Month: November 2020

Nabire (28/11) – Asisten I Setda Nabire La Halim, S.Sos mewakili Bupati membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI LDII Nabire pada Sabtu, 28 November 2020. Musda bertempat di Aula Ganjar Waluyo, Jl. Surojo Tanojo,S.H Kelurahan Karang Mulia, Kab. Nabire, Prov. Papua. Agenda utama Musda untuk memilih Ketua DPD LDII Kabupaten Nabire masa bhakti 2020 – 2025, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Pemukilan Tifa menandai dibukanya Musda ke-VI LDII Kabupaten Nabire dan disambut tepuk tangan oleh para audien yang menyaksikan acara tersebut. Perhelatan itu dihadiri oleh Forkompimda Kabupaten Nabire serta beberapa tamu undangan, diantaranya MUI Nabire, FKUB Nabire, Baznas Nabire, PHBI Nabire, DMI Nabire, BKPRMI Nabire, Kemenag Nabire, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pengurus ormas Islam lainya, “Acara ini dilaksanakan secara luring dan daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Senkom Digital Communication (SDC),” ujar Ketua Panitia Musda VI LDII Nabire, Gunawan Santoso,S.Pd.

Dalam sambutan Bupati Nabire yang di bacakan oleh Asisten I Setda Kabupaten Nabire La Halim, S.Sos mengatakan, Musda ke-VI LDII Nabire ini merupakan momen penting bagi sebuah organisasi, untuk mengevaluasi kepengurusan selama 5 tahun silam, serta menetapkan kepengurusan yang baru dan program kerja. Hal ini merupakan upaya menghidupkan serta mengelola organisasi ini ke arah perubahan yang lebih baik lagi.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus LDII Kabupaten Nabire atas kontribusi positif untuk kemajuan Kabupaten Nabire khususnya di bidang keagamaan. Semoga kepengurusan yang baru nantinya bisa membawa kemajuan bagi LDII kedepan,” ungkap La Halim.

Sementara itu, Ketua DPW LDII Provinsi Papua H. Sugiyono, S.E.,M.M yang hadir secara Daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Senkom Digital Communication (SDC), dalam sambutannya, meminta agar siapapun yang terpilih menjadi ketua dan pengurus LDII Nabire masa bakti 2020-2025 harus mampu mengemban amanah organisasi dalam amar ma’ruf nahi munkar dan mewujudkan kerukunan umat di Kabupaten Nabire. H.Sugiyono juga bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh peserta maupun panitia yang terlibat dalam kegiatan ini. Termasuk keberhasilan kolektif dalam kontribusi dan pelayanan umat selama 5 (lima) tahun yang dievaluasi kinerjanya dalam Musda ini.

Dalam kesempatan itu juga, H. Sugiyono menegaskan instruksi DPP LDII terkait Pilkada serentak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, ditegaskan bahwa LDII menganut sikap politik netral dan aktif, “termasuk di Nabire”. Kami menegaskan secara lembaga, LDII tidak berafiliasi atau mendukung partai politik tertentu,” ujar H. Sugiyono. Sikap aktif, menurut H. Sugiyono, warga LDII didorong menyalurkan aspirasi politiknya. Mereka dilarang golput (golongan putih/ tidak memilih) dan turut menyukseskan Pilkada.

H. Sugiyono mengingatkan, Pilkada Nabire merupakan proses demokrasi, untuk menghasilkan pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat. Mereka yang terpilih, akan menjalankan program kerjanya selama lima tahun, “Warga LDII Nabire saya harapkan dapat memilih Kepala Daerah yang berintegritas untuk melaksanakan program kerjanya dalam memajukan Kabupaten Nabire,” ujarnya.

H. Sugiyono juga menekankan kepengurusan mendatang harus bisa selaras dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Nabire. Hal ini menurut H. Sugiyono sangat penting, sehingga program-program LDII Nabire bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Nabire mampu mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat dan terwujud kerukunan dan kedamaian.

Serangkaian sidang paripurna dan komisi yang dilaksanakan, menampung beberapa usulan dari 3 PC LDII Tingkat Distrik dan 5 PAC Tingkat Kelurahan. Dari pandangan umum ketua- ketua komisi yang di sampaikan, mayoritas semua mencalonkan kembali H. Nuryadi, S.Pd., M.Pd sebagai Ketua LDII Kabupaten Nabire. Semua PC LDII Tingkat Distrik menerima laporan pertanggung jawaban dari ketua DPD LDII Kabupaten Nabire periode 2015–2020, sehingga secara aklamasi H. Nuryadi, S.Pd.,M.MPd terpilih kembali untuk menjadi Ketua DPD LDII Kabupaten Nabire Periode 2020 – 2025 yang ditetapkan dalam sidang Pleno.

Dalam sambutannya usai penetapan, H. Nuryadi menjelaskan bahwa Musda telah selesai dilaksanakan, mohon doa serta dukungan semua pihak agar dapat menjalankan amanah ini dengan tulus dan penuh tanggung jawab agar LDII semakin maju dan berkembang khususnya di Kota Nabire. Kepada jajaran pengurus dan dewan penasihat yang baru saja terpilih, H. Nuryadi juga berharap agar kordinasi semakin solid dan terus bekerja sama untuk memaksimalkan kegiatan organisasi 5 tahun ke depan.

Sementara itu dari sidang Tim Formatur yang terdiri dari Ketua terpilih, perwakilan satu orang pengurus DPW, dan perwakilan PC dari tiga Distrik (Nabire, Nabire Barat dan Uwapa), untuk hasil keputusan sidang formatur, baru dapat menyusun komposisi Dewan Penasehat dan Pengurus Harian sehingga Tim Formatur meminta waktu kepada Pimpinan Sidang Paripurna untuk diberi kesempatan selambat-lambatnya 30 hari sejak Musda ke-VI untuk menyusun komposisi lengkap kepengurusan DPD LDII Kabupaten Nabire Periode 2020-2025 yang nantinya akan dibuatkan SK dari DPW LDII Provinsi Papua.

Kegiatan Musda ke- VI LDII Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh 50 Peserta, berjalan dengan tertib dan aman, selanjutnya acara MUSDA ke- VI DPD LDII Kabupaten Nabire ditutup dengan doa oleh Ketua Dewan Penasehat KH. Ganjar Waluyo dan diakhiri dengan foto bersama. (dew)

Jakarta (26/11). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang DPP LDII menghadiri Munas X MUI yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta, pada 25-27 November 2020. Presiden Joko widodo (Jokowi) meresmikan munas yang dihadiri lebih dari 200 orang. Selain diadakan secara daring, Munas MUI dihelat juga secara luring untuk mematuhi protokol kesehatan.

Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso yang menghadiri acara tersebut melalui telekonferensi atau daring mengatakan, LDII berharap Munas X MUI berjalan dengan baik, sukses, dan penuh berkah, “Dan bisa menjadi percontohan bagi umat. Bagaimanapun MUI sebagai Imamah Institusionaliyah, tentu menjadi panutan ormas-ormas Islam lain meskipun secara hierarki, ormas-ormas Islam memiliki otonomi,” ujar Chriswanto Santoso.

Seluruh ormas Islam termasuk LDII, menurut Chriswanto, melihat konsolidasi para ulama dalam Munas tersebut mencerminkan suasana yang penuh kedamaian, sehingga kontribusi kepada bangsa dan negara menjadi jelas, dan menjadi tuntunan ormas Islam lainnya. Chriswanto sangat mendukung pernyataan Ketua MUI 2015-2020 KH Ma’ruf Amin yang juga Wakil Presiden, bahwa MUI tetap mengambil kebijakan Islam Washatiyah atau Islam moderat.

“Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk agama Islam, tapi tak menjadikan Islam sebagai hal yang dominan. Sebagai penghormatan terhadap keberagaman, umat beragama lain harus merasa terayomi hidup di Indonesia. Di sinilah pentingnya Islam Washatiyah,” ujar Chriswanto Santoso, di sela-sela Munas MUI, Kamis (26/11).

Ia menegaskan, konsep Islam Washatoniyah harus terus dikedepankan, sehingga umat agama lain merasa terayomi, “Namun terkait akidah dan ubudiyah harus tetap dijaga. Jangan sampai umat Islam lemah dalam urusan dua hal itu. Dengan demikian, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, namu tetap menjamin hidupnya keberagaman di negeri ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada saat peresmian Munas X MUI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah terus mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin di dalam masyarakat yang majemuk. Menurut Presiden, corak ke-Islaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebarkan kebencian, serta jauh dari karakter ekstrim dan merasa benar sendiri.

Menurut Jokowi, ini menunjukan semangat dakwah keislaman yang merangkul semua umat. “Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasullullah SAW,” kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional X MUI 2020 di Jakarta, Rabu (25/11).

Menurut Jokowi, ikhtiar MUI untuk mewujudkan Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta ini juga didukung seluruh elemen bangsa yang sadar untuk hidup berdampingan demi kemajuan bangsa.

Presiden lantas mengapresiasi peran MUI dalam menjembatani komunikasi antara ulama dengan pemerintah. Menurut Jokowi, MUI juga berkontribusi dalam mencerdaskan serta memberdayakan ekonomi umat. Sehingga tercipta suasana yang harmonis baik di internal umat Islam maupun kerukunan antarumat beragama di Tanah Air. “Dalam perjalanannya, MUI telah menjadi tenda besar umat Islam. Sebagai pelayan umat dengan komitmen dan peran yang telah teruji dalam membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di manapun berada,” ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi peran MUI yang turut melakukan langkah responsif dalam mencegah penularan Covid-19 dengan menyusun sejumlah fatwa dan panduan beribadah. Sehingga memberikan kemudahan dan keamanan bagi umat Islam untuk beribadah pada masa pandemi. Ia juga mengatakan MUI selama ini juga konsisten menyuarakan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di setiap kegiatan, serta mengutamakan keselamatan jiwa.

“Keterlibatan aktif MUI untuk mengajak umat disiplin menjalankan protokol kesehatan akan menjadi teladan yang baik dan dengan keteladanan para ulama, para habaib, dan tokoh agama, tokoh masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, insya Allah tugas berat pemerintah akan menjadi semakin ringan,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun meminta MUI turut membantu mengawal program vaksinasi dalam masyarakat. Vaksinasi ini merupakan jalan keluar untuk mengatasi pandemi sehingga kesehatan masyarakat cepat pulih dan ekonomi dapat kembali bangkit.

Munas X MUI berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, 25-27 November 2020. Munas digelar secara luring dan daring. Peserta luring adalah pengurus MUI Pusat dan perwakilan daerah, sementara peserta daring adalah para pengurus daerah. Munas X MUI mengangkat tema “Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen.” Munas X MUI akan membahas sejumlah agenda penting antara lain fatwa, rekomendasi, dan pergantian kepengurusan dan puncak pimpinan.

Jakarta (24/11). DPP LDII melansir platform e-pendidikan yang fokus pada pendidikan karakter, yang dinamai pondokkarakter.com. Acara peluncuran tersebut diikuti oleh 514 studio mini dan sekitar 2.000 orang peserta. Dalam acara peluncuran pondokkarakter.com tersebut, dibuka pula enam seminar secara bersamaan yang membahas mengenai fungsi guru, pamong, tenaga pendidikan, kepala sekolah, orangtua, dan pengelola yayasan dalam membangun karakter.

“Pondokkarakter.com merupakan kontribusi LDII untuk bangsa, yang menyasar kepada subjek pendidikan bukan pada objek atau siswa,” ujar Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso. Pondokkarakter.com merupakan digitalisasi bidang pendidikan dari delapan bidang pengabdian LDII yang terdiri dari: Kebangsaan, Dakwah, Pendidikan, Energi Terbarukan, Kesehatan, Ekonomi Syariah, Pertanian dan Lingkungan Hidup, dan Teknologi.

“Kami berusaha memadukan kebangsaan dan religiusitas dalam pondokkarakter.com. Bedanya, selain fokus kepada pembentukan karakter, platform e-pendidikan ini menyasar kepada subjek atau penyelenggara pendidikan bukan kepada siswa atau anak,” ujar Chrsiwanto.

Pembentukan karakter ini merupakan proses panjang, yang targetnya pada 2045, cita-cita mengenai Indonesia Emas bisa terwujud, “Pemerintah saat ini bercita-cita pada tahun itu, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$23.000 per kapita. Mewujudkan hal tersebut bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga harus turut andil,” ujar Chriswanto.

Sementara itu, konsultan senior dari Sinergi Consulting, Nugroho Ananto mengatakan, karakter merupakan pembeda antara individu dengan individum keluarga dengan keluarga lainnya, bahkan menjadi pembeda antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya.

“Pada umumnya karakter mempresentasikan prilaku yang diterima masyarakat, seperti kejujuran, penghargaan, dan tanggung jawab. Hal tersebut merupakan bagian dari nilai moral. Artinya wilayah pendidikan karakter ini luas tak dibatasi kelas, sebagaimana pendidikan ilmu pengetahuan yang membentuk kognisi,” ujar Nugroho Ananto.

Pendidikan karakter yang baik, akan menghasilkan lingkungan yang baik. Lingkungan inilah yang membentuk masyarakat berkarakter, hingga menciptakan bangsa atau negara yang memiliki karakter yang baik pula.

“Seseorang yang bisa dipercaya karena kejujurannya, dihormati karena karyanya bukan fisik dan harta, serta memiliki tanggung jawab bisa dikatakan memiliki karakter yang baik,” kata Nugroho. Sayangnya, menurut Nugroho, pendidikan karakter ini justru tak maksimal. Para pengajar atau penyelenggara pendidikan lebih fokus kepada kognitif.

Pembelajaran mengenai karakter tersebut unik, tak seperti mempelajari ilmu pengetahuan, “Pendidikan karakter sangat berkaitan dengan pemaknaan terhadap nilai. Sementara pemaknaan tersebut sangat bergantung kepada keluarga atau lingkungan di mana seseorang hidup,” ujarnya.

“Pendidikan karakter membutuhkan panutan dan proses pembelajaran serta pembiasaan seumur hidup. Hal ini beda dengan mempelajari ilmu pengetahuan,” imbuhnya.

Perusahaan Butuh Orang Jujur Tak Hanya Pintar
Karakter dalam mata perusahaan juga menjadi hal yang utama, “Founding father Bakrie Brothers menekankan pentingnya karakter, kejujuran misalnya. Orang yang jujur menurut Bakrie Brother bisa dipintarkan, tapi membuat orang pintar menjadi jujur tidak mudah,” ujar Chief Human Capital Bakrie Brothers, Okder Pendrian.

Karakter dan kompetensi menjadi bagian utama dalam pertimbangan penerimaan karyawan, “Dengan dua hal tersebut, seseorang bisa diterima dan dikembangkan hingga kelak menjadi seorang business leader,” ujar Okder. Sebaliknya, untuk memikat pribadi menjadi karyawan Bakrie Brother, karakter perusahaan juga harus dibangun. Dengan demikian menciptakan persepsi yang baik bagi mereka yang memiliki bakat terbaik.

Bisnis saat ini memerlukan pribadi yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Menurut Okder, pada masa lalu, bidang bisnis baru hanya muncul 10 tahun sekali, “Saat ini hanya dalam sebulan selalu ada peluang bisnis baru,” ujarnya. Untuk menyikapinya, butuh SDM yang berkarakter.

Surabaya (19/11). LDII memandang penting pembangunan karakter. Ini disampaikan dalam konferensi pers menjelang peluncuran platform e-learning pondokkarakter.com. Konferensi Pers ini digelar di Kantor DPW LDII Jawa Timur, Surabaya, Kamis (19/11).

Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso yang membuka acara ini menekankan pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkarakter. Ia mengatakan, LDII mengamati beberapa lingkungan strategis yang menjadi perebutan beberapa negara, yakni energi, pangan, air, dan logam. Untuk antisipasi itu SDM memegang peran penting. Dalam menyiapkan SDM inilah DPP LDII di bidang Pendidikan membuat sebuah platform e-learning pondokkarakter.com.

“Di dalam nilai-nilai SDM ini adalah terutama terkait dalam karakter dalam rangka menyongsong bonus demografi 2030 ini maka LDII mencoba berkontribusi pada pembangunan karakter,” ujar Chriswanto.

Pembangunan karakter selama ini, lanjut Chriswanto, masih banyak menekankan pada obyek (anak didik). “Kami mencoba mencari sisi lain yang berfokus pada subyek yakni stakeholder yang mendidik anak-anak. Itulah mengapa kami membuat platform pondokkarakter.com yang isinya memberikan pemahaman bagaimana cara stakeholder dalam menciptakan anak didik yang memiliki karakter kuat,” tambah Chriswanto.

Pondok karakter bakal menjadi e-learning perdana yang fokus pada pendidikan karakter. Menurut Ketua DPP LDII Basseng Muin, LDII telah memiliki sekitar 236 satuan pendidikan, mulai tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Di sekolah-sekolah tersebut selain mendapatkan pendidikan formal juga mendapatkan pendidikan karakter.

Kemajuan sebuah bangsa bukan ditentukan dari sumber daya alam, melainkan dari karakter negara itu sendiri. Dalam hal ini LDII mengembangkan sebuah karakter profesional religius. Profesional artinya manusia dituntut untuk ahli dibidangnya, jangan sampai negara lain yag menguasainya dan mengambil manfaat dari empat faktor itu. Adapun definisi religius adalah dimensi moralitas, manusianya harus jujur, berkarakter dan berintegritas. Basseng menambahkan, karakter menjadi navigasi agar keterampilan tinggi mendapat arah yang tepat. Tanpa karakter, arah pembangunan tidak dapat diketahui arahnya.

“Mendidik karakter itu ada ilmunya tersendiri. Tiap stakeholder memiliki peran masing-masing. Jika stakeholder memahami perannya dan cara melakukannya perannya dalam dunia pendidkan karakter maka otomatis anak didiknya juga akan memiliki karakter profesional religius,” papar Basseng.

Ada enam stakeholder yang digagas dalam pondokkarakter.com, yakni orang tua, guru, pamong, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan pengelola yayasan. Keenam stakeholder sebagai subyek pendidikan ini memegang peranan penting dalam pembangunan karakter anak didik. Pendidikan tidak hanya berfokus pada obyek (anak didik) tapi juga melalui penguatan subyek berupa enam stakeholder tersebut.

Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan karakter memperlancar dan mempercepat proses belajar baik bagi stakeholder maupun anak didik.”Jangan sampai terjadi penggunaan teknologi tanpa interaksi. Banyaknya informasi yang tersebar, membutuhkan kekampuan dalam mengelola informasi tersebut, “ jelas pakar pendidikan, Siti Nurannisa yang juga hadir sebagai narasumber dalam acara ini.

Nurannisa menambahkan, pendidikan bukan sekadar kognitif. Fokus hanya pada kognitif hanya akan menghilangkan momentum dalam membangun karakter anak didik. “Pendidikan karakter tidak bisa hanya diberikan secara teknis, kognitif, dihafalkan, tapi dia hidup dan muncul tumbuh sehinggga bisa dilihat. Diharapkan enam stakeholder itu menumbuhkan dulu karakter di dalam dirinya masing-masing,” paparnya.

Lebih lanjut Nurannisa mengatakan, jika sekolah hanya sekadar kewajiban, akan menurunkan kemampuan generasi penerus. “Pendidikan karakter bisa disesuaikan dengan kekinian. Pemaknaan dan implementasinya sama, hanya mediumnya yang berubah,” tambahnya.

Menurut Nurannisa, pendidikan karakter tidak bisa sekadar konsep, teori. Dibutuhkan upaya sistematis dan terintegrasi. “Ada faktor pembiasaan, ada tahapan, proses, bukan hanya fokus pada hasil. Namun, yang terpenting ada konsistensi dalam pendidikan karakter,” pungkasnya.

Usaha Bersama (UB) Lantabur Jayapura yang diwakili oleh pengurus UB, Desri Eko Winasis mengikuti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Summit 2020 yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin yang diselenggarakan secara daring oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (16/11/2020).

Acara tersebut diselenggarakan dari tangal 16-17 November 2020 akan diikuti secara daring sebanyak 617 peserta dan secara luring sebanyak 40 peserta bertempat di Hotel Teras Kita Jakarta beberapa Koperasi Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan BMT di seluruh Indonesia.

Ketua Panitia kegiatan ini Ardito Bhinadi menyampaikan, BMT Summit dilaksanakan karena BMT masih menghadapi beberapa masalah. Terutama, sampai saat ini belum ada payung besar bagi BMT-BMT di Indonesia yang dapat merepresentasikan suara BMT secara nasional.

“Selain itu, digitalisasi di sektor keuangan dapat memperlemah posisi BMT yang belum menerapkan teknologi informatika,” ujarnya saat memberikan penjelasan umum BMT Summit di Hotel Teraskita, Jakarta.

Masalah lain BMT, ujarnya, belum adanya pihak yang menjadi lembaga penjamin simpanan untuk BMT/KSPPS. Ini dikarenakan regulasi BMT masih belum sekuat regulasi di sektor keuangan dan pembiayaan lainnya. “Sementara pemberdayaan ekonomi umat memerlukan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi dan sosial umat,” katanya.

BMT, menurutnya, adalah harapan dan tumpuan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kemandirian dan kemakmuran umat. Ini terbukti dari menjamurnya BMT dimana-mana yang artinya dibutuhkan masyarakat.

“Menghadapi era serba internet, era digital, kita perlu mempercepat dan mengadopsi tekhnologi digital dalam pengelolaan BMT. Diperlukan kolaborasi dan digitalisasi BMT untuk pemberdayaan ekonomi umat,” ungkapnya. Pertemuan/Summit ini, ujarnya, ingin mewujudkan kolaborasi yang lebih besar dan langkah lebih jelas untuk semua BMT ke depan.

Dalam kegiatan ini akan disampaikan materi beberapa menteri terkait seperti Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Gubernur BI, Sekjen MUI Buya Anwar Abbas, Direktur KNEKS, dan Ketua Dewan Komisioner OJK juga akan turut mengisi.

Selain itu, kegiatan ini akan diisi dengan sharing session bersama BMT yang sudah sukses di Indonesia seperti BMT Sidogiri, BMT BUS, Baitul Tamwil Muhammadiyah, BMT Rukun Abadi, BMT NUS, serta BMT-BMT maupun Koperasi Syariah lain di seluruh Indonesia.

Dalam pembukaanya Wakil Presiden (Wapres), KH Ma’ruf Amin, berharap ribuan lembaga keuangan Baitu Al-Maal Wa Al-Tamil (BMT) dapat menjadi pendorong udaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga menggerakkan ekonomi nasional.

Wapres menjelaskan, pemerintah memberikan prioritas pengembangan kepada usaha mikro di seluruh pelosok tanah air. Pada tahap awal program ini, Pemerintah memberikan bantuan tunai langsung kepada 12 juta usaha mikro yang tidak sedang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.

Menurut Ma’ruf Amin, kebijakan itu sangat tepat mengingat usaha mikro dan kecil adalah tulang punggung dalam penyerapan tenaga kerja yang menyerap hampir 75 persen dari seluruh angkatan kerja. “Pengembangan UMKM menjadi sangat penting sebagai upaya kita untuk mengurangi kesenjangan,” ujarnya.

Dia memaparkan, dengan jumlah yang tidak kurang dari 4.000, BMT berpotensi untuk menggerakan perekonomian dari bawah. Sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi nasional.

“Saya juga berpendapat bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk kita dapat menggelorakan kembali berbagai upaya untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil,” kata Ma’ruf Amin.

Lebih lanjut, Wapres menilai ada dua kondisi yang mendukung. Pertama, Pemerintah sedang berupaya keras untuk membangkitkan perekonomian yang telah mulai menunjukkan adanya pemulihan. Kedua, pemerintah memiliki kemauan politik yang sangat tinggi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Pada tahun ini, lanjut Ma’ruf Amin, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari jumlah tersebut, sekitar Rp350 triliun atau lebih dari 50 persen dialokasikan untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat dan UMK. Selain itu juga diberikan berbagai insentif lainnya, termasuk keringanan pajak yang jumlahnya lebih dari 100 tiliun rupiah.

“Keberpihakan tersebut juga ditunjukkan dengan diluncurkannya Program Bantuan Produktif untuk pelaku usaha mikro oleh Bapak Presiden pertengahan bulan Agustus yang lalu. Program pemberian bantuan secara langsung kepada usaha mikro ini merupakan program yang pertama kalinya dilaksanakan oleh pemerintah,” tutur Ma’ruf Amin.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada 4 hal, yaitu pengembangan Industri Produk Halal, pengembangan Industri Keuangan Syariah, pengembangan Dana Sosial Syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Syariah.

Semua itu sangatlah erat kaitannya dengan pengembangan UMKM. Secara langsung atau tidak, suksesnya pelaksanaan empat fokus tersebut akan menghasilkan usaha mikro dan kecil termasuk BMT yang tangguh dan memiliki daya saing.

“Sebagai ketua harian KNEKS, saya akan memastikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut,” kata ma’ruf Amin. (dew)

Jakarta (14/11). Makan bersama keluarga selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Selalu terdapat cerita saat berkeluarga berkumpul menikmati hidangan, yang tak menjemukan meskipun dilakukan berulang-ulang. Dari kegiatan di meja makan itu juga, para orangtua bisa melatih karakter anak.

Dalam tayangan sosial media milik Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim beberapa waktu lalu dia menyebut bahwa, “Makan bersama adalah ritual penting dalam keluarga saya. Aturannya tidak boleh ada HP maupun TV menyala saat makan. Makan bersama adalah saatnya berdiskusi, bertanya jawab, dan menunjukkan anak-anak kita bahwa kita adalah satu tim yang kompak,” ujar Nadiem.

Makan bersama antara orangtua dan anak, tidak melulu tentang diskusi antar orangtua saja. Orangtua bisa menyelipkan ajaran tata krama saat makan. Misalnya seorang bapak sering mengingatkan makan dengan tangan kanan, jangan mengeluarkan suara saat mengunyah, atau membaca hamdalah. Tanpa terasa, pesan moral yang diulang demikian itu menjadi latihan kebiasaan anak-anak yang terbawa hingga usia dewasa.

Menurut Ketua DPP LDII sekaligus koordinator Education Clearing House (ECH) yang mengelola Pondok Karakter, keluarga menjadi titik mula pembentukan karakter. Pasalnya, sebagian besar waktu anak bersama orangtua, sebelum ia dewasa dan sering berada di luar rumah. Walhasil, pendidikan karakter pada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, namun juga para orangtua. Mereka memiliki andil besar dalam menanamkan karakter pada anak, bahkan saat berada di meja makan.

Meski pesan yang disampaikan sedikit, tapi jika dibiasakan akan sangat melekat pada anak hingga dewasa, sehingga pembinaan generasi penerus terjaga. Mengenai pendidikan karakter dalam keluarga, DPP LDII dan ECH menyediakan beragam materi ajar dalam pendidikan keluarga pada tingkat keluarga.

Materi tersebut bisa didapat di platform e-learning pondokkarakter.com, yang dilansir pada 24 November mendatang. E-learning ini berisi beragam materi pembinaan generasi penerus dalam bentuk modul, paper, hingga video. Selain untuk keluarga, materi tersebut juga ditujukan untuk para penyelenggara pendidikan dan pamong di boarding school. (Ipeh/LINES)

Jakarta (12/11). Kala perusahaan start-up mulai melirik dunia pendidikan yang sifatnya komersial, LDII melawan arus tersebut dengan mendirikan platform e-learning, pondokkarakter.com. Pondok Karakter berfokus terhadap pembangunan karakter profesional religius. Karakter tersebut merupakan program DPP LDII sejak Munas VII pada 2011. Aplikasi tersebut akan dilansir pada 24 November 2020.

Pondok Karakter bakal menjadi e-learning perdana yang fokus pada pembentukan karakter, “Kami memiliki 236 satuan pendidikan, baik pada tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Di sekolah-sekolah itu selain mendapatkan pendidikan formal, para peserta didik memperoleh pendidikan karakter,” ujar Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso.

Sejak Munas LDII pada 2011 itu, LDII menggelar beragam workshop, diskusi kelompok terpumpun (FGD) dan beragam seminar. Bahkan pakar pendidikan LDII dikirim ke satuan-satuan pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada ketua yayasan, kepala sekolah, guru, hingga pamong, “Sejak Rakernas LDII 2018, kami mulai memikirkan internet dan teknologi informasi sebagai media membangun karakter,” kata Chriswanto Santoso.

Menurut Chriswanto Santoso, profesional religius adalah individu yang memiliki sifat alim-faqih, ber-akhlakul karimah, dan mandiri atau yang dikenal sebagai Tri Sukses, “SDM religius adalah generasi yang memiliki keterampilan sekaligus memiliki pemahaman agama yang kuat, yang kami harapkan menjadi generasi unggul pada masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP LDII Basseng yang juga koordinator Education Clearinghouse (ECH), mengatakan aplikasi Pondok Karakter memungkinkan materi ajar bisa diakses secara luas dan dalam waktu singkat, “Hal ini memungkinkan percepatan dalam proses pembangunan karakter pada satuan-satuan pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, ECH menyusun materi-materi dalam Pondok Karakter secara berkesinambungan, “Saat seorang peserta didik memasuki usia sekolah dasar, para pendidik membutuhkan materi-materi sesuai usia anak. Ketika anak memasuki pendidikan lanjutan, tentu materi untuk sekolah dasar tak relevan. Maka, disediakan pula materi untuk remaja dan seterusnya,” ujar Basseng.

Beragam materi dalam bentuk modul, paper, hingga video dapat diakses dalam Pondok Karakter. Seluruhnya disusun oleh anggota ECH sesuai dengan bidang mereka masing-masing, “Terdapat pula materi untuk para orangtua, karena merekalah yang membentuk karakter anak sejak dalam kandungan,” ujar Basseng.

Menurut Basseng, bila orangtua, penyelenggara pendidikan, kepala sekolah, guru, dan pamong memiliki referensi yang sama, maka pendidikan karakter bisa berhasil, “Bila semua orang memiliki materi pendidikan karakter dan menerapkannya, maka sang anak makin banyak terekspos dengan nilai-nilai moral,” imbuhnya.

Ia mengatakan dengan pendidikan karakter yang intensif dari berbagai pihak di sekolah, mulai dari office boy hingga pendidik, karakter mendarah daging dalam jiwa sang anak. Sehingga mereka saat terjun dalam dunia kerja maupun berwiraswasta, akan bekerja dengan jujur, berintegritas dan memiliki profesionalitas yang tinggi.

Menurutnya, tanpa nilai-nilai moralitas yang diperoleh dari religi, maka ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia justru bisa berakibat kerusakan. Inilah yang menjadi perhatian LDII. Menurut Basseng, dengan menerapkan pendidikan karakter, LDII telah melakukan kontribusi dalam cita-cita pembangunan nasional. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur pada masa mendatang.

Surabaya (11/11). DPW LDII Jawa Timur menggelar konsolidasi organisasi menyikapi Pilkada serentak pada akhir 2020. Acara yang dihelat pada Selasa malam (10/11) tersebut dilaksanakan secara daring, dengan melibatkan seluruh pengurus tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 38 kabupaten/kota.

“Akan ada 19 kabupaten/kota, hal ini bila tidak disikapi dengan baik, akan menciptakan disharmoni,” ujar Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch. Amrodji Konawi. Amrodji berpendapat setiap Pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah selalu meninggalkan residu, “Sisa-sisa perhelatan politik biasanya sifatnya bisa memecah belah, baik dalam lingkup ormas maupun di kalangan masyarakat,” papar Amrodji.

Dengan alasan itulah, ia mengundang Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso untuk memberikan pembekalan. Acara tersebut diikuti oleh para ulama, dewan penasehat, dan pengurus DPD LDII. Amrodji berharap, residu berupa ketidakharmonisan ataupun perpecahan bisa diminimalkan, “Dan warga LDII bisa terhindar dari imbas negatif pesta demokrasi,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Chriswanto Santoso menekankan, bahwa secara organisasi LDII netral aktif, “Artinya, LDII tidak berafiliasi dengan parpol atau calon kepala daerah manapun. Tapi, warga LDII didorong untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan dilarang golput atau tidak memilih,” ujar Chriswanto.

Netral aktif dilakukan LDII, sebagaimana ormas Islam lainnya, menurut Chriswanto untuk menjaga kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan masyarakat, “Jangan sampai, pesta demokrasi justru memecah belah bangsa,” imbuhnya. Ia mengingatkan, setiap calon memiliki itikad baik, yang bisa dilihat dari program kerja mereka.

Jadi, masyarakat tidak harus terpecah belah karena fanatisme, “Dalam ilmu politik, kekuasaan ditujukan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal tersebut tercermin dari program kerja para kontestan,” imbuhnya. Selanjutnya, siapapun pemenangnya, masyarakat harus terus memantau janji-janji politik para kepala daerah. Bahkan, suksesnya pembangunan juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Chriswanto mengimbau, pengurus atau warga LDII yang menjadi anggota parpol atau menjadi tim sukses, menjunjung tinggi netralitasnya, “Kami menegaskan, warga maupun pengurus LDII yang terlibat dalam politik praktis, tidak mengorbankan prinsip netral aktif LDII,” ujarnya. Menurutnya, silakan menjadi tim sukses, namun tidak mempengaruhi warga LDII memilih calon tertentu, “Hal itu mengingkari prinsip netral aktif LDII,” tegasnya.

Chriswanto juga mengingatkan semua pihak, agar tak menggunakan cara-cara yang merusak demokrasi, seperti praktik politik uang ataupun kampanye hitam, “Membeli suara dan menyebarkan hoaks bukanlah bagian dari demokrasi, hal ini tak mendidik masyarakat dalam pesta demokrasi,” ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat, agar menolak praktik politik uang. Ia mengingatkan, masa depan suatu daerah dipertaruhkan bila dipimpin oleh kepala daerah yang menghalalkan segala cara, “Imbas politik uang adalah kandidat yang menang, akan mencari cara agar modal politiknya kembali,” ujarnya. Hal tersebut bisa mengganggu pembangunan.

Apalagi, kepala daerah yang berkoalisi dengan pengusaha, akan menciptakan oligopoli dalam politik. Sehingga hanya menguntungkan pengusaha, yang belum tentu menguntungkan wilayah atau masyarakat setempat.

Ketua DPD LDII Kabupaten Jayapura, Imam Subekti dalam penjelasanya menyatakan sejatinya pilkada adalah untuk mencari pimpinan yang berintegritas maupun wujud evaluasi publik terhadap pejabat sebelumnya, hal ini jangan dinodai dengan praktik KKN, black campaign maupun money politic.

“Warga LDII mempunyai peran yang sangat penting dalam mensukseskan pilkada yang amana dan damai sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, dalam hal ini LDII bersikap netral aktif yang artinya tidak berafiliasi dengan partai atau calon tertentu dan jangan golput dalam memilih pemimpin yang bermartabat,” tambah Imam. (dew)