Ini Pesan Ketua LDII Papua Saat Rakor UB-BMT Se-Papua

Rapat Koordinasi UB-BMT se-Provinsi Papua pada hari Minggu (23/10/2022) secara hybrid

DPW LDII Provinsi Papua mengadakan webinar “Rapat Koordinasi (Rakor) Usaha Bersama (UB) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Se-Papua” secara hybrid, pada Minggu (23/10/2022).

Acara tersebut diikuti oleh ketua, sekretaris, biro EPM, dewan penasihat DPW LDII Papua, ketua DPD LDII Kota/kabupaten, bagian EPM, dewan pembina UB, TPUB, ketua UB dan BMT se-Papua.  

Rakor yang diikuti sebanyak 39 peserta ini merupakan implementasi dari program kerja biro ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (EPM) Papua dalam mendorong sinergitas stakeholder UB-BMT dan untuk menumbuhkan business matching antar UB-BMT serta untuk menyongsong workshop pembentukan forkom UB yang akan dihelat oleh DPP LDII pada pekan depan.

Dalam pembukaanya dewan penasihat DPW LDII Provinsi Papua, H. Anwar, S.Si memberikan motivasi bahwa UB merupakan salah satu program Dewan Penasehat DPP LDII yang sangat perlu didukung dan disukseskan keberadaannya, tidak hanya upaya di bidang ekonomi, tapi ada unsur ibadah ketika memberi manfaat bagi umat.

“Hal ini lantaran UB menyertakan seluruh warga LDII sebagai pemilik saham dalam upaya meningkatkan perekonomian warga sehingga jika prediksi tahun depan ada gejolak resesi, inflasi, maupun stagflasi diharapkan tidak terlalu berpengaruh tehadap beban ekonomi warga,” tambah H. Anwar.

Sementara itu dalam pengantarnya ketua DPW LDII Provinsi Papua, H. Sugiyono, SE., M.Si mengatakan agar UB-BMT dapat berjalan dengan baik maka setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus bersinergi yaitu wadah kepengurusan, wadah personil, dan system yang dijalankanya.

Ketua DPW LDII Provinsi Papua, H. Sugiyono, SE., M.Si saat memberikan pengantar dalam Rakor UB-BMT se-Provinsi Papua

“Kinerja UB supaya dilaporkan minimal 1 (satu) bulan sekali kepada dewan pembina agar dapat menjadi bahan evaluasi sehingga jika terdapat kendala dapat dipecahkan bersama dan untuk mengonsep strategi-strategi baru agar bulan berikutnya kinerjanya bertambah maksimal,” kata H. Sugiyono.

“Kita semua berharap agar UB-BMT dapat berkontribusi untuk umat sebagai salah satu motor kemandirian ekonomi serta membangkitkan ekonomi berbasis syariah kepada warga dan masyarakat luas,” tutup H. Sugiyono.

Acara selanjutnya masing-masing ketua UB-BMT memaparkan kondisi UB-BMT nya masing-masing baik profil usaha, kelembagaan, prestasi pencapaian bisnis, prospek bisnis masa depan, dan kendala-kendala yang dihadapi serta konsep business matching penawaran kerjasama antar UB-BMT.

Sebanyak 15 (lima belas) UB-BMT yang mempresentasikan perkembangan usahanya diantaranya BMT Usaha Mandiri Jayapura, BMT Merauke, UB Lantabur Jayapura, UB Barokah Jaya Keerom, UB Barokah Agung Rejeki Biak Numfor, UB Barokah Agung Rejeki (Pembiayaan) Biak Numfor, UB Maju Mandiri Jayapura, UB Barokah Jaya Jayawijaya, UB Jaya Mandiri Abepura, UB Syarekah Nabire, UB Wali Barokah Merauke, UB Melati Merauke, UB Mualasta Merauke, UB Timika Mandiri, dan UB Gunung Emas Timika. (dew/Lines)  

LDII Jayapura Hadiri Reses MRP Pokja Agama

Ketua dewan penasihat H. Samaludin Bogra, Bc.IP., S.IP dan wakil ketua H. Muhammad Sabir, SE saat menghadiri undangan Reses MRP Pokja Agama.

Sentani, ldiijayapura.com – Pengurus DPD LDII Kabupaten Jayapura menghadiri undangan sosialisasi dan jaring aspirasi pada reses triwulan ke-III 2022 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Agama, Dr. H. Toni V. M. Wanggai, S.Ag., M.A., di Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (30/09/2022) lalu.

Adapun yang disosialisasikan yaitu terkait 12 keputusan kultural MRP tahun 2021-2022, serta melihat perkembangan dinamika kerukunan umat beragama di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura.

Reses tersebut digelar dalam bentuk silaturahim dan tatap muka bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, TNI-Polri dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Toni Wanggai mengatakan, 12 keputusan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) itu bersifat kultural dan bersifat budaya, yang mana secara umum untuk memproteksi dan mengafirmasi keberpihakan terhadap manusia dan tanah Papua.

“Dimana dalam 12 keputusan itu diantaranya tidak menggunakan atau memberikan gelar adat secara tidak tepat kepada orang tertentu, moratorium sumberdaya alam di Papua, upaya penyelamatan hutan dan manusia Papua, pelestarian adat dan budaya Papua,” kata Toni.

Foto bersama peserta reses anggota MRP

Sementara itu pengurus DPD LDII Kabupaten Jayapura diwakili oleh ketua dewan penasihat H. Samaludin Bogra, Bc.IP., S.IP dan wakil ketua H. Muhammad Sabir, SE.

Menurut H. M. Sabir, “terkait dengan upaya penyelamatan manusia Papua, LDII mendukung pengetatan terhadap peredaran minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba, dimana tingkat kriminalitas terjadi di Papua akhir-akhir ini lebih banyak dipengaruhi karena minuman beralkohol dan narkotika”.

“Apalagi mayoritas yang terkena dampak ini adalah anak – anak muda orang asli Papua, Ini menjadi satu keadaan yang darurat dan emergensi untuk kita melakukan upaya, sehingga perlu ada regulasi kembali yang lebih ketat di dalam pengawasan peredaran minuman keras oleh pemerintah daerah untuk menyelamatkan generasi kita dari kerusakan moral,” tegasnya. (dew)

Wujud Rasa Syukur, LDII Jayapura Bagi Takjil On The Road

Generus LDII Kabupaten Jayapura Berbagi Takjil On The Road

Sentani – Kegiatan membagikan takjil untuk berbuka puasa menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh remaja Masjid Baitul A’la dibawah naungan DPD LDII Kabupaten Jayapura pada hari Jumat (22/04/2022).

Kegitan yang dilaksanakan di Jl. Yahim Sentani ini membagikan sebanyak 250 paket takjil kepada masyarakat umum yang melintas baik yang berpuasa maupun tidak berpuasa.

Menurut panitia pelaksana Didin Okta, kegiatan ini merupakan perwujudan rasa syukur karena masih diberikan nikamat sehat, kuat dan barokah sehingg bisa menjumpai bulan suci Ramadhan tahun ini.

“Selain itu, ini juga cara kami mengkader dan membina generus LDII agar tetap bisa konsisten meramaikan masjid dan mewujudkan remaja yang profesional religius dengan menanamkan rasa saling berbagi dan peduli sesama manusia, sehingga harapannya mengurangi dampak negatif pergaulan”, ujarnya.

Sementara itu ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura Imam Subekti, S.Pd mengatakan, pembagian takjil tersebut dilakukan untuk memberi manfaat kepada sesama dan menumbuhkan rasa berbagi.

“Selain berbagi rejeki, kegiatan ini untuk mencari pahala serta ridho Allah SWT di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga bermanfaat bagi sesama,” imbuh Imam Subekti. (do)

Perang Rusia-Ukraina Picu Stagflasi, Masyarakat Diajak Hidup Hemat

Dr. Ardhito Binadi, Ketua DPP LDII

Jakarta (5/4). Krisis ekonomi dunia yang berkepanjangan akibat wabah, kini mendapat tantangan baru yakni potensi krisis pangan dan energi. Hal tersebut bisa terjadi bila pertempuran antara Rusia dan Ukraina berkepanjangan, diiringi perang dagang antara Blok Barat dan Rusia.

“Rusia merupakan salah satu negara utama pengekspor energi dan pangan, terutama gandum dan energi. Bila konflik ini berkepanjangan, maka harga energi dan pangan dunia akan mengalami kenaikan,” ujar Ardito Bhinadi ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Menurutnya, dampak kenaikan pangan dan energi tersebut bisa dipastikan sampai ke Indonesia.

Indonesia meskipun sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras, namun impor gandum Indonesia terus naik setiap tahun. Masyarakat Indonesia terbiasa pula mengkonsumsi mie, pasta, dan roti, yang kesemuanya berbahan gandum, yang saat ini harganya mulai melambung.

Perang Ukraina dan Rusia, bisa berpengaruh pada sektor energi, akibatnya harga-harga barang juga mengalami kenaikan, “Karena energi ini merupakan input utama dalam produksi barang dan jasa, termasuk distribusinya,” ujar Ardito yang juga Ketua DPP LDII Koordinator Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Ia memperkirakan, jika perang makin panjang dan meluas menjadi perang dagang antara Barat dan Rusia, kenaikan harga barang atau inflasi bisa mencapai 2,5-4,5 persen, “Bank Indonesia memperkirakan pada 2022, inflasi mencapai 3 persen plus minus, yang artinya inflasi di antara 2-4 persen. Ceritanya bisa lain, bila perang berkepanjangan,” tutur Ardito.

Ia mengingatkan harga minyak bumi selalu menjadi penyumbang inflasi yang cukup signifikan di Indonesia, terutama pada distribusi barang dan jasa, “Kenaikan harga BBM ini akan meningkatkan harga barang dan jasa. Maka produk-produk atau komoditas juga mengalami kenaikan,” tegasnya. Hanya saja, saat ini masyarakat mengurangi pergerakan karena kekhawatiran terhadap pandemi Covid-19.

Bisa ditebak, saat masyarakat mulai bergerak bebas, permintaan BBM akan meningkat drastis. Arahnya, harga BBM dan komoditas juga terkerek naik, “Soal seberapa besar infalsinya, tergantung bagaimana pemerintah mengendalikannya. Kenaikan inflasi tak lebih dari 1 persen,” ujar Ardito.

Ardito mengingatkan, selain pangan dan energi terdapat 10 bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang dan lain-lain, juga kerap memicu inflasi, “Apalagi Ramadan dan Idul Fitri, permintaan tinggi sementara harga BBM juga naik, ini bisa meningkatkan biaya hidup masyarakat,” tegasnya.

Kondisi tersebut mendorong timbulnya stagflasi, yakni pertumbuhan ekonominya stagnan tapi inflasinya naik. Dalam kondisi tersebut, ia mengingatkan masyarakat untuk hidup hemat. Selain itu menjaga diversifikasi pangan dan melakukan penghematan energi.

Senada dengan Ardito, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto meminta masyarakat untuk berprilaku muzhid mujhid, “Pola hidup hemat atau efisien dan bekerja keras sangat diperlukan, agar ketika harga-harga mahal, masyarakat masih memiliki sumber dana atau masih dapat bertahan hidup,” ujarnya.

Kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus, juga melemahkan daya beli masyarakat sekaligus menambah jumlah penduduk miskin, “Dengan sikap muzhid-mujhid masyarakat masih bisa membeli kebutuhan pokok, dan mengabaikan kebutuhan sekunder demi keberlangsungan hidup,” imbuhnya.

KH Chriswanto juga mengingatkan pentingnya ketahanan pangan dan energi, “Kami di LDII telah mendorong pemakaian energi baru terbarukan dan diversifikasi pangan sebagai bagian dari program ketahanan pangan,” ujarnya.

Ketahanan pangan dan energi memang menjadi bagian delapan program kerja LDII, caranya keluarga bisa memulai ketahanan pangan dengan tidak hanya mengkonsumsi beras, tapi juga umbi-umbian. Sementara, kini sangat memungkinkan setiap rumah menambahkan sel surya, untuk menghemat listrik.

Dalam kesempatan ini ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, Imam Subekti juga menambahkan prinsip prilaku muzhid mujhid, pola hidup hemat atau efisien dan bekerja keras perlu ditingkatkan sembari menghemat pos-pos pengeluaran yang dapat ditekan seperti gaya hidup, konsumerisme, dan kebutuhan yang tidak perlu.

“Walaupun kita diingatkan untuk hidup hemat namun yang sifatnya wajib jangan dikurangi seperti zakat, infak, sodaqoh itu tetap dikeluarkan sesuai dengan kadar dan tingkat penghasilanya masing-masing,” tambah Imam Subekti. (dew)

LDII Papua Selenggarakan Sosialisasi Ijtima Ulama Hasil Rakornas Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII

Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) Provinsi Papua mengadakan Sosialisasi Ijtima Ulama Hasil Rakornas Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII secara hybrid (luring dan daring) bertempat di Masjid Arrosyid, Entrop, Kota Jayapura pada minggu (21/11/2021).

Secara luring sosialisasi tersebut dihadiri oleh pengurus DPW LDII Papua dan secara daring diikuti sebanyak 52 titik studio yang terdiri dari pengurus DPD LDII Kota/Kabupaten, PC LDII Distrik, dan PAC LDII Kelurahan/Kampung se-Provinsi Papua dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dalam Sosialisasi Ijtima Ulama Hasil Rakornas Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Papua, Dr. H. Muhammad Wahib, Lc., MA secara luring dari Masjid Arrosyid.

Dalam sambutanya Muhammad Wahib mengatakan, “berdasarkan keputusan komisi fatwa MUI No.3 tahun 2006 menetapkan bahwa sejak saat itu LDII telah melaksanakan paradigm baru dan tidak ada masalah dan sudah kita yakinkan kepada masyarakat melalui fatwa MUI tersebut”.

“Bahkan saat ini warga LDII yang menjadi pengurus MUI baik di jajaran MUI Kota/Kabupaten, Provinsi, maupun MUI pusat jumlahnya sampai 300-an orang, mudah-mudahan menambah persatuan kita dan wadah perekat umat,” tambah Muhammad Wahib.

Dalam sosialisasinya Muhammad Wahib menjelaskan sebanyak 12 (dua belas) point kesepakatan Ijtima Ulama MUI diantaranya fungsionalisme tanah, dlawabit dan kriteria penodaan agama, jihad dan khilafah dalam konteks NKRI, panduan pemilu dan pemilukada, tinjauan perpajakan, hukum cryptocurrency, hukum pernikahan online, hukum pinjaman online, transplantasi rahim, penyaluran dana zakat dalam bentuk al qardh al hasan, hokum zakat perusahaan, dan panduan zakat saham. 

Sementara itu dalam sambutannya, wakil ketua DPW LDII Provinsi Papua, H. Sudarmo, S.Pd mengucapkan terima kasih kepada ketua bidang fatwa MUI Papua, pengurus MUI Kota/Kabupaten, dan pengurus LDII se-Papua yang telah mengikuti sosialisasi fatwa MUI.

“Dengan adanya sosialisasi fatwa MUI yang dikeluarkan 3 (tiga) tahun sekali ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh masyarakat, warga LDII, maupun stakeholder terkait lainya,” tambah H. Sudarmo. 

Dalam sosialisasi fatwa MUI ini secara luring dihadiri pula oleh Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah MUI Provinsi Papua, Ust. Syaifullah, Ketua MUI Kota Jayapura Drs. KH. Zulhan Makmun, serta puluhan warga LDII yang menjadi pengurus MUI baik secara daring maupun luring. (DEW/LINES)

Generus LDII Jayapura Selenggarakan Pengajian Alam Gemilang

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Jayapura menyelenggarakan pengajian alam Generasi Muda Indonesia Bela Lingkungan (Gemilang) bertempat di Perbukitan Ifar Gunung, Sentani, Jayapura pada hari Sabtu (27/11/2021).

Pengajian alam pada ketinggian 325 meter diatas permukaan laut tersebut diikuti sebanyak 48 (empat puluh delapan) remaja dan generasi muda LDII Kabupaten Jayapura yang berusia antara 15 – 25 tahun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Acara yang diisi kegiatan pengajian, nasihat agama, outbound, penanaman pohon, keakraban dan wisata sejarah tersebut secara resmi dibuka oleh Dewan Penasihat DPD LDII Kabupaten Jayapura, Muchammad Yasir. 

Dalam sambutanya, Muchammad Yasir memberikan apresiasi kepada pemuda dan remaja LDII yang telah bahu-membahu untuk mensukseskan acara pengajian dan kontribusi untuk bangsa ini semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita.

“Perlu menjadi catatan walaupun nantinya ada yang jadi pejabat, pengusaha sukses, TNI/Polri, konglomerat dan sebagainya supaya tetap ingat kepada Allah SWT dan selalu taat pada kewajiban serta rajin beribadah dimanapun berada,” tambah Muchammad Yasir. 

Sementara itu dalam sambutanya, Wakil ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, H. Muhammad Sabir, SE menjelaskan pengajian ini sebagai komitmen untuk terus mewujudkan sumber daya manusia yang bertabiat luhur, tri sukses, profesional religius yang berwawasan lingkungan.

“Selain itu kegiatan ini sebagai andil dalam menjaga bumi yang menjadi tanggung jawab bersama serta  peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 November dan dan Bulan Menanam Nasional pada bulan Desember sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008”, kata H. Muhammad Sabir.

“Apalagi diriwayatkan dalam Hadits Sohih HR. Imam Bukhari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya,” tutup H. Muhammad Sabir.

Ketua panitia, Abdul Aziz mengatakan acara diisi dengan pengajian Alquran dan Alhadits agar menjadi pemuda yang alim, nasihat agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau faqih, berbagai macam permainan outbound untuk meningkatkan kerukunan, kekompakan dan kerjasama yang baik.

“Selain itu acara wisata sejarah yang mana disekitar tempat ini terdapat tugu MacArthur saksi perang dunia II yang berada di Papua, serta acara penanaman pohon agar sejak dini kita terbiasa untuk menanam pohon dimanapun berada yang merupakan bagian dari konservasi,” tutup Abdul Aziz. (dew/LINES)  

LDII: Generasi Muda Jadi Tumpuan Bangsa, Pahlawan Masa Depan

Ilustrasi peringatan Dirgahayu RI sebagai wujud menghormati jasa-jasa pahlawan pejuang kemerdekaan – Foto : Remaja LDII Kabupaten Jayapura/2019 – (Dokumentasi diambill sebelum masa pandemi).

Jakarta (10/11). Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, menjadi sejarah perjuangan bangsa. Hanya dalam sekitar 4 bulan setelah kelahirannya, bangsa Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekannya, harus menghadapi Inggris kampiun Perang Dunia II dan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.

“Heroisme rakyat Surabaya dicatat dengan harum dalam perjalanan sejarah bangsa, bagaimana bangsa yang baru lahir mempertahankan kemerdekaannya,” ujar Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro Singgih Tri Sulistiyono.

Singgih yang juga Ketua DPP LDII tersebut, menyebut sikap heroik dari rakyat Surabaya merupakan wujud kecintaan terhadap tanah air. Sekaligus ekspresi dari tekanan akibat politik imperialisme yang meminggirkan bangsa Indonesia selama ratusan tahun.

Perlawanan mereka mengakibatkan serangan Inggris yang luar biasa tersebut, berlangsung selama tiga minggu yang mengakibatkan kerusakan besar terhadap kota Surabaya. Efeknya, luar biasa, mata dunia tertuju kepada negeri muda yang melawan dengan gigih kolonialisme.

“Peristiwa itu dikenang karena keberanian, kegigihan, dan spontanitas rakyat Surabaya yang mengubah sejarah Indonesia. Heroiknya rakyat Surabaya yang kemudian hari disebut sebagai bondo nekat atau bonek,” kata Singgih.

Peristiwa yang telah terjadi puluhan tahun lalu itu, seharusnya menjadi semangat dalam menghadapi tantangan globalisasi, “Kolonialisme dan imperialisme juga bersalin rupa, ini membutuh kecerdasan, kegigihan, dan adaptasi yang kuat. Sehingga bangsa ini tidak menjadi bangsa kelas tiga, hanya sebagai pasar dan bergantung terhadap bantuan negara lain,” ujarnya.

Menciptakan ketergantungan secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi merupakan bentuk-bentuk hegemoni dan dominasi atau kolonialisme baru. Hal ini, bisa diantisipasi dengan kemandirian bangsa, “Bangsa Indonesia harus bisa mandiri, sehingga bisa berperan dalam geopolitik dan geoekonomi secara sejajar dengan negara-negara lain,” imbuh Singgih.

Indonesia, dengan kemampuannya, bukan hanya menjadi destinasi investasi yang menjajikan namun juga mampu berinvestasi ke mancanegara, “Bangsa Indonesia tidak anti investasi asing, namun jangan sampai investasi itu mengganggu kedaulatan bangsa atau mendikte pemerintah,” ungkapnya.

Untuk itu, semua pihak harus bekerja keras dengan nilai-nilai luhur bangsa agar bangsa Indonesia menjadi bangsa maju, dan mampu mewujudkan pembukaan UUD 1945, “Apa yang dilakukan bangsa Indonesia hari ini, sangat menentukan perjalanan bangsa pada masa depan,” paparnya.

Senada dengan Singgih Tri Sulistiyono, Sekretaris Umum DPP LDII Dody T. Wijaya mengatakan generasi muda terutama generasi Z, menjadi tumpuan bangsa. Mereka yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an, menurut Dody adalah generasi yang lekat dengan teknologi sehingga terkadang disebut sebagai i-gen.

“Mereka ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Generasi Z juga rentan terkena depresi juga kecemasan. Mereka inilah yang harus dibimbing menjemput Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Mereka sebagai anak teknologi dengan pemikiran yang global, bahkan nasionalisme mereka menembus batas negara dan ideologi, menurut Dody harus mendapatkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong royong, “Mereka juga harus memiliki karakter alim-faqih, berakhlak mulia, dan memiliki sikap mandiri,” imbuhnya.

Mereka akan jadi pahlawan masa depan, bila memiliki semangat rela berkorban dan berjuang untuk kepentingan orang banyak, tanpa membedakan suku, agama, dan ras, menurut Dody.

Dengan generasi inilah, bonus demografi pada 2045 menjadi milik bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi negara maju, namun dengan moralitas yang mulia dalam rangka membangun masyarakat madani yang makmur, sejahtera, adil, toleran, saling menghargai, tolong-menolong, dan semangat kebersamaan yang tinggi. Merekalah pahlawan-pahlawan masa depan.

Ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, Imam Subekti menambahkan, “mari kita melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang, profesi, minat, dan bakatnya masing-masing sehiingga kedepan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, berbudi luhur, dan profesional religius. (kim/*)

Tetap Setia Jaga NKRI, LDII Apresiasi TNI

Keterangan foto: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo meninjau lokasi vaksinasi di Padepokan Pencak Silat Persinas ASAD, Pondok Minhaajurrosyidin, Jakarta Timur pada Selasa (13/7). Kedatangan mereka disambut Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso. (Dok. LINES)

Jakarta (5/10). Sejak masih bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) lalu berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945, TNI terus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI juga tak pernah terlibat dalam kudeta militer, bagaimanapun kondisi politik nasional.

“Kami warga LDII mengapresiasi TNI, dalam keadaan apapun, sesulit apapun, tetap setia terhadap NKRI. Bahkan saat kondisi negara sedang rentan pada 1998, TNI tak tergoda untuk mengambil alih kekuasaan,” ujar Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso.

Bahkan, menurut Chriswanto, TNI terus bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan mengedukasi masyarakat mengenai nasionalisme dan cinta tanah air, “Kami bekerja sama dengan beberapa Kodam dan Kopassus dalam pembentukan karakter generasi muda, dalam bentuk pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara,” ujar Chriswanto.

Dengan edukasi dan gemblengan dari TNI, DPP LDII ingin menanamkan cinta tanah air, agar generasi muda kian sadar sejarah bangsanya dan untuk tujuan apa negeri ini didirikan, “Kami memiliki program membangun generasi profesional religius yakni generasi alim-faqih, berakhlak mulia, dan mandiri. Dengan bekerja sama dengan TNI, membentuk akhlak yang mulia dan mandiri makin mudah diwujudkan,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi, meskipun Dwifungsi ABRI sudah tak ada lagi sejak era Reformasi, namun TNI terus berada di dekat masyarakat, “Saya menyaksikan TNI sangat peduli dengan kondisi sosial masyarakat melalui Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa atau Babinsa, mereka terus memantau kondisi masyarakat,” kata Chriswanto.

Bentuk kepedulian itu, terutama saat pandemi Covid-19, TNI aktif membantu dalam bakti sosial hingga menyalurkan vaksin. Selain itu, Babinsa juga terus mendata kebutuhan masyarakat dan memantau berbagai kegiatan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pada umumnya.

“Dengan usianya yang mencapai 76 tahun, hampir sama dengan usia republik ini, kami berharap TNI semakin profesional dan sejahtera, sehingga dapat mengawal negeri ini dengan baik,” ujarnya. Dengan TNI yang profesional, cita-cita pendiri bangsa agar bangsa Indonesia berperan dalam perdamaian dunia bisa terlaksana.

“Di berbagai wilayah konflik, TNI yang membantu PBB menjadi ujung tombak tekad bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Profesonalitas TNI harus diapresiasi,” imbuhnya.

Jasa TNI menurut Chriswanto sangat besar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Mereka berjuang tanpa pamrih di menghadapi separatisme. Meskipun dalam bertugas, TNI kerap dituduh melanggar HAM, namun tetap bekerja keras agar negara tidak berpecah belah, “Tekad yang kuat dan niat yang tulus itu, harus mendapat apresiasi setinggi-tingginya,” pungkas Chriswanto Santoso.

Imam Subekti, ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura memberikan apresiasi kepada TNI atas pengabdian yang luar biasa dalam mempertahankan kedaulatan serta berperan aktif dalam kemanusiaan, bersatu, berjuang, kita pasti menang. (dew)

Bupati Nabire : LDII Solid dan Patuh, Disampaikan Saat Pengukuhan Pengurus LDII Nabire

NABIRE, www.ldiijayapura.com – Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Nabire masa bakti 2020-2025 berjalan dengan hidmat dengan bertemakan “Penguatan SDM Profesional, Religius untuk ketahanan pangan dan kemandirian bangsa menuju Kabupaten Nabire yang berkeadilan, sejahtera, dan mandiri”, pada sabtu (25/09/2021).

Acara pengukuhan tersebut berlangsung di Gedung Islamic center Komplek Masjid Agung Al-Falah Jl. Merdeka Nabire-Papua dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 melalui 3M “Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga Jarak”.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Papua H. Sumardi, S.T, dan Sekretaris DPW LDII Provinsi Papua Ahmad Saefudin, A.Md, serta pejabat FORKOPIMDA Kabupaten Nabire lainnya seperti Kapolres Nabire AKBP. I Ketut Suarnaya, S.I.K.,S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Muhammad Rizal, S.H.,M.H, Dandim 1705 Nabire yang diwakili oleh Danramil Nabire, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Robert Wopairi, S.Th, Pimpinan Ormas Islam se- Kabupaten Nabire, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tamu undangan lainnya yang berjumlah sekitar 250 orang.

Lewat momen itu, Sekretaris DPW LDII Provinsi Papua Ahmad Saefudin, A.Md, membacakan SK Kepengurusan DPD LDII Kabupaten Nabire 2020-2025. Sedangkan Pelantikan dan Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Papua yang ditandai dengan penyerahan Pataka Bendera LDII dari Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Papua kepada Ketua DPD LDII Kabupaten Nabire Periode 2020-2025 H. Nuryadi, S.Pd.,M.MPd.

Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Papua dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pelantikan & Pengukuhan Pengurus DPD LDII Kabupaten Nabire merupakan pengejawantahan dari Program Hasil Munas IX DPP LDII Periode 2016-2021 dimana salah satu keputusan Munas IX 2021, yang di buka oleh Presiden RI Ir. H.Joko Widodo nenetapkan Ketua Umum DPP LDII terpilih, Ir. KH. Chriswanto Santoso, M.Sc pada kepengurusan DPP LDII Masa bhakti 2021-2026.

Melalui munas IX tersebut juga mengusung 8 Klaster Program yang diusulkan DPP LDII kepada Pemerintah Indonesia, dan Alhamdulillah ke- 8 Program tersebut secara pilot project telah dilaksanakan oleh warga LDII di seluruh tanah air.
8 klaster program dimaksud adalah :

  1. Kebangsaan (mewujudkan SDM Profesional Religius Berwawasan Kebangsaan);
  2. Keagamaan yakni penguatan peranan di bidang keagamaan dan dakwah untuk menyiapkan SDM Profesional religius menuju Indonesia Maju);
  3. Ekonomi (peningkatan kapasitas SDM profesional religius untuk pemulihan ekonomi menuju Indonesia Maju);
  4. Pendidikan (pengembangan SDM profesional religius utk Indonesia Maju);
  5. Pangan dan Lingkungan Hidup (ketersediaan pangan berkelanjutan dan penjagaan kelestarian fungsi lingkungan menuju Indonesia Maju);
  6. Kesehatan (mendorong penggunaan obat tradisional);
  7. Teknologi digital; dan
  8. Energi baru terbarukan.

Sambutan Bupati Nabire yang diwakili oleh Asisten I Setda Kabupaten Nabire La Halim, S.Sos menyampaikan bahwa LDII merupakan salah satu Ormas Islam di Negara Indonesia yang organisasinya berjenjang, struktur kepengurusannya ada di tingkat pusat sampai ke daerah. Selama ini koordinasi kepengurusan LDII Kabupaten Nabire dengan Pemerintah sangat baik. Ini menunjukan kepengurusan Ormas Islam ini solid dan patuh terhadap peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut La Halim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus LDII Nabire periode sebelumnya, semoga amal bakti selama bertugas menjadi pahala disisi Allah SWT, dan untuk pengurus DPD LDII Kabupaten Nabire periode 2020-2025 yg baru dilantik, La Halim memberi ucapan selamat bekerja dan berkarya untuk kemaslahatan umat terutama membentengi umat islam dari perkembangan teknologi yg negative di Kabupaten Nabire.

“Keberadaan LDII di Kabupaten Nabire agar dapat selalu membantu Pemerintah Kabupaten untuk menjaga umat karena Nabire merupakan miniatur kecil dari Indonesia, mari kita jaga toleransi umat beragama agar tetap terjaga keamanan dan kedamaian dan saya harap LDII Kabupaten Nabire ini tetap solid, selalu bersinergi dengan Pemerintah dan semua ormas,” kata La Halim.

“Kita tau bersama pilkada Nabire 2020 saat ini masih dalam proses di MK. Hasil kesepakatan bersama Forkopimda Nabire bersama Tokoh Masyarakan, tokoh adat, dan semua stakeholder saat rapat di Aula Sekretariat Daerah beberapa waktu lalu sepakat untuk menjaga keamanan Nabire. Mari kita mendukung hasil putusan MK dan juga mendukung program yang dibangun oleh Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Nabire, ” ungkap La Halim.


La Halim juga melihat program 8 klaster LDII yg dipaparkan oleh Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Papua selaras dengan Program Pemerintah Kabupaten Nabire menuju Nabire Mandiri ,aman, sejahtera, dan damai.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Nabire Muhammad Rizal, S.H.,M.H menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus DPD LDII Kabupaten Nabire yang baru dan semoga bisa berkontribusi untuk Nabire. Ia menilai LDII adalah ormas keagamaan yang profesional dan sangat dekat dengan pemerintah.

Kegiatan Pengukuhan diakhiri dengan penandatanganan deklarasi damai LDII bersama Forkopimda dan stakeholder terkait menolak Terorisme dan Faham Radikalisme di Kabupaten Nabire, selanjutnya ditutup dengan doa oleh Ketua Baznas Kabupaten Nabire H. Soleman Letsoin, BA pukul 11.30 WIT. (Dayat_nbx).

DPP LDII: HUT Kemerdekaan RI Mengingatkan Tanpa Pancasila Kita Rapuh dan Runtuh

Ketua Umum DPP LDII, Ir. KH. Chriswanto Santoso, M.Sc

Jakarta (16/8). Setiap 17 Agustus kesadaran kolektif bangsa Indonesia diingatkan kembali mengenai arti kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya diperingati dengan indahnya kembang api atau acara yang megah, tapi mengingatkan kembali tujuan berdirinya bangsa ini.

“Para pendiri bangsa telah menetapkan tujuan berdirinya bangsa dan negara ini dengan sangat elok, dalam pembukaan UUD 1945. Itulah jalan di kaki menetap untuk membangun Indonesia,” ujar Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso.

Siapapun eksekutif pelaksana pemerintahan, pembukaan UUD 1945 menjadi acuannya. Menurutnya, kondisi dunia yang sedang prihatin akibat pandemi Covid-19 memberikan hikmah agar rakyat Indonesia saling bergotong royong, menyedekahkan harta dan tenaga yang dimiliki dalam penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga memunculkan kesadaran pentingnya urusan kebangsaaan, “Musuh kebangsaan itu muncul untuk merusak persatuan dan kesatuan, berupa hoaks yang bertebaran di media sosial,” ungkapnya. Hal itu, bisa merusak pengikat kita sebagai bangsa yang terdiri dari beragam ras, suku, dan agama.

“Harus selalu kita ingat bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang satu, bahwa Indonesia dibentuk dan lahir dari perbedaan yang ada,” ujarnya. Sehingga, menyatukan perbedaan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tertinggi saat Indonesia telah merdeka dan wawasan kebangsaan harus selalu diberikan.

Menghadapi pandemi, Chriswanto menegaskan bahwa tugas sebagai warga negara bukanlah mengeluh terhadap apa yang diberikan Allah, namun bagaimana berikhtiar, mengatasi bersama-sama Covid-19 dan kembali Indonesia membangun perekonomiannya menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini juga sesuai dengan tema Kemerdekaan Indonesia, ‘Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh’.

Bagi LDII, jika Indonesia guncang, maka umat Islam tidak bisa melaksanakan ibadah dan berdakwah dengan baik. “Mari kita mencintai Indonesia, membangun Indonesia, dan betul-betul kita ciptakan umat ini menjadi bangsa yang tangguh menghadapi cobaan ini,” kata Chriswanto.

Senada dengan Chriswanto, Kasubdis Lingkim Direktorat Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan Umum Kemhan Kolonel Adm Amiruddin Laupe, menegaskan pandemi Covid-19 seharusnya menjadi penguat nilai-nilai gotong royong. Menurutnya nilai gotong royong dari para pendahulu bangsa Indonesia, yang perlu ditanamkan hingga kini.

Amiruddin Laupe mengatakan, gotong royong terkandung dalam empat konsensus kenegaraan, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Lebih jauh lagi, gotong royong dalam Bhinneka Tunggal Ika itu dapat mengatasi ancaman aktual seperti terorisme dan radikalisme atau ancaman potensial seperti konflik terbuka.

“Toleransi dan gotong royong dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah modal utama mempersatukan bangsa,” kata Amiruddin. Agar dapat melaksanakan praktik Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia harus memahami arti penting dari Pancasila, yang dibumikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ia berpendapat, untuk mengaktualisasikan Pancasila, yang pertama adalah setiap warga negara dan kelompok memiliki kesadaran untuk bela negara, yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3, “Hal itu berlaku juga untuk ormas-ormas serta parpol yang paling mewakili masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Ketua DPP LDII yang juga Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono mengatakan gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila adalah pertanda bangsa yang beradab, “Bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang beradab jika tidak memiliki kemanusiaan, kebersamaan, dan tidak memiliki kesadaran untuk bergotong royong. Lebih lanjut ia mengatakan Indonesia rapuh, jika tanpa Pancasila.

Singgih juga menjelaskan posisi strategis sila pertama ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ sebagai pondasi, bukan sebagai ‘bingkai’ dalam konstruksi keindonesiaan. Menurutnya, jika sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan bingkai atau wadah yang akan melahirkan agama tertentu, maka menurutnya ini akan menjadi bibit konflik yang berkepanjangan.

“Karena negara kita adalah negara yang plural, termasuk dalam hal agama dan kepercayaan. Maka agama dijadikan sebagai pondasi, bukan sebagai wadah,” kata Singgih. Sementara, pembingkai konstruksi keindonesiaan dalam Pancasila adalah sila ‘Persatuan Indonesia’ atau sila ketiga.

Sehingga rumusannya, apapun agama yang dipeluk yang sesuai dengan sila pertama, bermacam aktualisasi kemanusiaan yang dilakukan berdasarkan sila kedua, berbagai bentuk demokrasi yang dijalankan sesuai sila keempat, serta model keadilan yang dibayangkan seperti apa yang dimaksud sila kelima, poinnya adalah harus dalam bingkai Persatuan Indonesia, “Jadi tetap dalam bingkai NKRI (sila yang ketiga),” kata Singgih.

Jika sila pertama dijadikan sebagai pondasi, sila ketiga sebagai bingkai, sila kelima sebagai tujuan, maka sila kedua (kemanusiaan) dan sila keempat (demokrasi) dijadikan sebagai semangat serta cara untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Singgih membuat kristalisasi pandangan LDII terhadap Pancasila, yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia tanpa Pancasila akan rapuh. Pertama, Indonesia akan rapuh jika tidak punya pondasi religiusitas yang kuat, sebagaimana yang termaktub dalam sila pertama Pancasila, yakni ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Kedua, bangsa Indonesia akan tercerai berai jika tidak ada bingkai yang jelas, seperti yang dirumuskan dalam sila ketiga, yang berbunyi ‘Persatuan Indonesia’. Ketiga, bangsa Indonesia akan kehilangan arah, jika tidak mempunyai tujuan yang jelas, seperti yang dirumuskan di sila kelima, yang bunyinya ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,’.

Ada yang Mulai Meninggalkan Pancasila
Sependapat dengan Singgih, Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Drajat Wisnu Setyawan mengingatkan bahwa nilai luhur Pancasila yang seharusnya menjadi pondasi dan praktik bernegara yang dicetuskan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Namun, justru kini pemaknaannya semakin pudar. “Perlu sinergi bersama antara pemerintah, masyarakat, ormas dan lainnya untuk membumikan Pancasila,” kata Drajat.

Menurutnya, kondisi aktual saat ini yang berkaitan dengan kemajemukan Indonesia, yang disebabkan oleh keterbukaannya informasi dan kemajuan teknologi sehingga berdampak munculnya hoaks yang dapat memicu kericuhan, sehingga masyarakat dapat terprovokasi dengan isu SARA.

“Munculnya ancaman keutuhan NKRI ini, disebabkan kurangnya pemaknaan dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila. Termasuk keterbatasan perangkat kebijakan, bergesernya nilai etika kehidupan, dan memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa,” ucapnya.

Ia mengatakan, hasil survei Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap eksistensi Pancasila pada tahun 2019, menunjukkan bahwa dari 1.200 orang di 34 provinsi, sekitar 62 persen masih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 14 persen tidak mengetahui dan 24 persen mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh ormas sebagai bentuk lembaga demokrasi di Indonesia untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila, untuk memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

“Ormas harus menciptakan aktivitas dan program kegiatan dengan pesan yang bersifat ideologis, menerjemahkan ideologi dan wawasan kebangsaan Indonesia, menjaga konsistensi ideologi ormas, menanamkan ideologi dan wawasan kebangsaan kepada para anggotanya,” urainya.

Strategi lainnya adalah, dengan melakukan sinergi antara pemerintah dengan ormas melalui internalisasi dan penguatan nilai Pancasila, memerangi paham dan ideologi radikal, membangun sumber daya manusia berkualitas tinggi, memupuk dan memperkuat rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air, membangun dan mengembangkan organisasi yang bersih dan kuat, serta mempersiapkan diri untuk menyikapi pengaruh globalisasi secara arif dan bijaksana.

“Semua permasalahan nasional yang melanda negara Indonesia ini, dapat diselesaikan apabila kita kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pelibatan ormas dalam srategi penguatan pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan langkah tepat karena ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” Drajat menyimpulkan.

Di akhir penyampaiannya, Drajat juga berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah dan ormas, akan menjadi strategi tepat dalam penguatan pembinaan ideologi Pancasila di masyarakat.

Berbagai pemikiran mengenai Pancasila itu muncul webinar kebangsaan yang dihelat DPP LDII secara daring (15/8), bertajuk ‘Peran Ormas Islam Membumikan Pancasila’. Acara yang diikuti 3.000 pengurus MUI, DPW, dan DPD LDII itu, melibatkan 300 studio mini di 34 provinsi.

Para pembicara adalah perwakilan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Drs. Drajat Wisnu Setyawan M.M, Kasubdis Lingkim Direktorat Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan Umum Kemhan Kolonel Adm Amiruddin Laupe, S.Ss, MM., Ketua DPP LDII Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono M.Hum. Hadir pula Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dan Ketua Umum MUI Jawa Barat KH Rachmat Syafe’i mengikuti webinar dan turut memberikan pandangan-pandangan.

Imam Subekti, Ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura mengatakan kami di daerah-daerah akan dukung penuh untuk membumikan Pancasila, karena bagaimanapun Pancasila salah satu alat pemersatu bangsa. (*)