dilakukan dengan memberangkatkan 2 pengurus LDII dan 8 anggota Senkom,” imbuhnya.

Rombongan LDII dan Senkom berangkat dari Masjid Shirotol Mustaqim Palu pada sabtu sore menggunakan 3 mobil, diperkirakan rombongan akan sampai di lokasi pada malam hari dan membantu korban bencana selama 3 hari ke depan.

“Semoga rombongan dalam perjalanan bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat dan aman. Tentunya bantuan juga bisa sampai kepada warga yang membutuhkan,” tutup Agussalim. (ZFR/*)

Jakarta (15/1). Dalam situasi pandemi Covid-19, dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia dilanda musibah. Usai jatuhnya pesawat Sriwijaya, pekan ini banjir melanda Kalimantan Selatan. Lalu menyusul terjadi gempa bumi 6 Skala Ritcher (SR) terjadi di Majene, Mamuju dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

“Dalam bencana seperti ini, ikatan rakyat Indonesia sebagai satu bangsa dan kepedulian sosial harus menguat. Inilah yang akan mengurangi beban masyarakat yang ditimpa musibah. Apalagi masih dalam suasana pandemi saat ini,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso. Ia berharap agar warga yang ditimpa musibah tetap kuat dan sabar.

Ia mengingatkan, uluran bantuan kemanusiaan bagi warga yang ditimpa musibah sangat penting, “Mereka butuh bantuan makanan siap saji, selimut, dan tempat-tempat penampungan agar musim hujan tidak semakin menyulitkan saudara-saudara kita,” imbuhnya.

Chriswanto mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) terutama ormas Islam di wilayah yang sedang ditimpa musibah untuk bergotong royong membantu korban, “Kehadiran ormas sangat penting, karena dapat memobilisasi anggotanya unuk membantu pemerintah daerah menangani bencana alam,” paparnya.

Langkah yang ditempuh DPP LDII, menurut Chriswanto, salah satunya berkoordinasi dengan Senkom Mitra Polri di wilayah yang terkena bencana untuk mengkoordinir bantuan, “Kami telah meneken nota kesepahaman dalam penanganan bencana alam di berbagai wilayah yang keduanya memiliki perwakilan kepengurusan,” paparnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) Senkom Mitra Polri, Lukman A. Fatah, pihaknya telah mengadakan kerja sama dengan DPP LDII, dalam bidang penanganan bencana alam, “Pada wilayah kami memiliki anggota, mereka bekerja sama dengan warga LDII menangani bencana alam. Dari menyediakan tempat mengungsi, menjaga keamanan, hingga mengkoordinir bantuan,” ujarnya.

Chriswanto mengingatkan, ormas merupakan simbol dan implementasi dari civil society atau masyarakat madani. Keberadaan ormas adalah untuk memberdayakan warganya dan bermitra dengan pemerintah, “Keberadaan ormas sangat penting untuk membantu pemerintah, karena mereka dekat dengan masyarakat yang paling bawah,” papar Chriswanto.

Selain mengajak ormas berperan aktif di wilayah kebencanaan, ia juga meminta seluruh rakyat Indonesia mengubah pandangan mengenai lingkungannya, “Bangsa ini harus memiliki mental kebencanaan, karena posisi Indonesia berada di atas lempeng bumi paling aktif dan cincin api pasifik yang sangat aktif,” ujarnya.

Artinya, secara natural Indonesia berada pada garis bencana alam seperti erupsi gunung berapi, tanah longsor, dan gempa bumi. Untuk itu, ia mengingatkan setiap keluarga mempelajari bagaimana mengantisipasi bencana untuk menekan korban jiwa dan harta, “Dengan antisipasi, ada harapan korban jiwa dan harta bisa ditekan karena bencana alam tak bisa ditolak kehadirannya,” imbuhnya.

Ia memisalkan rakyat Jepang, yang sejak dini diajarkan beradaptasi dengan gempa bumi, tsunami, dan erupsi. Mereka belajar berlindung, mengevakuasi diri, dan menyediakan bekal untuk persiapan gempa. Rumah tangga di Jepang juga wajib memiliki persediaan makan untuk seminggu, yang disimpan secara khusus dan dipergunakan hanya saat bencana terjadi. Selain itu, warga Jepang telah dilatih sejak usia dini, agar mental mereka siap menghadapi bencana alam yang datang sewaktu-waktu.

Chriswanto juga mengingatkan agar ormas juga berperan aktif dalam pembangunan, dengan memberi masukan kepada pemerintah. Agar pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan keberlanjutan alam, “Wilayah-wilayah yang alih fungsi, dari area resapan menjadi permukiman atau berubah menjadi fasilitas umum atau pertanian, mengakibatkan air hujan tak terserap dengan baik. Inilah yang mengakibatkan musibah banjir,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan pembangunan yang memperhatikan kebijakan lokal, perekonomian bangsa bisa kian maju, dan berimbas pada kesejahteraan rakyat dan terjaganya alam, “Di sinilah peran ormas membantu pemerintah dalam pembangunan yang berkelanjutan,” tambah Chriswanto.

Jakarta (7/1). Perguruan Pencak Silat Nasional Aman, Selamat, Ampuh, Damai atau Persinas ASAD menghelat Musyawarah Nasional (Munas) V. Acara tersebut untuk memilih ketua umum sekaligus mengkonsolidasikan organisasi.

Acara yang dihelat di Padepokan Persinas ASAD pada Kamis (7/1/2021) dibuka secara resmi oleh Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta mewakili Menpora Zainudin Amali.

“Acara ini dihadiri sekitar 1.600 orang yang tersebar di 112 studio di seluruh Indonesia dan tujuh titik di luar negeri. Acara kami buat secara luring dan daring agar tetap menjaga protokol kesehatan,” kata Ketua Panitia Munas V Persinas ASAD, Kayat Sukayat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat (PB IPSI) Muhammad Taufik mengatakan, Persinas ASAD memiliki SDM yang krearif dan inovatif, “Persinas ASAD dengan kegigihan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan kreatif dalam teknik sehingga bisa mendahului para perguruan seniornya di IPSI,” ujarnya.

Kreativitas Persinas ASAD, menurut Muhammad Taufik, bisa menjadi stimuli perguruan lain, untuk melakukan pembinaan mental dan spiritual, “Stimuli ini penting, agar silat bisa tampil dalam olimpiade,“ ujar Muhammad Taufik.

Senada dengan Muhammad Taufik, Sekretaris Umum PB Persinas ASAD Teddy Suratmadji, inovasi di bidang teknologi sangat membantu pembinaan atlet, “Untuk latihan dan pertandingan kami membuat digital scoring, yang memungkinkan transparansi dalam perhitungan poin. Teknologi ini telah kami patenkan,“ papar Teddy.

Untuk membina dan memonitor perkembangan atlet ,berprestasi, PB Persinas ASAD memiliki ASAD Information System (AIS), “Teknologi ini untuk memantau tumbuh kembang atlet, dan kami terus bisa melacak keberadaan atlet berprestasi tersebut, jangan sampai kami kehilangan atlet yang potensial,” kata Teddy.

Ia juga menegaskan, inovasi teknologi yang dimiliki Persinas ASAD nantinya juga bisa dimanfaatkan perguruan lain, demi kemajuan seni bela diri pencak silat nasional.

Sementara itu, Deputi 3 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Raden Isnanta mengingatkan kembali, prestasi bukan satu-satunya target dalam olahraga, “Selain prestasi, hal yang penting adalah dengan olahraga, nilai-nilai luhur, sportivitas, dan karakter bangsa bisa dibangun, sebagai modal membangun bangsa, inilah revolusi mental sebagaimana pesan Presiden Jokowi,“ imbuhnya.

Pencak silat sebagai olahraga bertujuan untuk membangun derajat sehat jasmani dan rohani, “Dengan masyarakat yang sehat, tercipta imun yang sangat penting dalam menghadapi pandemi,” pungkasnya.

Munas Persinas ASAD, kembali memilih Brigjen TNI (Pur) Agus Susarso menjadi Ketua Umum, untuk menakhodai PB Persinas ASAD untuk lima tahun ke depan. (*)

Jakarta (5/1). Bangsa Indonesia memiliki tantangan berat dalam menjaga keutuhan wilayahnya, bukan terbatas pada persoalan pertahanan dan keamanan. Tapi juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, di tengah keberagaman agama, budaya, dan ras, adalah tantangan bangsa Indonesia.

“Pada era modern terdapat beberapa contoh negara yang bubar karena tak bisa mempertahankan persatuan, kesatuan, dan keberagamannya, seperti Yugoslavia dan Uni Sovyet. Alhamdulillah, bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang mampu menyatukan kebhinekaan bangsa Indonesia,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso.

Chriswanto berpendapat sejak berdirinya negara Indonesia, para founding father menyadari potensi tersebut, “Terbukti, sejak zaman penjajahan Belanda, perbedaan tersebut dieksploitasi untuk menaklukkan nusantara. Sementara pada era Indonesia modern, tak bisa dipungkiri masih terdapat prilaku intoleransi antarpenganut agama,” kata Chriswanto.

Chriswanto mendukung moderasi beragama yang dikampanyekan Kementerian Agama sejak 2019, “Bahkan jauh sebelumnya, sejak berdirinya Kementerian Agama pada 3 Januari 1945, toleransi menjadi perhatian Menteri Agama yang pertama H. Mohammad Rasjidi,” papar Chriswanto. Toleransi penting dikembangkan agar tak ada mayoritas yang menjadi diktator dan minoritas yang menjadi tiran, pungkasnya.

Demokrasi sebagai pilihan bangsa Indonesia, saat mendirikan negara ini, menurut Chriswanto, agar semua pihak bisa terakomodir, “Demokrasi yang disepakati para pendiri bangsa, agar rakyat dapat merasakan keadilan dan tak ada penindasan satu sama lain,” ujarnya.

Chriswanto mencatat, sejak Pemilu 2014 hingga 2019, bangsa Indonesia terpolarisasi. Bahkan, residu dari pesta demokrasi masih terasa hingga kini. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara negara memasuki 2021, untuk meningkatkan moderasi beragama, “Sikap moderat bukan berarti orang tersebut tidak kaffah dalam beragama, prilaku toleran adalah prilaku orang-orang saleh yang terdahulu. Justru karena ketakwaannya bisa memelihara kerukunan dalam bangsa yang majemuk,” paparnya.

Ia lalu mengisahkan Sayidina Umar bin Khattab saat menaklukkan Yerusalem, “Sang khalifah membiarkan para pemeluk Nasrani dan Yahudi tetap beribadah dan hak-haknya dijamin selama membayar pajak, sementara mereka yang menjadi muslim diwajibkan membayar zakat,” ujar Chriswanto. Namun, menurutnya sikap luar biasa Umar bin Khattab adalah saat Uskup Yerusalem Sophorinus, mempersilakannya salat di dalam Gereja Makam Kudus.

“Khalifah Umar menolak, dengan alasan bila ia salat di dalam gereja, dalam 100 tahun umat muslim bisa saja merobohkan gereja tersebut dan mengubahnya menjadi masjid,” imbuhnya. Khalifah Umar kemudian salat Dzuhur beberapa ratus meter dari gereja itu, dan benar saja di atas lokasi itu, kini berdiri Masjid Umar bin Khattab.

Menurut Chriswanto, apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab adalah bentuk toleransi. Ia tak ingin menzalimi umat Kristiani. Baginya, Gereja Makam Kudus juga harus dilestarikan agar umat Kristiani bisa tetap beribadah. Kisah keteladanan Khalifah Umar itu juga dikenang di dunia Barat, melalui buku Perang Suci: Dari Perang Salib hingga Perang Teluk (2003) karya Karen Armstrong.

Sementara itu Ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, Imam Subekti mengatakan, kami LDII di Jayapura sejak dulu terus berkomitmen menjaga toleransi antarumat beragama dan kebhinekaan melalui berbagai acara dan kegiatan.

“Semuanya bertujuan untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan, meski beberapa waktu belakangan kerap muncul isu-isu negatif yang berbau SARA, namun warga Jayapura tidak tersulut dan tetap berkomitmen menjaga kerukunan, karena toleransi dan kerukunan merupakan kebutuhan bersama”.

“LDII senantiasa menjaga Pancasila maupun kebinekaan serta berpartisipasi aktif dalam memelihara kerukunan baik ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah di manapun berada,” tambah Imam Subekti. (dew)

Jayapura, ldiijayapura.com – DPW LDII Provinsi Papua mengadakan pengajian akhir tahun untuk generasi muda yang dilaksanakan secara daring bertempat di rumah masing-masing dan kabupaten yang zona hijau bertempat di zona meeting yang ditentukan dengan tujuan menghindari terjadinya kerumunan dan kontak antar peserta dimasa pandemi.

Pengajian akhir tahun ini merupakan agenda rutin setiap akhir tahun yang biasanya tahun-tahun sebelumnya digelar disetiap Pimpinan Anak Cabang (PAC-setingkat kelurahan), Pimpinan Cabang (PC-setingkat kecamatan) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD-setingkat kecamatan) di seluruh tanah air.

“Pelaksanaan pengajian akhir tahun kali ini cukup istimewa dan unik, karena kami melaksanakannya di tengah pandemi Covid-19. Sesuai dengan Surat Edaran Walikota Jayapura, Bupati se-Papua dan Maklumat Kepala Kepolisian Negara Indonesia yang melarang kegiatan berkumpul di malam pergantian tahun baru, maka kami melaksanakan pengajian akhir tahun secara online,” ujar Ketua DPW LDII Provinsi Papua, H. Sugiyono, di sela-sela pelaksanaan pengajian akhir tahun, Kamis (31/12/2020).

Menurut H. Sugiyono, pelaksanaan pengajian akhir tahun ini sebagai bentuk pembinaan dan upaya untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat di malam pergantian tahun. Adapun pelaksanaan pengajian online menggunakan aplikasi teleconference Zoom Meetings.

“Kami secara rutin melaksanakan kegiatan pengajian akhir tahun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman ilmu agama dan menghindarkan mereka dari kegiatan yang tidak bermanfaat dan bahkan pada kegiatan yang berbahaya atau negatif yang biasanya terjadi dimalam pergantian tahun,” ujarnya.

“Pengajian tahun ini memang terasa berbeda dibandingkan dengan pengajian tahun sebelumnya. Meskipun demikian, generus agar tetap semangat dan semoga tidak mengurangi esensi dari kegiatan malam ini,” pungkas H.Sugiyono.

Sementara itu saat ditemui, Ketua Penggerak Pembina Generus (PPG) DPW LDII Provinsi Papua, H. Fauzul Kurniawan yang merupakan ketua panitia penyelenggaraan pengajian akhir tahun ini menjelaskan, “pembinaan generus tetap harus dilaksanakan meskipun dimasa pandemi seperti ini, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan”.

“Adapun materi Pengajian sesuai dengan program LDII yaitu Tri Sukses Generasi Penerus (Alim-Fakih, Berakhlak Mulya dan Mandiri) dan Enam Tobiat Luhur (jujur, amanah, mujhid-muzhid, rukun, kompak, kerjasama yang baik) maka materi pengajian tidak terlepas dari tujuan tersebut yaitu pengkajian Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW,” imbuh Fauzul. (dew)