Category: Uncategorized

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Papua menggandeng Kejaksaan Tinggi Papua menggelar penerangan hukum bertempat di Aula Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa (PPPM) Al-Manshurin, Heram, Kota Jayapura, Sabtu (11/02/2023).

Kegiatan yang dihelat di ponpes dibawah naungan LDII itu diikuti oleh Pengurus DPW LDII Provinsi Papua, dan secara daring diikuti oleh Pengurus DPW LDII Papua yang berdomisili di Kabupaten Keroom, Nabire, dan Biak Numfor.

Hadir dalam acara ini Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Papua Riyadi, S.H., M.H, Kepala Seksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan pada Bidang Intelijen Willyem W. T. Hasiholan, S.H.,M.H, Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Bidang Intelijen Aguwani, S.H.,M.H, Staf pada Asisten Tindak Pidana Umum Eka Padmahantara Antonius, S.H dan Rian Dhika Setiawan.

Dalam sambutanya, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Papua Riyadi, S.H., M.H menjelaskan, “salah satu tugas Kejaksaan adalah menyampaikan penerangan hukum untuk segala lapisan masyarakat, agar bisa mendapatkan informasi tentang hukum dan aturan yang berlaku,” sambutnya.

Sementara itu dalam penerangan hukum Riyadi menyampaikan dan memaparkan dengan jelas mengenai 4 (empat) pilar kebangsaan diantaranya Pacasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini merupakan program dari kejaksaan dalam rangka penyuluhan hukum terhadap pesantren-pesantren yang ada di seluruh Indonesia, maka penyambutan yang begitu meriah ini kami ucapkan terima kasih kepada ketua DPW LDII Provinsi Papua, mudah-mudahan acara seperti ini bisa terus berlanjut dan Kerjasama ini bisa terjalin lebih luas lagi,” kata Riyadi.

Di hadapan Kejati Papua dan para peserta, H. Sugiyono, SE., M.Si, Ketua DPW LDII Papua, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran kejaksaan tinggi yang berkenan memberikan penerangan hukum kepada pengurus LDII Papua yang juga sebagaian menjadi pengurus PPPM Al-Manshurin.

Dalam sambutanya, Sugiyono menjelaskan LDII tidak hanya fokus pada bidang dakwah namun secara keseluruhan ada 8 (delapan) bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Bidang ini meliputi kebangsaan, dakwah Islam, lingkungan hidup dan pertanian, pendidikan umum, ekonomi syariah, kesehatan dan pengobatan herbal, informasi dan teknologi serta energi baru dan terbarukan.

“Kita sebagai warga negara yang baik harus taat dan patuh kepada instruksi pemerintah, dasar negara kita Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kami berharap kegiatan yang digelar atas kerja sama LDII dan Kejaksaan Tinggi Papua seperti ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan,” kata Sugiyono.

“Disamping pengetahuan tentang agama, kami juga ingin mendapatkan pengetahuan lain salah satunya dibidang wawasan hukum ini, sehingga kami berharap warga LDII dapat semakin melek hukum sebagai bekal kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Sementara itu Sekretaris DPD LDII Provinsi Papua, Ahmad Saefudin, SH menyampaikan progres kegiatan antara Kejaksaan dengan LDII di Papua, diantaranya penyuluhan dari Kejati Papua yang sementara kita laksanakan, LDII Mimika dan LDII Serui dengan Kejari juga telah selesai penyuluhan tentang 4 (empat) pilar kebangsaan, LDII Nabire telah beraudiensi dengan Kejari Nabire, Kejari Biak Numfor juga telah berkunjung di Sekretariat LDII Biak Numfor, serta LDII Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Keerom, dan Sarmi masih menunggu jadwal audiensi dengan Kejari diwilayah masing-masing.

Diakhir acara dilaksanakan tanya jawab tentang hukum dan dilanjutkan dengan saling bertukar plakat antara LDII dan Kejati serta menyerahkan Majalah Nuansa Persada, buku hasil Munas LDII IX 2021, dokumen perizinan dan kepengurusan LDII se-Papua. (dew)

JAYAPURA, LDIIJAYAPURA.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Papua beraudiensi sekaligus bersilaturahim dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Aguwani SH pada Jumat (9/12/2022).

Kedatangan rombongan DPW LDII Provinsi Papua diterima resmi oleh Kasi Penkum yang mewakili Kepala Kejati Papua bertempat di Kantor Kejati Papua Jalan Anggrek No.6 Tanjung Ria, Kota Jayapura.

Dalam audiensi yang dipimpin oleh Ketua DPW LDII Provinsi Papua H Sugiyono SE MSi ini bertujuan untuk menjalin silaturahim sekaligus mengundang Kajati Papua dalam acara penyuluhan hukum kepada pengurus dan warga LDII se-Papua.

Selain itu, H Sugiyono juga mengenalkan peran aktif dan kontribusi LDII dalam membangun bangsa dengan mengimplementasikan 8 Program Kerja Unggulan LDII yang dideklarasikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018 lalu dan diperkuat pada Musyawarah Nasional (Munas) IX LDII pada April 2021 silam.

“Delapan program pengabdian LDII untuk bangsa tersebut yaitu bidang kebangsaan, dakwah, pendidikan, ekonomi syariah, kesehatan herbal, ketahanan pangan dan lingkungan, teknologi dan energi baru terbarukan,” tutur H Sugiyono.

“Kami berharap Kajati Papua berkenan untuk menjadi narasumber dalam salah satu program kerja kami di bidang wawasan kebangsaan maupun penyuluhan hukum tersebut,” tambah H Sugiyono.

Dalam kesempatan ini Kasi Penkum Kejati Papua Aguwani SH memberikan apreseiasi dan respon positif atas kontribusi LDII untuk bangsa terlebih di bidang wawasan kebangsaan dan telah berinisiasi untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang hukum di Indonesia kepada masyarakat maupun warga LDII.

“Insya Allah minggu depan Kepala Kejati Papua yang baru akan tiba di Jayapura yang nantinya beliau menggantikan Kepala Kejati Papua Nikolaus Kondomo yang saat ini telah dilantik menjadi Pj. Gubernur Papua Pegunungan,” kata Aguwani.

“Nanti saya akan menyampaikan hasil audiensi ini kepada Kepala Kejati Papua yang baru dan memberikan dukungan khusus kepada LDII serta dapat meluangkan waktu untuk berkunjung ke LDII,” tambah Aguwani.

Diakhir kegiatan H Sugiyono menyerahkan menyerahkan buku hasil Munas LDII ke-9 tahun 2022 dan Majalah Nuansa Persada.

Hadir dalam kegiatan audiensi tersebut ketua DPW LDII Provinsi Papua H Sugiyono SE MSi, wakil ketua Ust. Saifullah, sekretaris Ahmad Saefudin SH, Ketua Biro Bantuan Hukum dan HAM Aris Setiyono SH MH dan Fandie Riswandi Putra Pratama SKed. (dew)

DPW LDII Provinsi Papua mengadakan webinar “Rapat Koordinasi (Rakor) Usaha Bersama (UB) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Se-Papua” secara hybrid, pada Minggu (23/10/2022).

Acara tersebut diikuti oleh ketua, sekretaris, biro EPM, dewan penasihat DPW LDII Papua, ketua DPD LDII Kota/kabupaten, bagian EPM, dewan pembina UB, TPUB, ketua UB dan BMT se-Papua.  

Rakor yang diikuti sebanyak 39 peserta ini merupakan implementasi dari program kerja biro ekonomi dan pemberdayaan masyarakat (EPM) Papua dalam mendorong sinergitas stakeholder UB-BMT dan untuk menumbuhkan business matching antar UB-BMT serta untuk menyongsong workshop pembentukan forkom UB yang akan dihelat oleh DPP LDII pada pekan depan.

Dalam pembukaanya dewan penasihat DPW LDII Provinsi Papua, H. Anwar, S.Si memberikan motivasi bahwa UB merupakan salah satu program Dewan Penasehat DPP LDII yang sangat perlu didukung dan disukseskan keberadaannya, tidak hanya upaya di bidang ekonomi, tapi ada unsur ibadah ketika memberi manfaat bagi umat.

“Hal ini lantaran UB menyertakan seluruh warga LDII sebagai pemilik saham dalam upaya meningkatkan perekonomian warga sehingga jika prediksi tahun depan ada gejolak resesi, inflasi, maupun stagflasi diharapkan tidak terlalu berpengaruh tehadap beban ekonomi warga,” tambah H. Anwar.

Sementara itu dalam pengantarnya ketua DPW LDII Provinsi Papua, H. Sugiyono, SE., M.Si mengatakan agar UB-BMT dapat berjalan dengan baik maka setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus bersinergi yaitu wadah kepengurusan, wadah personil, dan system yang dijalankanya.

“Kinerja UB supaya dilaporkan minimal 1 (satu) bulan sekali kepada dewan pembina agar dapat menjadi bahan evaluasi sehingga jika terdapat kendala dapat dipecahkan bersama dan untuk mengonsep strategi-strategi baru agar bulan berikutnya kinerjanya bertambah maksimal,” kata H. Sugiyono.

“Kita semua berharap agar UB-BMT dapat berkontribusi untuk umat sebagai salah satu motor kemandirian ekonomi serta membangkitkan ekonomi berbasis syariah kepada warga dan masyarakat luas,” tutup H. Sugiyono.

Acara selanjutnya masing-masing ketua UB-BMT memaparkan kondisi UB-BMT nya masing-masing baik profil usaha, kelembagaan, prestasi pencapaian bisnis, prospek bisnis masa depan, dan kendala-kendala yang dihadapi serta konsep business matching penawaran kerjasama antar UB-BMT.

Sebanyak 15 (lima belas) UB-BMT yang mempresentasikan perkembangan usahanya diantaranya BMT Usaha Mandiri Jayapura, BMT Merauke, UB Lantabur Jayapura, UB Barokah Jaya Keerom, UB Barokah Agung Rejeki Biak Numfor, UB Barokah Agung Rejeki (Pembiayaan) Biak Numfor, UB Maju Mandiri Jayapura, UB Barokah Jaya Jayawijaya, UB Jaya Mandiri Abepura, UB Syarekah Nabire, UB Wali Barokah Merauke, UB Melati Merauke, UB Mualasta Merauke, UB Timika Mandiri, dan UB Gunung Emas Timika. (dew/Lines)  

Sentani, ldiijayapura.com – Pengurus DPD LDII Kabupaten Jayapura menghadiri undangan sosialisasi dan jaring aspirasi pada reses triwulan ke-III 2022 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Agama, Dr. H. Toni V. M. Wanggai, S.Ag., M.A., di Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (30/09/2022) lalu.

Adapun yang disosialisasikan yaitu terkait 12 keputusan kultural MRP tahun 2021-2022, serta melihat perkembangan dinamika kerukunan umat beragama di Papua, khususnya Kabupaten Jayapura.

Reses tersebut digelar dalam bentuk silaturahim dan tatap muka bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, TNI-Polri dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Toni Wanggai mengatakan, 12 keputusan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) itu bersifat kultural dan bersifat budaya, yang mana secara umum untuk memproteksi dan mengafirmasi keberpihakan terhadap manusia dan tanah Papua.

“Dimana dalam 12 keputusan itu diantaranya tidak menggunakan atau memberikan gelar adat secara tidak tepat kepada orang tertentu, moratorium sumberdaya alam di Papua, upaya penyelamatan hutan dan manusia Papua, pelestarian adat dan budaya Papua,” kata Toni.

Sementara itu pengurus DPD LDII Kabupaten Jayapura diwakili oleh ketua dewan penasihat H. Samaludin Bogra, Bc.IP., S.IP dan wakil ketua H. Muhammad Sabir, SE.

Menurut H. M. Sabir, “terkait dengan upaya penyelamatan manusia Papua, LDII mendukung pengetatan terhadap peredaran minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba, dimana tingkat kriminalitas terjadi di Papua akhir-akhir ini lebih banyak dipengaruhi karena minuman beralkohol dan narkotika”.

“Apalagi mayoritas yang terkena dampak ini adalah anak – anak muda orang asli Papua, Ini menjadi satu keadaan yang darurat dan emergensi untuk kita melakukan upaya, sehingga perlu ada regulasi kembali yang lebih ketat di dalam pengawasan peredaran minuman keras oleh pemerintah daerah untuk menyelamatkan generasi kita dari kerusakan moral,” tegasnya. (dew)

Sentani – Kegiatan membagikan takjil untuk berbuka puasa menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh remaja Masjid Baitul A’la dibawah naungan DPD LDII Kabupaten Jayapura pada hari Jumat (22/04/2022).

Kegitan yang dilaksanakan di Jl. Yahim Sentani ini membagikan sebanyak 250 paket takjil kepada masyarakat umum yang melintas baik yang berpuasa maupun tidak berpuasa.

Menurut panitia pelaksana Didin Okta, kegiatan ini merupakan perwujudan rasa syukur karena masih diberikan nikamat sehat, kuat dan barokah sehingg bisa menjumpai bulan suci Ramadhan tahun ini.

“Selain itu, ini juga cara kami mengkader dan membina generus LDII agar tetap bisa konsisten meramaikan masjid dan mewujudkan remaja yang profesional religius dengan menanamkan rasa saling berbagi dan peduli sesama manusia, sehingga harapannya mengurangi dampak negatif pergaulan”, ujarnya.

Sementara itu ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura Imam Subekti, S.Pd mengatakan, pembagian takjil tersebut dilakukan untuk memberi manfaat kepada sesama dan menumbuhkan rasa berbagi.

“Selain berbagi rejeki, kegiatan ini untuk mencari pahala serta ridho Allah SWT di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga bermanfaat bagi sesama,” imbuh Imam Subekti. (do)

Jakarta (5/4). Krisis ekonomi dunia yang berkepanjangan akibat wabah, kini mendapat tantangan baru yakni potensi krisis pangan dan energi. Hal tersebut bisa terjadi bila pertempuran antara Rusia dan Ukraina berkepanjangan, diiringi perang dagang antara Blok Barat dan Rusia.

“Rusia merupakan salah satu negara utama pengekspor energi dan pangan, terutama gandum dan energi. Bila konflik ini berkepanjangan, maka harga energi dan pangan dunia akan mengalami kenaikan,” ujar Ardito Bhinadi ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Menurutnya, dampak kenaikan pangan dan energi tersebut bisa dipastikan sampai ke Indonesia.

Indonesia meskipun sebagian besar penduduknya mengkonsumsi beras, namun impor gandum Indonesia terus naik setiap tahun. Masyarakat Indonesia terbiasa pula mengkonsumsi mie, pasta, dan roti, yang kesemuanya berbahan gandum, yang saat ini harganya mulai melambung.

Perang Ukraina dan Rusia, bisa berpengaruh pada sektor energi, akibatnya harga-harga barang juga mengalami kenaikan, “Karena energi ini merupakan input utama dalam produksi barang dan jasa, termasuk distribusinya,” ujar Ardito yang juga Ketua DPP LDII Koordinator Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Ia memperkirakan, jika perang makin panjang dan meluas menjadi perang dagang antara Barat dan Rusia, kenaikan harga barang atau inflasi bisa mencapai 2,5-4,5 persen, “Bank Indonesia memperkirakan pada 2022, inflasi mencapai 3 persen plus minus, yang artinya inflasi di antara 2-4 persen. Ceritanya bisa lain, bila perang berkepanjangan,” tutur Ardito.

Ia mengingatkan harga minyak bumi selalu menjadi penyumbang inflasi yang cukup signifikan di Indonesia, terutama pada distribusi barang dan jasa, “Kenaikan harga BBM ini akan meningkatkan harga barang dan jasa. Maka produk-produk atau komoditas juga mengalami kenaikan,” tegasnya. Hanya saja, saat ini masyarakat mengurangi pergerakan karena kekhawatiran terhadap pandemi Covid-19.

Bisa ditebak, saat masyarakat mulai bergerak bebas, permintaan BBM akan meningkat drastis. Arahnya, harga BBM dan komoditas juga terkerek naik, “Soal seberapa besar infalsinya, tergantung bagaimana pemerintah mengendalikannya. Kenaikan inflasi tak lebih dari 1 persen,” ujar Ardito.

Ardito mengingatkan, selain pangan dan energi terdapat 10 bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang dan lain-lain, juga kerap memicu inflasi, “Apalagi Ramadan dan Idul Fitri, permintaan tinggi sementara harga BBM juga naik, ini bisa meningkatkan biaya hidup masyarakat,” tegasnya.

Kondisi tersebut mendorong timbulnya stagflasi, yakni pertumbuhan ekonominya stagnan tapi inflasinya naik. Dalam kondisi tersebut, ia mengingatkan masyarakat untuk hidup hemat. Selain itu menjaga diversifikasi pangan dan melakukan penghematan energi.

Senada dengan Ardito, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto meminta masyarakat untuk berprilaku muzhid mujhid, “Pola hidup hemat atau efisien dan bekerja keras sangat diperlukan, agar ketika harga-harga mahal, masyarakat masih memiliki sumber dana atau masih dapat bertahan hidup,” ujarnya.

Kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus, juga melemahkan daya beli masyarakat sekaligus menambah jumlah penduduk miskin, “Dengan sikap muzhid-mujhid masyarakat masih bisa membeli kebutuhan pokok, dan mengabaikan kebutuhan sekunder demi keberlangsungan hidup,” imbuhnya.

KH Chriswanto juga mengingatkan pentingnya ketahanan pangan dan energi, “Kami di LDII telah mendorong pemakaian energi baru terbarukan dan diversifikasi pangan sebagai bagian dari program ketahanan pangan,” ujarnya.

Ketahanan pangan dan energi memang menjadi bagian delapan program kerja LDII, caranya keluarga bisa memulai ketahanan pangan dengan tidak hanya mengkonsumsi beras, tapi juga umbi-umbian. Sementara, kini sangat memungkinkan setiap rumah menambahkan sel surya, untuk menghemat listrik.

Dalam kesempatan ini ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, Imam Subekti juga menambahkan prinsip prilaku muzhid mujhid, pola hidup hemat atau efisien dan bekerja keras perlu ditingkatkan sembari menghemat pos-pos pengeluaran yang dapat ditekan seperti gaya hidup, konsumerisme, dan kebutuhan yang tidak perlu.

“Walaupun kita diingatkan untuk hidup hemat namun yang sifatnya wajib jangan dikurangi seperti zakat, infak, sodaqoh itu tetap dikeluarkan sesuai dengan kadar dan tingkat penghasilanya masing-masing,” tambah Imam Subekti. (dew)

Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPW LDII) Provinsi Papua mengadakan Sosialisasi Ijtima Ulama Hasil Rakornas Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII secara hybrid (luring dan daring) bertempat di Masjid Arrosyid, Entrop, Kota Jayapura pada minggu (21/11/2021).

Secara luring sosialisasi tersebut dihadiri oleh pengurus DPW LDII Papua dan secara daring diikuti sebanyak 52 titik studio yang terdiri dari pengurus DPD LDII Kota/Kabupaten, PC LDII Distrik, dan PAC LDII Kelurahan/Kampung se-Provinsi Papua dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dalam Sosialisasi Ijtima Ulama Hasil Rakornas Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Fatwa MUI Provinsi Papua, Dr. H. Muhammad Wahib, Lc., MA secara luring dari Masjid Arrosyid.

Dalam sambutanya Muhammad Wahib mengatakan, “berdasarkan keputusan komisi fatwa MUI No.3 tahun 2006 menetapkan bahwa sejak saat itu LDII telah melaksanakan paradigm baru dan tidak ada masalah dan sudah kita yakinkan kepada masyarakat melalui fatwa MUI tersebut”.

“Bahkan saat ini warga LDII yang menjadi pengurus MUI baik di jajaran MUI Kota/Kabupaten, Provinsi, maupun MUI pusat jumlahnya sampai 300-an orang, mudah-mudahan menambah persatuan kita dan wadah perekat umat,” tambah Muhammad Wahib.

Dalam sosialisasinya Muhammad Wahib menjelaskan sebanyak 12 (dua belas) point kesepakatan Ijtima Ulama MUI diantaranya fungsionalisme tanah, dlawabit dan kriteria penodaan agama, jihad dan khilafah dalam konteks NKRI, panduan pemilu dan pemilukada, tinjauan perpajakan, hukum cryptocurrency, hukum pernikahan online, hukum pinjaman online, transplantasi rahim, penyaluran dana zakat dalam bentuk al qardh al hasan, hokum zakat perusahaan, dan panduan zakat saham. 

Sementara itu dalam sambutannya, wakil ketua DPW LDII Provinsi Papua, H. Sudarmo, S.Pd mengucapkan terima kasih kepada ketua bidang fatwa MUI Papua, pengurus MUI Kota/Kabupaten, dan pengurus LDII se-Papua yang telah mengikuti sosialisasi fatwa MUI.

“Dengan adanya sosialisasi fatwa MUI yang dikeluarkan 3 (tiga) tahun sekali ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh masyarakat, warga LDII, maupun stakeholder terkait lainya,” tambah H. Sudarmo. 

Dalam sosialisasi fatwa MUI ini secara luring dihadiri pula oleh Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah MUI Provinsi Papua, Ust. Syaifullah, Ketua MUI Kota Jayapura Drs. KH. Zulhan Makmun, serta puluhan warga LDII yang menjadi pengurus MUI baik secara daring maupun luring. (DEW/LINES)

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Jayapura menyelenggarakan pengajian alam Generasi Muda Indonesia Bela Lingkungan (Gemilang) bertempat di Perbukitan Ifar Gunung, Sentani, Jayapura pada hari Sabtu (27/11/2021).

Pengajian alam pada ketinggian 325 meter diatas permukaan laut tersebut diikuti sebanyak 48 (empat puluh delapan) remaja dan generasi muda LDII Kabupaten Jayapura yang berusia antara 15 – 25 tahun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Acara yang diisi kegiatan pengajian, nasihat agama, outbound, penanaman pohon, keakraban dan wisata sejarah tersebut secara resmi dibuka oleh Dewan Penasihat DPD LDII Kabupaten Jayapura, Muchammad Yasir. 

Dalam sambutanya, Muchammad Yasir memberikan apresiasi kepada pemuda dan remaja LDII yang telah bahu-membahu untuk mensukseskan acara pengajian dan kontribusi untuk bangsa ini semoga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita.

“Perlu menjadi catatan walaupun nantinya ada yang jadi pejabat, pengusaha sukses, TNI/Polri, konglomerat dan sebagainya supaya tetap ingat kepada Allah SWT dan selalu taat pada kewajiban serta rajin beribadah dimanapun berada,” tambah Muchammad Yasir. 

Sementara itu dalam sambutanya, Wakil ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, H. Muhammad Sabir, SE menjelaskan pengajian ini sebagai komitmen untuk terus mewujudkan sumber daya manusia yang bertabiat luhur, tri sukses, profesional religius yang berwawasan lingkungan.

“Selain itu kegiatan ini sebagai andil dalam menjaga bumi yang menjadi tanggung jawab bersama serta  peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang jatuh pada tanggal 28 November dan dan Bulan Menanam Nasional pada bulan Desember sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008”, kata H. Muhammad Sabir.

“Apalagi diriwayatkan dalam Hadits Sohih HR. Imam Bukhari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya,” tutup H. Muhammad Sabir.

Ketua panitia, Abdul Aziz mengatakan acara diisi dengan pengajian Alquran dan Alhadits agar menjadi pemuda yang alim, nasihat agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau faqih, berbagai macam permainan outbound untuk meningkatkan kerukunan, kekompakan dan kerjasama yang baik.

“Selain itu acara wisata sejarah yang mana disekitar tempat ini terdapat tugu MacArthur saksi perang dunia II yang berada di Papua, serta acara penanaman pohon agar sejak dini kita terbiasa untuk menanam pohon dimanapun berada yang merupakan bagian dari konservasi,” tutup Abdul Aziz. (dew/LINES)  

Jakarta (10/11). Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, menjadi sejarah perjuangan bangsa. Hanya dalam sekitar 4 bulan setelah kelahirannya, bangsa Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekannya, harus menghadapi Inggris kampiun Perang Dunia II dan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.

“Heroisme rakyat Surabaya dicatat dengan harum dalam perjalanan sejarah bangsa, bagaimana bangsa yang baru lahir mempertahankan kemerdekaannya,” ujar Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro Singgih Tri Sulistiyono.

Singgih yang juga Ketua DPP LDII tersebut, menyebut sikap heroik dari rakyat Surabaya merupakan wujud kecintaan terhadap tanah air. Sekaligus ekspresi dari tekanan akibat politik imperialisme yang meminggirkan bangsa Indonesia selama ratusan tahun.

Perlawanan mereka mengakibatkan serangan Inggris yang luar biasa tersebut, berlangsung selama tiga minggu yang mengakibatkan kerusakan besar terhadap kota Surabaya. Efeknya, luar biasa, mata dunia tertuju kepada negeri muda yang melawan dengan gigih kolonialisme.

“Peristiwa itu dikenang karena keberanian, kegigihan, dan spontanitas rakyat Surabaya yang mengubah sejarah Indonesia. Heroiknya rakyat Surabaya yang kemudian hari disebut sebagai bondo nekat atau bonek,” kata Singgih.

Peristiwa yang telah terjadi puluhan tahun lalu itu, seharusnya menjadi semangat dalam menghadapi tantangan globalisasi, “Kolonialisme dan imperialisme juga bersalin rupa, ini membutuh kecerdasan, kegigihan, dan adaptasi yang kuat. Sehingga bangsa ini tidak menjadi bangsa kelas tiga, hanya sebagai pasar dan bergantung terhadap bantuan negara lain,” ujarnya.

Menciptakan ketergantungan secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi merupakan bentuk-bentuk hegemoni dan dominasi atau kolonialisme baru. Hal ini, bisa diantisipasi dengan kemandirian bangsa, “Bangsa Indonesia harus bisa mandiri, sehingga bisa berperan dalam geopolitik dan geoekonomi secara sejajar dengan negara-negara lain,” imbuh Singgih.

Indonesia, dengan kemampuannya, bukan hanya menjadi destinasi investasi yang menjajikan namun juga mampu berinvestasi ke mancanegara, “Bangsa Indonesia tidak anti investasi asing, namun jangan sampai investasi itu mengganggu kedaulatan bangsa atau mendikte pemerintah,” ungkapnya.

Untuk itu, semua pihak harus bekerja keras dengan nilai-nilai luhur bangsa agar bangsa Indonesia menjadi bangsa maju, dan mampu mewujudkan pembukaan UUD 1945, “Apa yang dilakukan bangsa Indonesia hari ini, sangat menentukan perjalanan bangsa pada masa depan,” paparnya.

Senada dengan Singgih Tri Sulistiyono, Sekretaris Umum DPP LDII Dody T. Wijaya mengatakan generasi muda terutama generasi Z, menjadi tumpuan bangsa. Mereka yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an, menurut Dody adalah generasi yang lekat dengan teknologi sehingga terkadang disebut sebagai i-gen.

“Mereka ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Generasi Z juga rentan terkena depresi juga kecemasan. Mereka inilah yang harus dibimbing menjemput Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Mereka sebagai anak teknologi dengan pemikiran yang global, bahkan nasionalisme mereka menembus batas negara dan ideologi, menurut Dody harus mendapatkan nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong royong, “Mereka juga harus memiliki karakter alim-faqih, berakhlak mulia, dan memiliki sikap mandiri,” imbuhnya.

Mereka akan jadi pahlawan masa depan, bila memiliki semangat rela berkorban dan berjuang untuk kepentingan orang banyak, tanpa membedakan suku, agama, dan ras, menurut Dody.

Dengan generasi inilah, bonus demografi pada 2045 menjadi milik bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi negara maju, namun dengan moralitas yang mulia dalam rangka membangun masyarakat madani yang makmur, sejahtera, adil, toleran, saling menghargai, tolong-menolong, dan semangat kebersamaan yang tinggi. Merekalah pahlawan-pahlawan masa depan.

Ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, Imam Subekti menambahkan, “mari kita melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang, profesi, minat, dan bakatnya masing-masing sehiingga kedepan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, berbudi luhur, dan profesional religius. (kim/*)

Jakarta (5/10). Sejak masih bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) lalu berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945, TNI terus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI juga tak pernah terlibat dalam kudeta militer, bagaimanapun kondisi politik nasional.

“Kami warga LDII mengapresiasi TNI, dalam keadaan apapun, sesulit apapun, tetap setia terhadap NKRI. Bahkan saat kondisi negara sedang rentan pada 1998, TNI tak tergoda untuk mengambil alih kekuasaan,” ujar Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso.

Bahkan, menurut Chriswanto, TNI terus bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan mengedukasi masyarakat mengenai nasionalisme dan cinta tanah air, “Kami bekerja sama dengan beberapa Kodam dan Kopassus dalam pembentukan karakter generasi muda, dalam bentuk pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara,” ujar Chriswanto.

Dengan edukasi dan gemblengan dari TNI, DPP LDII ingin menanamkan cinta tanah air, agar generasi muda kian sadar sejarah bangsanya dan untuk tujuan apa negeri ini didirikan, “Kami memiliki program membangun generasi profesional religius yakni generasi alim-faqih, berakhlak mulia, dan mandiri. Dengan bekerja sama dengan TNI, membentuk akhlak yang mulia dan mandiri makin mudah diwujudkan,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi, meskipun Dwifungsi ABRI sudah tak ada lagi sejak era Reformasi, namun TNI terus berada di dekat masyarakat, “Saya menyaksikan TNI sangat peduli dengan kondisi sosial masyarakat melalui Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa atau Babinsa, mereka terus memantau kondisi masyarakat,” kata Chriswanto.

Bentuk kepedulian itu, terutama saat pandemi Covid-19, TNI aktif membantu dalam bakti sosial hingga menyalurkan vaksin. Selain itu, Babinsa juga terus mendata kebutuhan masyarakat dan memantau berbagai kegiatan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pada umumnya.

“Dengan usianya yang mencapai 76 tahun, hampir sama dengan usia republik ini, kami berharap TNI semakin profesional dan sejahtera, sehingga dapat mengawal negeri ini dengan baik,” ujarnya. Dengan TNI yang profesional, cita-cita pendiri bangsa agar bangsa Indonesia berperan dalam perdamaian dunia bisa terlaksana.

“Di berbagai wilayah konflik, TNI yang membantu PBB menjadi ujung tombak tekad bangsa Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Profesonalitas TNI harus diapresiasi,” imbuhnya.

Jasa TNI menurut Chriswanto sangat besar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Mereka berjuang tanpa pamrih di menghadapi separatisme. Meskipun dalam bertugas, TNI kerap dituduh melanggar HAM, namun tetap bekerja keras agar negara tidak berpecah belah, “Tekad yang kuat dan niat yang tulus itu, harus mendapat apresiasi setinggi-tingginya,” pungkas Chriswanto Santoso.

Imam Subekti, ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura memberikan apresiasi kepada TNI atas pengabdian yang luar biasa dalam mempertahankan kedaulatan serta berperan aktif dalam kemanusiaan, bersatu, berjuang, kita pasti menang. (dew)