Masa Pandemi, Presiden Jokowi Berencana Buka Munas IX LDII

Pengurus DPP LDII saat beraudiensi dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

Jakarta (28/3). DPP LDII sesuai rencana akan menggelar Musyawarah Nasional IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Munas IX LDII). Munas tersebut bakal dihelat di Padepokan Persinas ASAD di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Acara tersebut bakal digelar pada 7-8 Maret 2021.

“Kami telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 5 Maret lalu di Istana Bogor. Presiden bersedia membuka Munas IX LDII dikombinasi luring dan daring. Presiden berencana mengikuti acara pembukaan Munas LDII dari Istana Negara dengan pengurus harian, sementara peserta lainnya ada di Padepokan Persinas ASAD,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, M.Sc.

Acara ini menurut Chriswanto Santoso sangat strategis, “Meskipun dalam suasana pandemi, Munas ini harus tetap berjalan karena menunjukkan eksistensi dan profesionalitas sebuah organisasi kemasyarakatan,” paparnya. Untuk itu, ulama, jajaran pengurus harian DPP LDII, dan panitia memutuskan hanya Ketua DPW LDII dan tamu yang diundang secara khusus, yang menghadiri Munas tersebut.

Meskipun Ketua DPD LDII dan sekretaris hanya mengikuti secara daring, menurut Chriswanto mereka tetap berperan besar dalam kesuksesan acara serta gerak organisasi pada masa mendatang. Dalam Munas IX LDII, para pengurus LDII akan menajamkan program kerja berupa delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa.

Kedelapan program tersebut penguatan wawasan kebangsaan, dakwah, pendidikan umum, ekonomi syariah, kesehatan dan herbal, ketahanan pangan dan lingkungan, serta teknologi digital. Menurut Chriswanto, program tersebut telah dilaksanakan dan akan dipertajam pada saat Munas, “Kami telah melaporkan program-program tersebut kepada Presiden Jokowi pada 5 Maret lalu, dan Presiden berkomentar LDII selalu mendahului dalam berkontribusi kepada bangsa dan negara,” ujar Chriswanto.

Dengan kondisi pandemi dan Munas terus harus dilaksanakan mengingat strategisnya acara tersebut, Chriswanto mengajak seluruh pengurus LDII tetap bersemangat meskipun tidak hadir secara langsung.

“Saya ingin meyakinkan kepada saudara-saudara bahwa Munas kali ini dilaksanakan dalam kondisi yang khusus, namun tidak mengurangi nilai dan peran saudara dalam pencapaian Munas IX 2021 untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis dalam meningkatkan kontribusi LDII di era pemulihan bangsa saat ini,” tegasnya.

Chriswanto mengatakan Munas dihelat secara daring dan luring merupakan bentuk komitmen warga LDII, untuk membantu pemerintah menekan penularan Covid-19, “Kami memahami, penanggulangan pandemi Covid-19 bukan hanya tugas negara, namun jadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa,” ujar Chriswanto.

Senada dengan Chriswanto, Ketua Panitia Munas IX LDII, Rulli Kuswahyudi mengatakan untuk menekan penularan Covid-19, panitia berencana menempatkan 2.500 peserta munas pada 500 studio yang tersebar di seluruh Indonesia, “Mereka yang hadir secara langsung di studio utama, kami batasi hanya 250 orang termasuk panitia, kami menggunakan Padepokan Persinas ASAD dengan luas bangunan 2.500 m2 sehingga antar peserta bisa berjarak. Sementara ribuan lainnya tersebar di studio-studio mini,” ujar Rulli.

Panitia Munas IX LDII telah meminta kepada DPW dan DPD LDII di seluruh Indonesia, untuk menerapkan protokol kesehatan di studio-studio mini, “Di antaranya pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker,” imbuhnya.

Hal lain menurut Rulli yang tak kalah pentingnya, peserta yang mengikuti pembukaan Munas di Istana Negara harus diswab. Para peserta yang hadir di studio juga akan menjalani rapid antigen, “Mereka yang reaktif, kami sediakan ruang karantina agar bisa langsung isolasi mandiri dan masih bisa memantau jalannya Munas dengan menyaksikannya pada televisi,” imbuh Rulli Kuswahyudi.

Ia berharap berbagai prosedur dalam protokol kesehatan yang diterapkan pada Munas IX LDII, bisa menghambat penyebaran virus. Sehingga acara tetap berlangsung, mengingat pentingnya acara tersebut.

Sementara itu Ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, Imam Subekti menyatakan Kabupaten Jayapura siap mengikuti Munas LDII bertempat di Studio DPD LDII Kabupaten Jayapura, Jl. Yahim No. 70, Dobonsolo, Sentani, dengan dilengkapi beberapa tambahan fasilitas penunjang yang baru.

“Adapun peninjau munas dari Kabupaten Jayapura akan kami terapkan protokol kesehatan yang ketat seperti wajib memakai masker, menjaga jarak, dan kami siapkan pula tempat cuci tangan, handsanitizer serta termogun”.

“Semoga Munas LDII yang ke-9 ini dapat berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan keputusan dan rekomendasi yang dapat meningkatkan kontribusi LDII untuk bangsa dan negara”, tutup Imam Subekti. (dew)

LDII Kecam Bom Bunuh Diri Di Makassar

Ketua Umum DPP LDII, KH. Chriswanto Santoso, M.Sc

Jakarta (28/3). Aksi teror bom bunuh diri yang menyasar Katedral Makassar, mengundang keprihatinan DPP LDII. Aksi yang melukai sembilan jemaat dan menewaskan pelaku, menurut Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso merupakan serangan terhadap kemanusiaan, karena dilakukan pada saat bangsa Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19.

“Kami warga LDII mengutuk peristiwa tersebut, karena bukan hanya aksi teror bermotif ideologi tapi juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Serangan saat pandemi, tentu dilakukan oleh mereka yang mengabaikan perikemanusiaan,” tegas Chriswanto Santoso.

Chriswanto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersabar diri dan tak terprovokasi, “Tak satupun ajaran agama di Indonesia ini yang mengajarkan kekerasan terhadap umat beragama lainnya. Bahkan kekerasan tak pernah menyelsaikan masalah, bila dibalas dengan kekerasan. Luka yang ditimbulkan sangat dalam seperti kerusuhan antaragama yang pernah terjadi di Indonesia.

“Masyarakat harus bersabar dan tenang, dan menyerahkan kasus ini kepada aparat keamanan yang menangani tindak terorisme,” imbuh Chriswanto Santoso. Serangan terorisme biasanya menyasar ke rumah-rumah ibadah, yang bisa menimbulkan rasa antipati terhadap agama lain.

Sikap tersebut bisa memicu terganggunya modal sosial bangsa berupa kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan antarumat beragama, “Modal sosial merupakan penopang pembangunan bangsa, bila hal tersebut terganggu, terganggu pula kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuh Chriswanto.

Keretakan bangsa akan menimbulkan efek berantai, yang mengakibatkan runtuhnya sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Bila hal itu terjadi, punahlah negara dan bangsa Indonesia. Inilah yang disasar para pelaku teror, “Mereka memaksakan ideologinya, agar negeri ini menjadi yang mereka inginkan, jauh dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” tegasnya.

Chriswanto mengimbau agar aparat keamanan mengusut tuntas kasus serangan bom bunuh diri itu. Membongkar jaringan mereka, merupakan hal yang penting untuk menghentikan aksi teror, “Menyelesaikan masalah ini menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia, karena pelaku telah melukai perasaan bangsa Indonesia yang tengah menghadapi pandemi Covid-19,” imbuh Chriswanto.

Ia juga meminta berbagai pihak, terutama para tokoh-tokoh agama untuk meningkatkan komunikasi serta menjaga kerukunan umat, “Para tokoh agama agar dapat menenangkan pengikutnya, agar suasana ketertiban dan keamanan terus terpelihara,” ujarnya.

Menurut Chriswanto, aksi terorisme tersebut jangan dikaitkan dengan agama. Sebab, tak tada agama yang mengajarkan tindakan kekerasan. Sebaliknya, ajaran agama yang penting adalah hubungan yang baik antar manusia dan antar umat beragama, “Islam dan agama-agama lain yang ada di Indonesia saling mencintai dan menghargai antar sesama,” tambahnya.

Senada dengan Ketum DPP LDII, Ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura Imam Subekti mengutuk peristiwa aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar.

“Saya mengutuk keras aksi pengeboman tersebut dan menyatakan turut berbelasungkawa kepada korban yang tidak berdosa maupun keluaganya,” kata Imam Subekti.

“Saya berharap agar aparat keamanan dapat segera mengungkap motif dan menangkap jaringan pelakunya,” terangnya.

“Mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa, tetap jalin dan tingkatkan kerukunan antar umat beragama, bahwa aksi teror bom bunuh diri ini tujuan dari mereka ingin merusak persatuan, kerukunan, dan ingin menimbulkan keretakan bangsa”, tambah Imam Subekti. (dew)

Ketum DPP LDII: Ketahanan Pangan Berkelanjutan Vital Bagi Stabilitas Bangsa

Jakarta (22/3) – Pangan merupakan kebutuhan vital bagi keberlangsungan bangsa. Terlebih saat pandemi Covid-19, kebutuhan pangan berkelanjutan sangat diperlukan. LDII telah berkomitmen membantu menjaga ketahanan pangan.

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, menyampaikan hal tersebut dalam webinar bertajuk “Ketahanan Pangan Berkelanjutan pada Era Pandemi”, yang digelar oleh DPP LDII jelang Munas ke-9 LDII, pada Sabtu (20/3). Acara secara daring itu diikuti oleh jajaran pengurus DPP, DPW dan DPD LDII se-Indonesia.

Hadir empat narasumber, Andriko Noto Susanto Plt. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Apik Karyana Plt. Staf Ahli Bidang Pangan dan Energi Kementerian Lingkungan Hidup, Tisna Umaran, Kepala Dinas Pertanian Kab. Bandung dan Rubiyo, Peneliti Ahli Utama, BBP2TP, Kementerian Pertanian dengan moderator Sudarsono, Guru Besar IPB yang juga salah satu Ketua DPP LDII.

“Pangan merupakan kebutuhan penting untuk menjadikan Indonesia stabil. Apalagi tidak semua provinsi di Indonesia memiliki potensi ketahanan pangan secara merata,” ujar Chriswanto saat membuka pelaksanaan webinar.

LDII perlu program dan strategi untuk mengimplementasikan sumbangsih kepada bangsa Indonesia dalam aspek diversifikasi dan ketahanan pangan berkelanjutan.

Dalam webinar tersebut Andriko Noto Susanto, mengungkapkan bahwa sinergi antar lembaga masyarakat penting dalam menjaga ketahanan pangan pada era new normal.

Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun, sehingga berpotensi berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia. “Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, orang tidak dapat bekerja dan mengalami PHK, sehingga harus bergantung pada bantuan pangan,” ujarnya.

UU No. 18 tahun 2012 tentang Sistem Pangan Nasional mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar menusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

“Menghadapi tantangan dan dampak pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian mempunyai kebijakan meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, menjaga stabilitas harga dan mengembangkan stok penyangga (buffer stock) dan mengintervensi pasar. Target dari kebijakan tersebut adalah ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani,” jelas Andriko.

Penyediaan pangan bukan hanya tugas dari Kementerian Pertanian saja, namun harus terjadi sinergi antara semua lembaga yang ada di masyarakat.

Sementara itu, Rubiyo menegaskan bahwa berbicara pangan berarti memastikan satu-per-satu penduduk Indonesia tidak kelaparan. “Bagaimana program kemandirian pangan, kedaulatan pangan, keamanan pangan nasional, dan ketahanan pangan nasional dilaksanakan dengan baik, merupakan pertanyaan yang harus dijawab semua pemangku kepentingan” ungkapnya.

Peningkatan produksi pangan dapat dimulai dengan melakukan optimalisasi lahan pertanian. “Perlu dibuat model pertanian berkelanjutan yang tepat guna dan ekonomis, sebab selain untuk menghasilkan produk pangan dalam jangka panjang juga dapat menghasilkan produk pangan dalam jangka pendek secara berkelanjutan,” urainya.

Pandemi Covid-19 berdampak pada kapasitas dan produktivitas produk pertanian, produksi pangan, dan akses pemasaran. “Sehingga dapat memberikan dampak pada sektor ekonomi, pengangguran, daya beli, akses terhadap pangan, kemiskinan dan malnutrisi,” ujarnya.

Indonesia perlu tetap meningkatkan berproduksi, meningkatkan aneka produk dan kualitas produk pertanian, menjaga dari fluktuasi harga (stabil), memastikan kelancaran distribusi antar pulau, antar provinsi dan perlunya mengantisipasi kekeringan.

“Sinergi pangan dan energi berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah dapat menjadi jawaban menghadapi tantangan tersebut,” ungkapnya.

Praktiknya, membangun ketahanan pangan dapat dimulai dari aspek pangan mandiri. “Aksinya dapat dimulai dari program pertanian masuk sekolah, pertanian pesantren, dan penguatan lumbung pangan masyarakat,” jelasnya.

Secara sederhana, ketahanan pangan dapat dibangun dari rumah, melalui teknologi vertikultur (budidaya tanaman secara vertical), sistem pot, dan budidaya sayuran di lahan sempit.

Dari sisi lingkungan, Apik Karyana mengatakan bahwa untuk mengatasi penyusutan ketersediaan lahan, kawasan hutan sosial dapat dimanfaatkan untuk produksi pangan. “Hutan dapat dijadikan lumbung pangan, contohnya panen hasil hutan non-kayu seperti madu dan menjadikan sela-sela hutan sebagai lahan produksi pangan,” ungkapnya.

Mengelola Hutan untuk Kebutuhan Pangan

Dalam 10 tahun terakhir, kawasan hutan peruntukkannya lebih banyak ke sektor swasta (korporasi atau perusahaan), sedangkan akses masyarakat itu sendiri hanya sebesar 4,14 persen dibanding swasta yang memiliki akses lebih dari 95 persen. Dengan kebijakan pemerintah, hal ini mulai dirubah dan hasilnya terlihat dari data tahun 2021 akses masyarakat telah meningkat menjadi 18.6 persen. Idealnya, ke depan masyarakat dapat mengelola sebesar 30 persen kawasan hutan melalui pola kemitraan.

“Kebijakan yang memberikan porsi lebih besar kawasan hutan kepada masyarakat inilah yang disebut Perhutanan Sosial,” kata Apik.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hutan sosial diberikan untuk pemerataan ekonomi dan reformasi agraria. Pola perhutanan sosial diberikan dalam lima skema, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan nagari, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan. Dalam bentuk hak pengelolaan kurang lebih tiga puluh tahun dan bisa diperpanjang hingga tujuh puluh tahun. Dengan pemberian hak pengelolanini masyarakat mendapat kepastian hukum dalam memanfaatkan kawasan hutan.

Apik mendefinisikan perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Diatur dalam regulasi Peraturan Menteri KLHK No. 83 yang telah diubah menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja, sehingga mudah dalam perizinannya.

“Akses legal diberikan langsung dari Menteri LHK dengan nama “persetujuan” sebagai pembeda dari pemberian akses kepada sektor swasta. Dan perhutanan sosial ini bukan sebagai hak kepemilikan lahan, namun hanya sebatas akses kelola, tidak bisa dialihfungsi, bisa mendapat dana desa dan beberapa kemudahan lainnyasebagainya,” kata Apik.

Perhutanan sosial digadang mendukung pengembangan sistem pangan nasional. Targetnya adalah pengurangan kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, serta pengelolaan hutan lestari.

“Masyarakat bisa melakukan kegiatan agro-forestry dengan memperhatikan kearifan lokal. Dari kementerian hanya memberikan pola kemitraan, akses modal, akses pasar, dan off taker agar memenuhi target tersebut,” jelas Apik.

Realisasi capaian perhutanan sosial hingga 18 Maret 2021 mencapai 6.899 unit SK hak pengelolaan lahan. Yang terpenting, setelah mendapat SK harus mendatangkan hasil atau kemanfaatan dan produktivitas.

KLHK juga meminta konvergensi lintas kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam pelaksanaan program ini, terutama membantu mereka yang lemah dari segala aspek, “Ujungnya agar kelompok tani menjadi sejahtera,” ujar Apik.

Senada dengan Apik, Tisna Umaran mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya logistik pangan karena keterbatasan aktivitas.

“Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada terganggunya sistem logistik pangan karena keterbatasan aktivitas dan terganggunya rantai pasok. Dampak lanjutannya di satu sisi menyebabkan masyarakat kehilangan akses dan di sisi lain akibat turunnya permintaan berdampak pada menurunnya harga komoditas pertanian saat terjadi panen sebagai akibat berkurangnya kegiatan masyarakat,” ujar Tisna.

Menanggulangi permasalahan yang terjadi, Dinas Pertanian Kab. Bandung melaksanakan kegiatan. Gelar Produk Pertanian dan penjualan paket sayuran dengan harga Rp15.000-20.000 per paket bekerjasama dengan PKK, dharma wanita dan petani produsen.

Program lainnya berupa pemberian bantuan dua ribu paket sayuran dibagikan pada enam kecamatan yang terdampak Covid-19. Pembuatan kesepakatan bersama dengan TaniHub tentang pengembangan ekosistem usaha berbasis pertanian. Memfasilitasi petani dan konsumen melalui pengembangan media layanan pemasaran secara online. Proyek korporasi hortikultura bertempat di Ponpes Al Ittifaq, Kec. Rancabali dikembangkan sebagai pelopor santri beragribisnis.

“Proyek korporasi kopi untuk menaikkan kelas kopi di Kab. Bandung, Petani milenial, Agro Edu Wisata merupakan contoh lain. Padat karya penanaman kopi, padat karya pembangunan kandang komunal, dan pengembangan teknologi complete feed block, sebagai inovasi pakan ternak terbaru bergizi tinggi yang dapat disimpan lama tanpa harus sering menyabit rumput,” tutupnya.

Kapolres Nabire : LDII Aktif Membina Umat Dengan Green Dakwah, Disampaikan Saat Pembukaan Da’i Kamtibmas LDII Nabire

Kapolres Nabire beserta Forkopimda didampingi Pengurus Harian DPD LDII Kabupaten Nabire

NABIRE (25/3/2021)- Bertempat di Aula Ganjar Waluyo, Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nabire Jl. Surojo Tanojo, SH Kelurahan Karang Mulia Nabire Papua, Kamis, 25 Maret 2021 telah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM DAI Kamtibmas bagi Pengurus dan DAI LDII Kabupaten Nabire.

Peserta kegiatan ini berjumlah 70 orang yang terdiri dari Pengurus LDII Nabire dari berbagai tingkatan, DA’I LDII se-Kabupaten Nabire, anggota Polres Nabire, Kementerian Agama Kabupaten Nabire, FKUB Kabupaten Nabire, serta STAIS Asyafi’iyah Nabire. Dengan masih berlakunya masa pandemi Covid- 19, maka Kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan.

Ketua DPD LDII Kabupaten Nabire H. Nuryadi, S.Pd.,M.MPd dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM DA`I Kamtibmas ini sebagai tindak lanjut dari kunjungan silaturohim Bapak Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si ke Kantor DPP LDII Jakarta beberapa waktu yang lalu.

LDII merupakan salah satu Ormas Islam di Indonesia yang bergerak di bidang Dakwah. Dengan program Green dakwah, LDII ingin bersinergi dengan POLRI sehingga stabilitas keamanan yang kondusif di tengah-tengah masyarakat dapat tercipta scara optimal. Nuryadi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolres Nabire beserta jajarannya atas kerja sama dalam kegiatan ini, dan diharapkan dalam kesempatan yang lain LDII dan POLRI melalui Polres Nabire dapat bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan lainnya.

Kapolres Nabire AKBP. Kariawan Barus, SH.,S.I.K.,M.H dalam sambutannya yang di lanjutkan dengan paparan materi menyampaikan bahwa, POLRI bekerja sesuai Tupoksi yang tertuang dalam amanah Undang-undang antara lain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dimasyarakat. Lebih lanjut Kapolres menjelaskan bahwa untuk menciptakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Nabire ini merupakan tanggung jawab kita bersama, dan jika dapat terlaksana dengan baik maka hal tersebut dapat menjadi benteng Negara yang kokoh.

Tugas dan tanggung jawab kita menjaga agar NKRI tetap tegak, toleransi antar umat beragama harus terus terpelihara walaupun banyak perbedaan dalam beragama dimasyarakat itu merupakan hal yang indah. Dakwah adalah perbuatan nyata untuk saling syiar-syiar kepada umat sehingga damai tetap terjaga.

”Konsep penyelenggara negara adalah bagaimana pembinaan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, namun apabila rakyat ingin sejahterah maka harus mau bekerja dan berkembang” ungkap Kariawan Barus.

Para tamu undangan dan Peserta peningkatan kapasitas Da’i Kamtibmas LDII Nabire

Saat ini upaya penyeselaian masalah di masyarakat dengan pendekatan sosial budaya dan agama dirasa lebih efektif, Lebih lanjut Kapolres Nabire juga memberi apresiasi kepada LDII Nabire yang selalu aktif dalam membina umat dengan program andalannya yaitu Green Dakwah.

Dalam paparan materinya, Kapolres Nabire menyampaikan bahwa koordinasi dan hubungan kerja DaI Kamtibmas dengan Polri antara lain yaitu wajib melaporkan kegiatan DaI Kamtibmas kepada POLRI secara periodik serta mau menerima petunjuk –petunjuk yang diberikan Polri dalam rangka Kamtibmas di lapangan.

Sejauh ini Nabire Pasca Putusan MK, saat ini semua pihak sedang mempersiapkaan sesuatu yang berkaitan dengan PSU, ini juga merupakan suatu hal yang harus kita jaga bersama. Di akhir materinya, Kapolres berpesan mari kita bekerja sama untuk menjaga masyarakat agar tercipta Nabire yang aman dan damai untuk kesejahteraan kita bersama. Sebagai tokoh agama para Da’i Kamtibmas harus bisa berbicara yang baik dan benar.

Selanjutnya materi yang disampaikan oleh Ketua FKUB Kabupaten Nabire Pdt. Yunus Mbaubedari, S.Th dengan judul “Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama”, acuan FKUB bekerja yaitu sesuai uraian yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama. Agama boleh berbeda namun bagaimana umat masing-masing dapat hidup dengan damai dan harmonis bersama dalam bingkai NKRI, untuk umat muslim merupakan salah satu tugas dari Da’i Kamtibmas.

Yunus Mbaubedari juga menyampaikan salah satu tugas FKUB yaitu melakukan komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, serta menyalurkan aspirasi ormas agama dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di akhir materinya, Yunus Mbaubedari menyampaikan pesan damai “ Tebarkanlah kasih untuk makhluk di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihimu”.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire Yafet Iyai, S.Th yang juga merupakan pemateri ketiga dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM DA`I Kamtibmas ini menyampaikan materi tentang moderasi beragama.

Yafet mengatakan Indonesia merupakam Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga warga negara Indonesia wajib memiliki agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Ini juga merupakan hal yang mendasari untuk saling menjaga toleransi dalam beragama. Implementasinya dilapangan, maka Da’I Kamtibmas harus bisa menterjemahkan dalam berdakwah kepada umat sehingga terbangun kesadaran masyarakat untuk hidup harmonis dan Damai, karena Damai itu indah.

Setelah materi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, maka kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM DAI Kamtibmas bagi Pengurus dan DAI LDII Kabupaten Nabire di tutup dengan doa bersama yang di pimpin oleh Ustad Arbi Muhlis selanjutnya diadakan ramah tamah. (NAM)

Temui LDII, Menag Yaqut Cholil Tekankan Masalah Berbangsa Selesai Bila Umat Islam Bersatu

Ketua umum DPP LDII, KH. Ir. Chriswanto Santoso, M.Sc bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta (16/3). Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso bersama pengurus harian, menemui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama RI, Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (16/3). Menag Yaqut Cholil mengapresiasi kontribusi dan kerja sama LDII bersama pemerintah hingga saat ini.

Dalam pertemuan itu, Menag Yaqut Cholil menyoalkan masalah persatuan umat. Menurutnya, jumlah umat Islam lebih dari 80 persen penduduk Indonesia. Jika ukhuwah dan sinergi antar umat Islam terwujud, maka masalah kesatuan persatuan bangsa sudah selesai.

“Saya sampaikan di awal, Kementerian Agama RI milik semua agama. Di dalamnya ada agama Islam. Ada ribuan ormas di bawah naungan kementerian agama, sepertu NU, Muhammadiyah, dan LDII. Saya mendukung sinergi dan kerja sama antar ormas Islam dengan Kemenag dalam membangun ukhuwah Islamiyah,” ujarnya.

Menag Yaqut Cholil juga menuturkan, agama dan negara sejatinya saling membutuhkan dan saling mengokohkan untuk mewujudkan peradaban suatu bangsa. Untuk itu, Kemenag RI mendukung penguatan identitas keagamaan.

“Penguatan identitas keagamaan di satu sisi dan penguatan identitas kebangsaan di sisi yang lain tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Konsep itu harus tetap diletakkan dalam satu kotak untuk melahirkan moderasi beragama dan bernegara,” ujarnya.

Pengurus DPP LDII beraudiensi dengan Menteri Agama RI

Hanya karena perbedaan khilafiah antar sesama agama Islam, bahkan perbedaan etnis dan agama seharusnya tidak menghambat terwujudnya persaudaraan sebagai sebuah bangsa. Justru kesalehan beragama dan loyalitas bernegara harus saling mendukung satu sama lain. “Dengan kata lain, kita bisa menjadi umat saleh sekaligus warga negara baik,” ujarnya.

Bagaimana bentuk dukungan Menag Yaqut Cholil Qoumas? Menurutnya, banyak program yang bisa disinergikan dengan ormas-ormas. “Ada kemandirian pesantren dan pengembangan madrasah kita bisa sinergikan. Setelah Munas LDII nanti kita akan sinergikan kembali dan duduk bersama membahas teknis dengan Kemenag,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga, Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menyampaikan sedikit tentang masalah kebangsaan yang harus diangkat bersama. Khususnya antara Kementerian Agama RI sebagai perwakilan pemerintah dengan ormas-ormas Islam. Ia selanjutnya menyampaikan apa yang telah LDII kontribusikan untuk Bangsa Indonesia.

“LDII telah berkontribusi di berbagai bidang. Di bidang pendidikan karakter, LDII membangun portal pondokkarakter.com. Di bidang ketahanan pangan, warga LDII membangun urban farming, pemanfaatan lahan gambut, dan penggunaan artificial intelegence dalam pertanian di Garut. selanjutnya di bidang ekonomi syariah, LDII membangun ekonomi digital, hingga ketahanan keluarga untuk ketahanan bangsa,” Chriswanto menjelaskan.

Di akhir pertemuan, DPP LDII meminta Menag Yaqut Cholil untuk hadir dan memberikan pengarahan dalam Munas IX LDII pada 7-8 April 2021. Acara itu, rencananya dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Kapolri: LDII Itu Ormas yang Paling Kompak Sebagai Modal Menjaga Kamtibmas

Kapolri beserta jajaran sedang bersilaturahim dengan Ketua Umum DPP LDII beserta pengurus harian lainya di Kantor DPP LDII, Patal Senayan Jakarta.

Jakarta (9/3). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melanjutkan silaturahim ke ormas-ormas Islam. Ia mendatangi Kantor DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jalan Tentara Pelajar, Patal Senayan, Jakarta Selatan, pada Selasa (9/3/2021). Sigit bersama dengan rombongannya tiba di kantor DPP LDII sekitar pukul 10.00 WIB.

Setibanya di lokasi, Sigit langsung disambut pengurus LDII dan segera masuk ke gedung tersebut. Menurut Sekretaris DPP LDII Hasyim Nasution, Kapolri berkunjung ke DPP LDII bertujuan untuk silahturahmi, “Hal ini masih dalam rangkaian kunjungan kerja ke ormas-ormas setelah Jenderal Polisi Sigit Prabowo dilantik menjadi Kapolri,” kata Hasyim.

Dalam kunjungan itu, Sigit didampingi Wakabareskrim Irjen Syahardiantono, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, dan Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Pertemuan bersama pengurus DPP LDII pun dilakukan secara tertutup sehingga awak media dilarang untuk melakukan peliputan. Sebelumnya, Sigit terlebih dahulu telah bersilaturahmi dengan PBNU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ormas lainnya.

Kunjungan ke ormas-ormas Islam ini bertujuan untuk silaturahmi dan memperkuat jalinan antara umara dan ulama dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Menurut Sigit, LDII merupakan ormas Islam yang selalu rukun dan kompak, degan kekompakannya itu LDII bisa membantu menciptakan suasana Kamtibmas yang kondusif. (LINES)

Ketum DPP LDII: Polri dan Ormas Harus Memiliki Kesamaan Pikir dan Gerakan

Kapolri hadir di Gedung DPP LDII, disambut oleh pengurus DPP LDII

Jakarta (9/3). Kapolri Jenderal Pol. Sigit Listyo Prabowo bersilaturrahim ke DPP LDII, menemui jajaran pengurus DPP LDII. Lawatan tersebut, merupakan bagian dari kunjungan berseri Sigit Listyo menemui ormas-ormas Islam, untuk menciptakan sinergi dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Polri memiliki pekerjaan besar, apalagi di tengah upaya penanggulangan wabah Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, dan menjaga situasi kamtibmas yang nyaman dan kondusif,” paparnya di Kantor DPP LDII, di Patal Senayan, Jakarta Selatan pada Selasa (9/3).

“Kami perlu kerja sama dan alhamdulillah, kami banyak berdiskusi dengan Ketua Umum DPP LDII dan pengurus LDII yang lain, sehingga program Kamtibmas dan beberapa program lain yang bisa kami sinergikan di lapangan akan kami terus kembangkan,” ujarnya.

Kapolri Sigit pun ingin kehadiran Polri bersama ormas-ormas dan tokoh-tokoh masyarakat, bersinergi mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. “Kami kawal program Kamtibmas bersama-sama. Seluruh kegiatan yang sebenarnya untuk masyarakat dan bangsa agar bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kapolri beserta jajaran sedang silaturahim dengan Ketua Umum DPP LDII beserta pengurus harian lainya.

Berkaitan dengan hal itu, Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso memahami bahwa permasalahan bangsa bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata. LDII sebagai salah satu komponen bangsa juga punya bagian tanggung jawab menjadikan Indonesia aman dan sejahtera.

“Bagi kami sebagai lembaga dakwah, dakwah bisa berjalan kalau Indonesia juga aman dan pada kondisi stabilitas ekonomi dan keamanan terjamin. Apalagi pada kondisi pandemic Covid -19, banyak permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Kita harus mengkonsolidasikan ide atau taswiatul manhaj menjadi gerakan tansiqul harokah,” ujarnya.

Gerakan tansiqul harokah adalah gerak yang sama dalam istilah umat muslim. Dalam kunjungan ini, Chriswanto Santoso sangat bersyukur atas kunjungan Kapolri Sigit. Menurutnya, Kapolri telah berupaya melakukan taswiatul manhaj, yaitu upaya menyamakan pikiran, visi-misi, dan persepsi.

“Kebetulan selama ini sudah ada sinergi, maka setelah ini kami menerjemahkan ke dalam tansiqul harokah, dan langkahnya pun harus seiring. Ini kami harapkan akan menjadi percepatan pemulihan kondisi Indonesia ke depan agar menjadi lebih baik. Baik itu bidang kesehatan, ekonomi, maupun kondisi sosial,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, harapannya program-program LDII dengan Polri terkait urusan bangsa bisa semakin sinergi dan kompak, untuk menyukeskan program Generasi Emas Indonesia 2045.

Dalam pertemuan itu, Chriswanto Santoso berharap Kapolri bisa hadir dalam Munas IX LDII. Rencananya, Munas LDII akan dihelat di Ponpes Minhaajurrosyidiin, Jakarta pada 7-8 April 2021.

“Peserta daring yang hadir sebanyak 3.500 orang dari 300-an titik studio DPW dan DPD serta Ponpes LDII di seluruh Indonesia. Sementara peserta luring sebanyak 141 perwakilan DPW LDII,” ujar Chriswanto. LDII berharap Kapolri bisa hadir memberikan wawasan kebangsaan kepada peserta sebagai bentuk tansiqul harokah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara Perlu Turun Tangan dalam Ketahanan Keluarga, Agar Bangsa Indonesia Tetap Eksis

Ketua Umum DPP LDII, Ir. KH. Chriswanto Santoso, M.Sc didampingi pengurus DPP lainya saat webinar Peran Keluarga Dimasa Pandemi, Sabru (27/02/2021)

Jakarta (28/2). Membangun sebuah peradaban dimulai dari keluarga. Dari keluarga yang berdaya, lahirlah sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas, produktif, berkarakter, serta berdaya saing sehingga nantinya tercipta ketahanan bangsa yang baik.

Hal itu menjadi pembahasan dalam webinar yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah (PAD) DPP LDII, berjudul ‘Peran Agama Dalam Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi’. Webinar ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan jelang Munas IX LDII.

Acara itu menghadirkan Endang Maria Astuti angota DPR RI komisi VIII, Amich Al Humami Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, KH. Adnan Harahap
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maya Septiana dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Maria Ulfah Anshor dari Komisioner Komnas Perempuan, Nana Maznah Zubir psikolog dan pemerhati masalah keluarga, dan KH. Aceng Karimullah, Ketua Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah DPP LDII.

Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso mengatakan, pembangunan SDM berasal dari elemen paling kecil yaitu lingkup keluarga. Termasuk mempersiapkan karakter unggul, pada saat Indonesia menikmati bonus demografi yang disebut-sebut pemerintah sebagai Indonesia Emas 2045.

“Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak kasus sosial yang muncul misalnya kekerasan rumah tangga. Juga terjadinya tindak kriminal bermula dari rumah tangga yang kurang terbina dan tidak memiliki ketahanan yang bagus. Selain itu, kasus-kasus pelemahan ekonomi, kesehatan dan sosial dapat menjadi salah satu pemicu. Karena itu keluarga yang harmonis akan menciptakan ketahanan bangsa yang baik,” ujar Chriswanto.

Terkait hal tersebut, Maya Septiana, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengatakan, bonus demografi yang dimiliki harus didukung dengan penyiapan SDM cerdas, produktif, dan berkarakter, “Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat kualitasnya harus ditingkatkan dengan mengembangkan berbagai strategi pengembangan SDM,” ucap Maya.

Menurutnya, mengacu pada arahan Presiden Jokowi kepada Kementerian PPPA, untuk meningkatkan peran perempuan terutama ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak.

Senada dengan Maya, psikolog pendidikan keluarga menyebut peranan seorang ibu sangat penting. Seorang ibu menghadapi anak-anak lengkap dengan problematika buah hatinya selama 24 jam. Terlebih saat pandemi, ibu juga berperan sebagai pengganti ‘guru sekolah’ anak-anak, selain mengurus rumah tangga.

“Sumber emosi dalam keluarga adalah ibu, suasana emosi ibu memiliki efek positif dan negatif pada suasana di rumah. Sangat mempengaruhi kesejahteraan emosional keluarga secara keseluruhan. Ibu yang bahagia akan membuat keluarganya bahagia,” kata Nana.

Karena itu, penting bagi ibu mengatur strategi untuk tetap berhubungan dengan dirinya, berhubungan dengan pasangannya, dan berhubungan dengan anak- anaknya. Menumbuhkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan dalam diri Ibu untuk keluarga, Nana menambahkan.

“Yang perlu ibu lakukan dengan dirinya sendiri adalah menciptakan pengaturan waktu untuk memperkaya diri. Maksudnya memberikan kesempatan pada diri sendiri untuk mempelajari hal yang diminati di samping mengurus rumah tangga,” ujarnya.

Kedua, hal yang perlu ibu lakukan agar hubungan terjaga dengan pasangan seperti meluangkan waktu bersama pasangan. Seorang ibu harus punya waktu khusus hanya berdua bersama pasangan, sehingga tetap terjalin hubungan yang sehat.

Lalu ketiga, adalah menjaga hubungan seorang ibu dengan anak-anaknya. Biasanya anak meniru cara orangtua berkomunikasi dan mengikuti karakter orang yang menarik keingintahuannya.

Kekerasan Terhadap Perempuan
Dalam webinar tersebut juga mencuat kekerasan yang dialami perempuan dan anak belum mengalami penurunan dari tahun ke tahun. “Fenomena ini menjadi keprihatinan berbagai pihak,” ujar Anggota DPR dari Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, yang jadi salah satu pembicara pada webinar tersebut.

Persentase kenaikan angka kekerasan kepada perempuan misalnya, banyak disebabkan dari kekerasan seksual dan fisik berdasarkan data Komnas Perlindungan Perempuan. Kasus kekerasan domestik itu, menurutnya membutuhkan kehadiran negara.

“Negara juga memiliki peran melindungi anak dan perempuan dari kekerasan melalui kebijakan yang dibuat dalam undang-undang yang harus bisa menjamin hak perlindungan itu, termasuk meratifikasi konvensi internasional terkait kekerasan terdahap perempuan dan anak,” imbuhnya.

Ia mengatakan, pemberdayaan anak dan perempuan tidak mudah karena itu perlu dukungan kuat terutama dari Kementerian PPPA, “Karena anak adalah pertaruhan masa depan bangsa, demikian juga perempuan. Jika perundang-undangan itu kita abaikan, justru akan menjadi anak dan perempuan jadi korban kembali,” kata Endang.

Ketika negara sudah menjamin perlindungan kepada perempuan dan anak, maka selanjutnya keluarga juga perlu bimbingan, arahan, terutama pendidikan agama. “Agar hak anak dapat terlindungi dari masalah seperti kecanduan pornografi, kecanduan gawai, serta pengaruh lingkungan yang buruk,” kata Endang memaparkan.

Upaya perlindungan perempuan dan anak akan menjadi tantangan jika koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih tidak sejalan. Faktor lainnya seperti masih tingginya kemiskinan dan banyaknya tayangan atau tontonan yang tidak ramah anak dan perempuan. Endang menegaskan, jika anak itu melihat maka perlu ada orang dewasa atau orangtua yang mendampingi dan menjelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti anak.

Lalu rendahnya kesiapan menikah, masalah ini didorong dengan tidak adanya pendidikan agama mengenai kehidupan berumahtangga sehingga akan timbul masalah dalam mendidik anak nantinya. Endang berharap, semoga kedepannya perlindungan terhadap anak dan perempuan terus berjalan.